Oleh: Ahmad Basri: Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan (K3PP)
DENYUT RAKYAT |“Kalau saya jadi Bupati Tubaba, semua jalan di seluruh kabupaten di sembilan kecamatan akan mulus jalannya. Ingat, pilih saya untuk masa depan yang lebih baik.”
Itulah cuplikan singkat video yang kini kembali beredar luas di media sosial. Sebuah janji politik yang dulu disampaikan dengan penuh keyakinan, meyakinkan masyarakat bahwa perubahan besar akan benar-benar hadir di Tubaba.
Kenyataannya, setelah jabatan diraih dan kekuasaan dipegang, janji itu justru terasa seperti hilang arah. Apa yang dahulu terdengar lantang, hari ini seolah berubah menjadi sesuatu yang mudah dilupakan.
Janji yang dulu diucapkan dengan penuh semangat, kini terkesan hanya menjadi bagian dari strategi meraih kekuasaan. Publik kemudian mendengar narasi lain bahwa jalan tidak terlalu penting, yang lebih utama adalah kesehatan dan pendidikan.
Sepintas, pernyataan itu memang terdengar benar. Pendidikan dan kesehatan jelas merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pertanyaannya sederhana jika sejak awal jalan dianggap tidak penting, mengapa justru infrastruktur jalan dijadikan prioritas utama saat kampanye?
Mengapa masyarakat diyakinkan dengan janji besar soal jalan mulus di seluruh wilayah Tubaba? Di sinilah persoalan utamanya tidak ada konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Masyarakat tidak sedang menolak pentingnya pendidikan atau kesehatan. Namun masyarakat juga paham bahwa jalan adalah kebutuhan nyata. Jalan bukan sekadar aspal dan beton.
Jalan adalah akses ekonomi rakyat. Jalan adalah penghubung petani membawa hasil kebunnya. Jalan adalah sarana anak-anak menuju sekolah. Jalan adalah akses masyarakat menuju layanan kesehatan.
Karena itu, ketika janji soal jalan mulai dianggap tidak relevan, masyarakat wajar bertanya: apakah dulu janji itu hanya alat untuk mendapatkan suara?
Janji politik bukan sekadar kata-kata pemanis kampanye. Janji adalah kontrak moral antara pemimpin dan rakyat. Ketika janji diucapkan di hadapan publik, maka ada tanggung jawab yang melekat di dalamnya.
Jika kemudian janji itu dihindari atau diubah narasinya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya program pembangunan, tetapi juga kepercayaan masyarakat.
Tubaba hari ini tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik. Tubaba membutuhkan kepemimpinan yang memiliki karakter. Pemimpin yang tidak mudah berubah setelah berkuasa. Pemimpin yang berani bertanggung jawab atas setiap ucapan politiknya.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai menjanjikan masa depan, tetapi kemudian mencari alasan ketika masa depan itu ditagih.
Jika jalan memang bukan prioritas utama, seharusnya sejak awal itu disampaikan secara jujur kepada rakyat. Jangan menjadikan harapan masyarakat sebagai komoditas politik saat kampanye, lalu mengubah arah setelah kekuasaan diperoleh.
Tubaba ke depan membutuhkan “darah segar.” Sosok pemimpin baru yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memahami strategi memenangkan pemilihan. Pemimpin yang berpikir tentang pembangunan secara utuh, tanpa menjadikan janji sebagai alat sesaat.
Kini saatnya masyarakat belajar dari pengalaman. Pilkada bukan sekadar memilih siapa yang paling pandai berbicara, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya.
Tubaba membutuhkan pemimpin yang berkarakter. Pemimpin yang jujur sejak awal.
Pemimpin yang konsisten antara janji dan realisasi. Pemimpin yang sadar bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar kemenangan politik.
Pada akhirnya, rakyat mungkin bisa memaafkan keterbatasan, tetapi rakyat sulit melupakan janji yang diingkari. Tubaba tidak hanya butuh pemimpin. Tubaba butuh pemimpin yang berkarakter. Bukan pemimpin mencla – mencle.
