Ahmad Basri: Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan – K3PP
DENYUT RAKYAT, TUBABA – Viralnya kebocoran Gedung Sesat Agung di kawasan Islamic Center Tulang Bawang Barat bukan sekadar persoalan teknis bangunan. Ini adalah potret telanjang dari satu penyakit lama dalam tata kelola pembangunan daerah: ambisi membangun yang tidak diiringi kemampuan merawat.
Bagaimana mungkin sebuah gedung yang baru saja direnovasi dengan anggaran fantastis Rp1,9 miliar, dalam hitungan bulan sudah bocor di sana-sini? Ini bukan sekadar kelalaian kecil. Ini adalah kegagalan yang sistemik.
Dinas PUPR memang bergerak cepat. Perbaikan langsung dilakukan setelah video kebocoran menyebar luas di media sosial dan menjadi perhatian publik. Secara administratif, respons cepat ini patut dicatat.
Namun pertanyaannya apakah gerak cepat ini lahir dari kesadaran tanggung jawab, atau sekadar refleks untuk meredam kegaduhan? Penjelasan teknis yang disampaikan bahwa penyumbatan saluran pembuangan menjadi penyebab utama justru membuka persoalan baru.
Jika benar demikian, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama bermasalah yakni perencanaan yang buruk atau pengawasan yang lemah.
Saluran air adalah aspek paling mendasar dalam konstruksi bangunan. Jika hal sesederhana ini luput dari perhatian, lalu di mana kualitas perencanaan dan fungsi pengawasan proyek?
Lebih jauh, publik berhak curiga. Jangan-jangan perbaikan cepat ini bukan semata untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mencegah persoalan berkembang menjadi “bola liar” yang bisa menyeret pihak kontraktor atau bahkan membuka dugaan ketidakberesan yang lebih besar.
Kecurigaan itu wajar. Sebab Rp1,9 miliar bukan angka kecil. Di tengah narasi efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat, pemborosan akibat pekerjaan yang tidak berkualitas adalah ironi yang sulit diterima akal sehat.
Pembangunan seharusnya tidak berhenti pada seremoni peresmian atau laporan serapan anggaran. Pembangunan sejati adalah ketika hasilnya bisa bertahan, berfungsi, dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.
Apa yang terjadi pada Gedung Sesat Agung memperkuat kesan yang selama ini diam-diam tumbuh di tengah masyarakat: Kabupaten Tulang Bawang Barat terlalu sibuk membangun, tetapi gagap dalam merawat.
Jika pola ini terus dibiarkan, maka pembangunan hanya akan menjadi siklus pemborosan. Bangun rusak lalu diperbaiki, lalu bangun lagi. Uang rakyat habis, tetapi kualitas tidak pernah benar-benar hadir.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar gerak cepat ketika masalah muncul, tetapi keberanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh:
siapa yang merencanakan, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang mengawasi.
Tanpa itu, setiap bangunan baru hanya akan menyimpan potensi masalah yang sama menunggu waktu untuk kembali viral. Dan pada akhirnya, publik akan terus mengingat satu hal bahwa kabupaten Tubaba hanya bisa membangun, tetapi belum tentu mampu menjaga apa yang telah dibangun.
