DENYUT RAKYAT, TAKALAR – Di saat petani bersiap turun sawah untuk musim tanam, ironi justru terjadi di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Air tersedia dengan debit cukup tinggi di saluran utama, namun lahan pertanian warga tetap kering kerontang. Sabtu (18/04/2026).
Kondisi ini dilaporkan terjadi di jalur irigasi menuju Desa Moncongkomba, tepatnya dari Dusun Pattiro hingga Bonto Lebang 1, serta di Kelurahan Patte’ne, meliputi Lingkungan Campagaya dan Lingkungan Pangkajene.
“Petani sudah siap tanam, tapi sawah kering. Air tidak sampai. Kami tidak tahu ini blok berapa, yang jelas petani sangat butuh air dari bendungan,” ungkap seorang warga.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya persoalan serius dalam distribusi air. Meski debit air di saluran induk cukup tinggi, pengaturan pintu air masih dilakukan secara manual oleh petugas lapangan PPA BKB.
Bahkan, dalam beberapa kasus, pintu air disebut sering ditutup oleh warga.
Belum diterapkannya sistem modern berbasis SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) semakin memperburuk kondisi. Sistem manual dinilai rawan konflik, tidak efisien, dan membuka celah ketidakadilan distribusi air di tingkat petani.
Namun sorotan paling tajam tertuju pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi air justru dinilai tidak hadir saat dibutuhkan.
“Kalau ada proyek, P3A muncul. Tapi saat petani butuh air seperti sekarang, mereka tidak kelihatan,” keluh warga lainnya.
Peran strategis P3A seharusnya mencakup pengawasan langsung saluran irigasi, koordinasi dengan petugas PPA, serta memastikan air tersalurkan merata hingga ke lahan petani. Namun di lapangan, fungsi tersebut dinilai tidak berjalan optimal.
Ironisnya, berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan salah satu wilayah penerima program P3A terbanyak dari pemerintah pusat di Kabupaten Takalar. Besarnya alokasi program ini kini justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata yang dihadapi petani.
Minimnya sinergi antara P3A dan petugas teknis di lapangan diduga menjadi akar persoalan. Tanpa koordinasi yang jelas, distribusi air menjadi tidak terkendali, bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarpetani.
Situasi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Jika tidak segera ditangani, ancaman gagal tanam hingga krisis produksi pangan bisa terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian.
Publik kini menunggu langkah tegas, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja P3A, transparansi penggunaan program pemerintah, serta percepatan modernisasi sistem irigasi.
Sebab bagi petani, air bukan sekadar kebutuhan – melainkan penentu hidup dan mati.
