DENYUT RAKYAT, JAKARTA – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Aliansi Cipayung Plus Jakarta Selatan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, sempat memanas. Kamis sore (11/6/2026)
Adu argumen pecah antara massa dan aparat kepolisian saat mahasiswa hendak bergerak ke Bundaran Patung Kuda untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM serta “evaluasi” kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Massa yang mulai berkumpul sejak pukul 17.00 WIB mencoba merangsek ke arah Bundaran Patung Kuda. Langkah mereka dihadang barikade polisi yang berjaga di kawasan Monas. Adu mulut berlangsung 10-15 menit dengan nada tinggi dari kedua belah pihak. Setelah situasi dirasa rawan, massa mengurungkan niat dan memilih menggelar orasi di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan. Aksi kemudian berjalan tertib hingga selesai sekitar pukul 18.30 WIB tanpa laporan kericuhan.
Dalam orasinya, mahasiswa tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap wacana kenaikan harga bahan bakar minyak. Isu utama yang diangkat adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai membahayakan ekonomi nasional.
Abdul Hasan Fathur, perwakilan Cipayung Jaksel, menyebut pelemahan rupiah akan berujung pada beban baru bagi masyarakat. “Kami dari Cipayung Jaksel menyampaikan tema besar evaluasi kepemimpinan Prabowo-Gibran. Pelemahan rupiah pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme ekonomi,” ujarnya di lokasi aksi.
Ia merinci lima dampak yang dikhawatirkan: kenaikan harga BBM akibat biaya impor energi yang membengkak, lonjakan harga pangan dan bahan baku industri, meningkatnya biaya pendidikan serta kesehatan yang masih bergantung impor alat dan obat, beban cicilan utang sektor swasta berdenominasi dolar AS yang naik, hingga potensi gelombang pemutusan hubungan kerja karena biaya produksi perusahaan meningkat.
Usai berorasi, Aliansi Cipayung Plus Jakarta Selatan menyampaikan daftar tuntutan resmi kepada pemerintah. Tuntutan itu dibacakan di depan barisan aparat dan diterima perwakilan kepolisian.
Pertama, mendesak Presiden mencopot Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang dinilai gagal menjaga stabilitas. Kedua, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret menstabilkan kondisi ekonomi nasional, terutama nilai tukar rupiah.
Ketiga, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas presiden yang menyerap anggaran besar namun hasilnya belum dirasakan publik.
Keempat, mereka menuntut TNI dan Polri dikembalikan pada fungsi pokoknya sesuai amanat reformasi.
Kelima, massa mendesak pemerintah membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Menurut mereka, perjanjian tersebut berpotensi merugikan industri dalam negeri dan memperparah ketergantungan impor.
Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi berakhir damai. Massa membubarkan diri secara tertib setelah tuntutan dibacakan. Aparat kepolisian tetap siaga di sekitar Monas hingga massa benar-benar meninggalkan lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang aspirasi publik yang muncul belakangan ini. Kekhawatiran publik menyasar dua isu besar: potensi kenaikan harga BBM dan dampak lanjutan dari pelemahan rupiah yang sudah menembus level Rp16.200 per dolar AS dalam sepekan terakhir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan maupun Istana terkait tuntutan mahasiswa. Pengamanan di kawasan Monas masih terlihat diperketat sebagai antisipasi gelombang aksi lanjutan.
