Oleh; Iwan Otem (Jurnalis/ Pengamat Pembangunan Tubaba)
DENYUT RAKYAT | Kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata kini menjadi sorotan tajam masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung. Kekecewaan rakyat memuncak hingga melahirkan ungkapan pedas: “Level Bupati Setara Tong Kosong”. Kalimat ini menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan saat ini, dianggap tidak berfungsi, kosong, dan jauh dari janji-janji manis yang diucapkan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
Rasa kecewa itu berubah menjadi kemarahan mendalam setelah belakangan ini, kondisi jalan yang memprihatinkan itu diduga kuat menjadi penyebab langsung meninggalnya seorang warga. Tragedi ini menjadi bukti pahit bahwa masalah yang mungkin dianggap sepele atau berlarut-larut penanganannya oleh pemerintah, ternyata telah merenggut nyawa warga. Bagi masyarakat, jalan rusak bukan lagi sekadar masalah kenyamanan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa.
Sering kali pemerintah daerah beralasan soal keterbatasan anggaran atau lambatnya prosedur birokrasi sebagai alasan tertundanya perbaikan. Namun, penjelasan tersebut sama sekali tidak diterima dan tidak lagi memuaskan masyarakat. Bagi warga, dampak nyata sudah mereka rasakan sehari-hari: sulitnya mobilitas, tingginya risiko kecelakaan, biaya perawatan kendaraan yang membengkak, hingga kini jatuhnya korban jiwa.
Hal yang semakin memperumit keadaan adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai status jalan tersebut. Warga tidak mempedulikan apakah itu jalan Nasional, Jalan Provinsi, atau Jalan Kabupaten. Bagi mereka yang awam akan pembagian wewenang, yang terpenting adalah adanya pemimpin dan wakil rakyat, baik Bupati maupun anggota DPRD yang mampu menjadi jembatan aspirasi, mudah dijangkau, dan bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata.
Akibat kelalaian dan lambannya penanganan ini, kepercayaan yang dulu dibangun lewat janji-janji kampanye kini kian luntur. Warga tidak lagi hanya diam menunggu kebijakan dari atas, melainkan mulai bergerak sendiri. Mulai dari melakukan kerja bakti perbaikan secara swadaya, menyuarakan protes keras, hingga melaporkan kondisi ini ke berbagai pihak agar mendapat perhatian serius.
Jarak antara pemerintah dan rakyat pun kian melebar. Harapan akan perubahan yang nyata dan pelayanan publik yang baik perlahan memudar, seiring semakin meyakinkannya masyarakat bahwa janji manis saat Pilkada ternyata hanya kosong belaka.
