Tulang Bawang Barat, denyutrakyat.com – Penunjukan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai pendamping rombongan jamaah haji daerah memicu polemik. Publik mempertanyakan korelasi antara jabatan di bidang olahraga dengan tugas pembinaan ibadah haji di Tanah Suci.
Isu ini mencuat lewat opini publik berjudul “KONI dan Haji Tubaba: Ketika Jabatan Olahraga Masuk ke Urusan Ibadah” yang dimuat, sorotlampung.co.id, Rabu (8/5/2026).
Dalam opini tersebut, penulis Kang We ha menyebut Tubaba tidak kekurangan tokoh agama. Pondok pesantren, kiai, ustadz, dan guru pengajian disebut tumbuh subur di kabupaten berjuluk Ragem Sai Mangi Wawai itu. Namun, yang justru ditunjuk mendampingi jamaah haji adalah Ketua KONI Tubaba.
Pertanyakan Kapasitas dan Kompetensi
“Tugas mendampingi jamaah haji menuntut kapasitas pembinaan kerohanian, pemahaman manasik, serta kemampuan melayani jamaah lanjut usia. Publik berhak tahu dasar pertimbangan penunjukan Ketua KONI,” tulis Kang Weha.
Ia mempertanyakan rekam jejak Ketua KONI di bidang keagamaan. Apakah pernah aktif membina umat, menjadi pembimbing manasik, atau terlibat pelayanan haji sebelumnya? Sebab, banyak kiai dan pimpinan pondok pesantren di Tubaba yang dinilai lebih layak dan kompeten.
Dugaan Kedekatan dengan Bupati
Sorotan makin tajam karena Ketua KONI Tubaba disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati, yakni sebagai ipar kepala daerah. Hal ini memunculkan dugaan benturan kepentingan dan nepotisme.
“Aroma nepotisme terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Mulai dari jabatan Ketua KONI hingga kini masuk rombongan pendamping haji, terkesan lingkaran kekuasaan hanya berputar pada orang-orang terdekat,” tulisnya.
Opini itu menilai keputusan tersebut sebagai preseden buruk tata kelola pemerintahan daerah. Ruang pelayanan publik dikhawatirkan berubah menjadi sarana pembagian kekuasaan bagi keluarga dan kelompok tertentu.
Desak Klarifikasi Pemkab
Penulis menegaskan urusan haji bukan agenda seremonial biasa, melainkan pelayanan ibadah masyarakat. Keputusan siapa yang mendampingi jamaah seharusnya didasarkan pada kapasitas, pengalaman, dan integritas, bukan hubungan kekerabatan.
“Publik hanya ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab. Ketika jabatan olahraga bisa masuk ke ranah pendampingan haji tanpa penjelasan logis, wajar jika masyarakat bertanya: Apakah di Tubaba sudah kehabisan tokoh agama?” tutup opini tersebut.
Klarifikasi Pemkab Tubaba
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan klarifikasi atas opini publik yang beredar terkait dugaan adanya Ketua KONI Tubaba sebagai pendamping jamaah haji daerah tahun 2026.
Melalui penjelasan yang disampaikan di grup WhatsApp, dan komunikasi melalui Kabag Kesra Tubaba Karyawanto pihak Pemkab Tubaba menegaskan bahwa tahun ini tidak terdapat posisi “pendamping haji daerah” dari Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana yang berkembang dalam opini publik tersebut.
Pihak Pemkab menjelaskan, jamaah haji asal Tubaba secara resmi didampingi oleh petugas yang telah ditetapkan sesuai mekanisme penyelenggaraan haji, yakni pembimbing ibadah haji dari Kabupaten Mesuji, ketua kloter, serta dua orang Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang proses seleksinya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
“Izin pak, tidak ada pendamping haji daerah untuk Kabupaten Tubaba tahun ini. Jamaah kita didampingi pembimbing ibadah haji dari Kabupaten Mesuji, ketua kloter, dan dua orang petugas kesehatan haji Indonesia (TKHI) yang diseleksi di Kemenkes,” demikian penjelasan yang disampaikan pihak Pemkab.
