BANDAR LAMPUNG (denyutrakyat.com) — Himatra Lampung, menyoroti tanggapan beberapa lembaga yang memberikan sikap, dan mengklarifikasi berkenaan tuduhan terhadap, dugaan pejabat PUPR Kota Bandar Lampung melakukan tindakan Amoral berupa meminum-minuman keras.
Menurut Ketum Himatra, Taufik Hidayatullah, S.Pd., wajar saja ada lembaga publik yang menyoroti persoalan tersebut, jika orang dimaksud bukan pejabat publik mungkin tidak akan masuk keranah publik. Jika ada lembaga atau ormas yang mengkritisi persoalan tersebut jadi sangat wajar, karena mabok minuman keras, narkoba atau asusila, merupakan perbuatan keji, yang menabrak norma sosial dan agama. Jika seorang pejabat publik melakukan diantaranya, pasti aka menggangu profesionalitas bekerja dan rasionalitas cara berfikir dan bertindak.
“Orang yang selalu mengkonsumsi alkohol pastinya akan mempengaruhi Psyikologinya yang biasanya tempramen dan tidak bisa berfikir dengan tenang, begitupun yang menggunakan narkoba, apalagi jika seorang pejabat publik berurusan dengan asusila. jadi wajar ada lembaga yang menyoroti persoalan prilaku pejabat, karena berdampak pada kebijakan yang akan dijalaninya,” ujar Taufik.
Fenomena kocok bekem, atau tidak membagi kebijakan merata, diduga menjadi awal kecurigaan, bahwa Kadis PUPR Kota Bandar Lampung ada indikasi lain dalam membuat kebijakan.
“Kebijakan seorang pejabat terjadi karena beberapa faktor yakni; kedekatan emosional, kepercayaan, keuntungan, kepentingan, dan kebutuhan. Dalam fenomena Kadis PUPR Kota Bandar Lampung, saya melihat kebijakan dibuat berdasarkan kedekatan emosional dan kepentingan yang mengabaikan profesionalisme dan transparansi,” tegas Ketum HIMATRA.
Masih menurut Taufik, “Ada benang merah pasti Kadis PUPR Kota Bandar Lampung dalam membuat kebijakan. ini baru dugaan, melihat keganjilan demi keganjilan,” duga Taufik.
Beredarnya foto Kadis PUPR Kota Bandar Lampung sedang minum-minuman menjadi indikasi kebijakan hanya dibagi kesegelintir orang dekatnya saja, jika benar berarti ada ketakutan jika membagi ke yang lain, atau ada tekanan, karena pastinya jika benar foto itu, ada kecendrungan kebijakan karena emosional, kegiatan minum-minum pasti dilakukan dengan orang-orang dekat.
“Mengapa foto tersebut sampai bocor kepublik, pasti ada indikasi sakit hati. Kemudian pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan Kadis PUPR Kota Bandar Lampung, pastinya menghubungkan kebijakan Kadis PUPR Kota Bandar Lampung, tidak berbagi karena persoalan tersebut, banyaknya tekanan dan bisikan orang dalam,” sambung Taufik.
Jadi jika ada Lembaga yang mengkritik pejabat publik atas kelakuannya, itu sangat wajar bukan pembunuhan karakter, masyarakat butuh pejabat yang memiliki intergritas bukan pemabok, penjudi, pengguna narkoba atau yang suka main wanita.
Jika Pejabat sudah melakukan hal-hal tersebut pasti akan berpengaruh pada kebijakannya. Himatra akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, dan meminta yang bersangkutan yang mengklarifikasi bukan LSM atau orang lain, yang ada indikasi hanya cari panggung dan cari ujung. Pungkas Taufik.
