DENYUTRAKYAT.COM, KARANGANYAR – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan sikap tegas menolak rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geotermal) di kawasan lereng Gunung Lawu, Jenawi, Karanganyar. Penolakan ini didasari oleh potensi kerusakan lingkungan yang dinilai dapat mengancam sumber kehidupan masyarakat di wilayah Soloraya.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa Gunung Lawu merupakan simbol “gentong air” yang harus dijaga kesucian dan fungsinya. Dalam kunjungannya ke Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Jumat (23/1/2026), Busyro menyampaikan bahwa proyek di kawasan hutan dan sumber mata air tersebut membawa risiko ekologis dan sosial yang sangat berat.
“Kami mencegah sekuat-kuatnya agar rakyat dan kepala daerah tidak menanggung risiko yang berat. Kalau gentong air ini rusak, dampaknya luar biasa bagi Soloraya,” ujar mantan Ketua KPK tersebut.
Muhammadiyah menekankan bahwa penolakan ini bukan tanpa dasar. Organisasi tersebut berpijak pada fatwa-fatwa internal yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh membawa kerusakan (mudarat) bagi rakyat maupun lingkungan.
Menurut Busyro, komitmen ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan. Ia memperingatkan bahwa penebangan hutan untuk jalur proyek akan mengganggu stabilitas tanah dan ketersediaan air bersih yang menjadi hak dasar warga.
Selain menyatakan penolakan, Muhammadiyah juga menawarkan kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Melalui LBH Muhammadiyah Jawa Tengah, organisasi ini siap memberikan pendampingan hukum dan administrasi guna memastikan kebijakan pembangunan tetap berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Karanganyar Rober Christanto menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat terkait kelanjutan proyek geotermal tersebut.
“Intinya kami menunggu. Kehadiran PP Muhammadiyah tentu menjadi dukungan bagi kami untuk lebih peka terhadap isu ini,” tutur Rober.
Penolakan dari organisasi besar seperti Muhammadiyah ini diharapkan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi kembali proyek-proyek energi yang bersinggungan langsung dengan kawasan konservasi dan sumber daya air vital masyarakat.
