Bukan Solusi, Tapi Candu: PW SEMMI NTB Kritik Keras DPRD-Pemprov Dukung Relaksasi Ekspor AMNT

Berita, Daerah103 Dilihat
banner 468x60

Mataram, denyutrakyat.com — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB mengecam keras sikap Komisi III DPRD NTB dan Pemprov NTB yang kembali merestui perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Alih-alih solusi, langkah ini dinilai sebagai bentuk normalisasi ketergantungan pada bahan mentah dan pengkhianatan terhadap agenda hilirisasi nasional.

“Alasan menjaga stabilitas ekonomi justru menelanjangi kegagalan NTB lepas dari ekonomi ekstraktif. Relaksasi ini bukan transisi, ini candu yang diperpanjang,” tegas Rizal Ketua PW SEMMI NTB, Kamis (7/4/2026)

Menurutnya, UU Minerba jelas menyebut relaksasi ekspor hanya bersifat sementara untuk memacu smelter. Mengulang alasan yang sama tiap tahun berarti DPRD dan Pemprov ikut melanggengkan paradoks: teriak hilirisasi, tapi ekspor mentah jalan terus.

Ekonomi Rapuh = Alarm Gagalnya Transformasi

Rizal menyoroti narasi “ekonomi NTB terjun bebas tanpa ekspor konsentrat” sebagai pengakuan telanjang bahwa struktur ekonomi daerah masih rapuh. “Itu bukan pembenaran untuk relaksasi, itu bukti kita gagal bertransformasi. Solusinya bukan tambah dosis candu, tapi percepat industrialisasi,” tegasnya.

Smelter Bukan Hilirisasi Sejati

PW SEMMI NTB menilai DPRD dan Pemprov belum punya keberanian politik memaksa optimalisasi smelter dan membangun ekosistem industri turunan. Hilirisasi tidak berhenti di tungku smelter. Tanpa manufaktur, serapan tenaga kerja lokal berkualitas, dan penguatan sektor non-tambang, NTB selamanya hanya jadi lumbung bahan mentah.

“Kalau ujungnya cuma ekspor konsentrat dan smelter setengah hati, rakyat NTB cuma dapat ampas. Nilai tambahnya nol besar,” sindir Rizal

PW SEMMI NTB menutup: Ukuran sukses pembangunan bukan angka pertumbuhan tinggi dari tambang, tapi seberapa kuat ekonomi NTB berdiri tanpa harus mengeruk tanah sendiri. “Perpanjang relaksasi = perpanjang penjajahan ekonomi gaya baru. NTB butuh nyali, bukan alasan.”

Baca Juga  Guru Besar FH UI: KUHP Baru Tidak Melindungi Rakyat, Tetapi Menjaga Kekuasaan Elite

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *