Hukum Arsip - Halaman 2 dari 3

Kejati Lampung Tetapkan Plh. Sekda Lampung Utara, Ahmad Alamsyah Sebagai Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana Sekretariat DPRD

Daerah, Hukum|13/01/202613/01/2026

DENYUTrakyat.com, Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Ahmad Alamsyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyelewengan dana Sekretariat DPRD Lampung

Pupuk Subsidi

Polda Lampung Ungkap Kasus Tindak Pidana Ekonomi Terkait Penyelewengan Pupuk Subsidi

Beranda, Berita, Hukum|07/01/2026

Infosos.id, Bandar Lampung – Awal tahun 2026 jajaran Polda Lampung berhasil mengungkap tindak pidana ekonomi terkait dugaan penyelewengan pupuk subsidi. Dalam konferensi pers Direktur Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung

Sehari Diberlakukan KUHP Baru Langsung Ada Penyesuaian Pidana

Hukum|07/01/2026

JAKARTA, Denyut Rakyat.com – Meski telah di undangkan sejak tiga tahun lalu yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Hukum

Mahfud MD: Plea Bargain Dalam KUHAP Baru Harus Berhati-hati Karena Menjadi Peluang Jual Beli Perkara

Beranda, Berita, Hukum|04/01/2026

JAKARTA (denyutrakyat.com) – Mahfud MD mengingatkan adanya potensi praktik jual beli perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja berlaku di

Guru Besar FH UI: KUHP Baru Tidak Melindungi Rakyat, Tetapi Menjaga Kekuasaan Elite

Beranda, Berita, Hukum|03/01/202603/01/2026

JAKARTA (denyutrakyat.com) – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), secara

KUHP dan KUHAP BARU

Hari Ini KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku. Namun Demikian Beberapa Pasalnya Sudah Digugat Ke Mahkamah Konstitusi

Berita, Beranda, Fokus, Hukum|02/01/2026

JAKARTA (denyutrakyat.com) – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

DARI REDAKSI

Akankah Putusan MK, Akhir dari Praktik Kriminalisasi UU ITE, Secara Pasti

Beranda, Fokus, Hukum|01/01/202601/01/2026

DENYUTRAKYAT.COM | Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Pertimbangan

KUHAP Baru Telah Diteken Presiden Prabowo Subianto, Mulai Januari 2026 KUHAP dan KUHP Baru Berlaku Menggantikan Peninggalan Kolonial

Beranda, Berita, Hukum|01/01/2026

JAKARTA (denyutrakyat.com) – Presiden Prabowo Subianto meneken Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) pada 17 Desember 2025. “Sudah [diteken]. Saya [tak ingat] tanggal pastinya,” kata Menteri Sekretaris

Teror di Negeri Demokrasi: Ketika Kritik Dibalas Bangkai Ayam

Hukum, Serbaserbi|31/12/2025

Oleh: Heriyosh Kopipahit DENYUTRAKYAT.COM | Menutup tahun 2025, negara terlihat sibuk merapikan narasi resmi, angka-angka keberhasilan, dan etalase optimisme. Semuanya tampak baik-baik saja. Namun di balik itu, demokrasi justru belajar

Dedy Sutiyoso dan Ujian Etika Pejabat Publik di Hadapan Kritik

Hukum, Opini|29/12/2025

Oleh: Alkindy, ST, M.Si (Alumni Universitas Indonesia – Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian) DENYUTRAKYAT.COM | Kritik Publik dan Keniscayaan Demokrasi – Dalam sistem demokrasi moderen, pejabat publik berada dalam ruang

Demokrasi

Putusan MK Pemerintah dan Pejabat Tak Boleh Laporkan Pencemaran Nama Baik. Ini Bisa Mengakhiri Praktik Kriminalisasi UU ITE

Beranda, Berita, Fokus, Hukum|28/12/2025

JAKARTA (denyutrakyat.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pasal “menyerang kehormatan atau nama baik” dalam UU ITE tak bisa lagi digunakan lembaga pemerintah hingga korporasi untuk menjerat seseorang ke ranah

Hukum

Akhir Tahun 2025 Jaksa Agung Mutasi Besar-besaran, Ada 43 Kajari Diganti

Beranda, Berita, Hukum|26/12/202528/12/2025

JAKARTA (denyutrakyat.com) – Jelang pergantian tahun 2025 Jaksa Agung, ST Burhanuddin melakukan rotasi besar-besaran dalam tubuh Korp Adhyaksa, tercatat ada 68 pejabat yang mengalami mutasi. Dari jumlah itu, sebanyak 43

Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung Alergi Kritik. Pejabat Bersih Menjawab Pakai Data, Bukan Intimidasi

Opini, Hukum|26/12/202526/12/2025

Oleh : Alkindy, ST., MSi (Alumni Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian) DENYUT RAKYAT.COM – Pemerintah Kota Bandar Lampung belakangan ramai oleh polemik antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar

Kejaksaan

Pernah Tugas di KPK, Budi Nugraha, SH., MH., Kini Menjabat Aspidsus Kejati Lampung

Beranda, Berita, Hukum|26/12/2025

BANDAR LAMPUNG (denyutrakyat.com) – Jajaran petinggi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengalami rotasi jabatan, salah satunya Armen Wijaya Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) yang mendapat promosi jabatan baru di Kejaksaan Agung

Kejaksaan

Armen Wijaya Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung di Promosikan ke Kejagung

Berita, Beranda, Hukum|26/12/2025

BANDAR LAMPUNG (denyutrakyat.com) – Setelah berhasil menanangi beberapa kasus korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Armen Wijaya, SH., MH yang dikenal cukup dekat dengan awak media ini dipromosikan ke