MUARA ENIM, denyutrakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini sasarannya Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, H. Edison. Ia diamankan tim KPK pada Senin 8 Juni 2026 sore.
“Benar, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan Senin sore.
Fitroh belum merinci konstruksi perkara dan barang bukti yang diamankan. Tim penindakan KPK masih bekerja di lapangan Muara Enim dan Jakarta.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tim KPK menyegel beberapa ruangan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu yang digembok adalah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim. Garis polisi terpasang di pintu masuk.
Penyegelan diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu. Belum diketahui apakah kasusnya terkait proyek, perizinan, atau pungli di sektor pendidikan.
Hingga berita ini diturunkan, Edison belum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sesuai KUHAP, KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukumnya: dilepas atau ditetapkan sebagai tersangka.
Penangkapan Edison jadi OTT kedua KPK dalam sepekan terakhir di Juni 2026.
Sebelumnya, 2-3 Juni 2026 KPK membongkar kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi. 18 orang terjaring, 8 ditetapkan tersangka. Nama besar yang ikut diamankan: eks Wamen Imigrasi Silmy Karim, Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, dan Kakanim Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.
Pola OTT beruntun ini menunjukkan KPK tancap gas pasca pergantian kepemimpinan. Sektor layanan publik dan pemerintahan daerah jadi target utama.
Sekda Muara Enim belum memberikan keterangan resmi. Aktivitas di kantor bupati terpantau lebih sepi dari biasanya. Sejumlah ASN memilih menahan diri berkomentar.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah di Sumsel yang berurusan dengan KPK. Publik Muara Enim kini menunggu: proyek atau dinas mana yang jadi pangkal masalah Edison.
