Oleh: Ahmad Basri (K3PP Tubaba)
DENYUT RAKYAT | Belakangan ini publik di Kabupaten Tulang Bawang Barat disuguhi pemandangan yang menarik. Sejumlah pejabat tampak begitu bersemangat turun ke lapangan melakukan gotong royong memperbaiki jalan rusak.
Dokumentasi kegiatan tersebut beredar luas di media sosial dan media online. Bahkan satu berita yang sama dapat muncul di puluhan media hanya dengan sedikit perubahan judul. Sekilas, pemandangan ini terlihat positif.
Pejabat hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap infrastruktur jalan yang rusak. Pertanyaannya, apakah gotong royong memperbaiki jalan merupakan solusi atas persoalan yang sesungguhnya Ataukah hanya bagian dari pencitraan yang berulang setiap kali kerusakan jalan menjadi sorotan publik?
Fenomena seperti ini terasa unik. Sulit menemukan daerah lain yang begitu sering menjadikan aktivitas tambal sulam jalan sebagai panggung utama pemberitaan pemerintah daerah. Sepertinya cuma ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Seolah-olah kerusakan jalan bukan lagi kegagalan tata kelola pembangunan, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kedekatan dengan rakyat.
Setiap kali muncul persoalan jalan rusak, tuduhan hampir selalu diarahkan kepada kelompok yang sama. Perusahaan sawit, perusahaan singkong, pengusaha karet, dan kendaraan pengangkut hasil bumi menjadi pihak yang pertama kali disalahkan.
Narasi ini terus diulang hingga seolah menjadi kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Padahal persoalan jalan rusak jauh lebih kompleks daripada sekadar lalu lintas kendaraan bermuatan berat.
Harus diingat bahwa Tubaba merupakan daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas pengangkutan hasil bumi merupakan denyut utama perekonomian masyarakat.
Sawit harus diangkut ke pabrik. Singkong harus dibawa ke industri pengolahan. Karet harus dipasarkan keluar daerah. Mobilitas tersebut merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ekonomi.
Jika setiap kendaraan pengangkut hasil pertanian dianggap sebagai penyebab utama kerusakan jalan, maka secara tidak langsung kita sedang menyalahkan aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Cara berpikir seperti ini tentu tidak sepenuhnya adil.
Faktor lain yang sering luput dari perhatian adalah kualitas pembangunan jalan itu sendiri. Ini luput dari perhatian dan sering terlupakan. Jarang sekali publik diajak mempertanyakan apakah proyek jalan yang dibangun benar-benar memenuhi spesifikasi teknis
Apakah ketebalan konstruksi sesuai perencanaan? Apakah material yang digunakan berkualitas? Apakah proses pengerjaan dilakukan secara profesional Pertanyaan-pertanyaan tersebut hampir tidak pernah menjadi perdebatan publik.
Padahal dalam banyak kasus di berbagai daerah, kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu singkat sering kali berkaitan dengan kualitas pekerjaan konstruksi yang buruk. Jalan yang dirancang dengan spesifikasi tepat seharusnya mampu menahan beban lalu lintas sesuai peruntukannya dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Sayangnya, persoalan kualitas proyek sering kali tenggelam di balik berbagai kepentingan.
Bukan rahasia umum bahwa proyek infrastruktur kerap dikaitkan dengan kedekatan politik dan kekuasaan. Kontraktor tertentu memperoleh pekerjaan bukan semata-mata karena kemampuan teknis, melainkan karena faktor kedekatan dengan pengambil kebijakan.
Dalam situasi seperti ini, kualitas pekerjaan berpotensi menjadi korban. Akibatnya, jalan yang baru selesai dibangun tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalami kerusakan. Retak, bergelombang, berlubang, bahkan hancur sebelum usia teknisnya tercapai.
Ironisnya, ketika kerusakan terjadi, yang disalahkan kembali adalah kendaraan pengangkut hasil perkebunan.
Di sisi lain, fungsi pengawasan juga patut dipertanyakan. Dinas teknis, konsultan pengawas, aparat pengawasan internal pemerintah, hingga lembaga legislatif memiliki peran dalam memastikan kualitas pembangunan berjalan sesuai aturan. Namun seberapa efektif pengawasan tersebut dilakukan?
Sering kali pengawasan hanya tampak aktif saat proyek masih berlangsung atau ketika persoalan telah menjadi viral di media sosial. Setelah itu, semuanya kembali berjalan seperti biasa.
Fenomena pemasangan portal jalan setelah proyek selesai juga menarik untuk dicermati. Alasan yang sering disampaikan adalah untuk melindungi jalan dari kendaraan bermuatan berat agar tidak cepat rusak. Alasan tersebut memang masuk akal dalam batas tertentu.
Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah: jika sejak awal jalan dibangun menggunakan spesifikasi yang tepat sesuai karakteristik daerah perkebunan, mengapa harus begitu khawatir terhadap lalu lintas kendaraan yang memang menjadi kebutuhan ekonomi masyarakat?
Jangan sampai portal justru menjadi cara paling mudah untuk menutupi kelemahan kualitas konstruksi yang tidak mampu bertahan menghadapi kondisi lapangan yang sebenarnya.
Karena itu, memahami kerusakan jalan di Tubaba tidak boleh dilakukan secara sederhana dengan mencari kambing hitam. Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan proyek, pengawasan, kualitas kontraktor, hingga pola pemeliharaan pasca pembangunan.
Jika semua kesalahan terus-menerus dibebankan kepada perusahaan atau kendaraan pengangkut hasil bumi, maka akar masalah yang sesungguhnya tidak akan pernah ditemukan. Jalan akan tetap rusak, proyek akan terus dianggarkan, gotong royong akan terus dipublikasikan, dan masyarakat akan terus menerima persoalan yang sama dari tahun ke tahun.
Yang dibutuhkan bukan sekadar aksi tambal sulam atau pencitraan sesaat, melainkan keberanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur di Tubaba. Sebab jalan rusak bukan hanya persoalan aspal yang berlubang, tetapi juga cermin dari kualitas kebijakan dan integritas pengelolaan pembangunan daerah.
