Oleh: Yoseph Heriyanto, pegiat advokasi kebijakan publik dan agraria
DENYUY RAKYAT | Pasar tradisional sedang berada dalam tekanan yang semakin nyata, tetapi sering kali tidak disadari sebagai ancaman serius. Di tengah ekspansi ritel modern dan munculnya berbagai skema ekonomi baru, pasar rakyat dipaksa bertahan dalam persaingan yang tidak seimbang.
Sementara itu, perlindungan yang dijanjikan negara lebih banyak berhenti pada level wacana kebijakan. Akibatnya, pasar tradisional perlahan kehilangan ruang hidupnya, meski selama ini selalu disebut sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan.
Padahal, pasar tradisional bukan sekadar tempat jual beli. Ia adalah ruang hidup bagi banyak orang. Pedagang kecil menggantungkan penghasilan, petani dan peternak kecil menyalurkan hasil produksi, buruh harian mendapatkan pekerjaan, dan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Pasar tradisional menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus penghubung penting antara produksi lokal dan kebutuhan masyarakat.
Namun posisi penting itu tidak diikuti dengan perlindungan yang memadai. Di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Karanganyar, pasar tradisional justru semakin terhimpit oleh pertumbuhan ritel modern yang terus mendekati ruang-ruang ekonomi rakyat.
Minimarket dan toko modern hadir dengan fasilitas yang lebih baik, sistem yang lebih rapi, modal besar, dan jam operasional lebih panjang. Sementara itu, pedagang pasar tradisional harus bertahan dengan fasilitas terbatas dan daya saing yang lemah.
Persaingan seperti ini jelas tidak seimbang. Pasar tradisional dipaksa bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki dukungan modal dan sistem jauh lebih kuat, sementara perlindungan yang seharusnya diberikan negara belum benar-benar terasa.
Persoalan menjadi lebih rumit ketika pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Meski bertujuan memperkuat ekonomi desa, tanpa pengaturan yang jelas koperasi ini bisa masuk ke ruang usaha yang selama ini menjadi sandaran pasar tradisional.
Jika itu terjadi, pasar rakyat bukan hanya terdesak oleh ritel modern, tetapi juga oleh program ekonomi pemerintah sendiri. Di sinilah persoalannya. Masalah utama bukan sekadar keberadaan ritel modern atau koperasi desa, melainkan lemahnya kebijakan dalam menjaga keseimbangan.
Pemerintah membuka ruang bagi pertumbuhan berbagai model usaha baru, tetapi belum cukup serius memastikan pasar tradisional tetap terlindungi. Akibatnya, beban persaingan sepenuhnya ditanggung pedagang kecil.
Kondisi ini menunjukkan apa yang bisa disebut sebagai ilusi perlindungan. Pemerintah sering menyatakan keberpihakan kepada pasar tradisional melalui berbagai program dan rencana regulasi, tetapi di lapangan perlindungan itu belum nyata. Pasar tradisional masih menghadapi persoalan klasik: fasilitas yang kurang layak, daya saing rendah, dan tekanan dari ekspansi usaha modern.
Masalah yang lebih mendasar adalah pasar tradisional belum benar-benar ditempatkan sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah. Banyak pasar rakyat masih berada dalam kondisi kurang layak, sementara dukungan anggaran untuk memperkuat daya saingnya belum menjadi agenda utama. Pada saat yang sama, usaha modern terus berkembang dengan cepat.
Akibat lemahnya perlindungan itu, pedagang pasar tradisional menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus menghadapi penurunan jumlah pembeli, persaingan harga yang sulit diimbangi, serta keterbatasan fasilitas usaha yang membuat daya saing semakin lemah. Dalam kondisi seperti ini, pasar tradisional tidak hanya kehilangan daya saing, tetapi juga perlahan kehilangan perannya sebagai ruang ekonomi rakyat.
Jika situasi ini terus dibiarkan, yang melemah bukan hanya pasar tradisional, tetapi juga ekosistem ekonomi lokal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat kecil.
Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pasar tradisional akan semakin sulit bertahan. Bukan karena mereka tidak penting, tetapi karena dibiarkan bersaing dalam situasi yang timpang.
Persoalan ini tidak bisa dibebankan pada pemerintah daerah semata. Perlindungan pasar tradisional harus menjadi agenda yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Pemerintah pusat tidak cukup hanya mendorong program pemberdayaan ekonomi rakyat, tetapi juga harus memastikan kebijakan di daerah berjalan searah.
Tanpa sinkronisasi itu, berbagai program ekonomi rakyat justru bisa berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling melemahkan. Di satu sisi pemerintah mendorong koperasi desa dan pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi di sisi lain pasar tradisional dibiarkan menghadapi tekanan tanpa perlindungan memadai.
Ketidaksinkronan kebijakan ini membuat agenda perlindungan pasar tradisional berjalan setengah hati. Pemerintah pusat berbicara tentang penguatan ekonomi rakyat, sementara di tingkat daerah belum ada keberanian yang cukup untuk menata pertumbuhan usaha modern agar tidak mematikan pasar rakyat. Akibatnya, pasar tradisional tetap menghadapi tekanan pasar tanpa instrumen perlindungan yang benar-benar efektif.
Apa yang terjadi di Karanganyar hanyalah salah satu contoh dari persoalan yang lebih luas. Di banyak daerah, pasar tradisional menghadapi tantangan yang sama: tekanan ritel modern, lemahnya daya saing, dan minimnya keberpihakan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan pasar rakyat belum benar-benar menjadi prioritas pembangunan ekonomi.
Karena itu, jika negara sungguh ingin membangun ekonomi kerakyatan, pasar tradisional harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan, bukan sekadar pelengkap narasi kebijakan. Perlindungan itu harus hadir dalam bentuk nyata: penguatan infrastruktur pasar, pengaturan zonasi usaha modern, dukungan anggaran, serta integrasi kebijakan ekonomi dari pusat hingga daerah.
Selama pasar tradisional dibiarkan bertahan sendiri di tengah tekanan yang tidak seimbang, yang hadir bukan perlindungan terhadap ekonomi rakyat, melainkan hanya ilusi perlindungan.
