Oleh: Agus Dadang Hermawan, S.E (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Forum Membangun Desa)
DENYUT RAKYAT | Indonesia hari ini berdiri di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, kita menyaksikan derap modernisasi dan digitalisasi yang begitu megah di pusat-pusat kota. Namun di sisi lain, jika kita berani menengok realitas di akar rumput, ada sebuah fakta getir yang tidak bisa kita sangkal: jurang kesenjangan sosial dan budaya kian menganga di tengah kehidupan masyarakat. Ketimpangan antara pusat dan daerah, antara wilayah urban dan pedesaan, berjalan semakin ugal-ugalan.
Kesenjangan ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas laporan ekonomi. Ini adalah jeritan tentang hak atas keadilan yang terpinggirkan!
Kesenjangan sosial telah menciptakan sekat tebal, di mana akses terhadap kesejahteraan dan hukum seolah hanya menjadi milik mereka yang berada di lingkaran fasilitas. Sementara itu, kesenjangan budaya secara perlahan tapi pasti mulai mengikis nilai-nilai lokal, mengasingkan masyarakat desa dari tanah kelahirannya sendiri akibat gempuran modernisasi yang acap kali tidak ramah pada kearifan lokal (local wisdom).
Cukup sudah desa hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan dan pelengkap penderita. Aspirasi warga kerap kali tersumbat di labirin birokrasi, menjadikan mereka penonton di tengah eksploitasi potensi daerah mereka sendiri. Di titik kritis inilah kita harus sadar dan menegaskan: kebangkitan masyarakat merupakan satu-satunya kekuatan utama untuk meraih keadilan! Keadilan tidak akan pernah datang sebagai hadiah; ia harus dijemput melalui kesadaran kolektif, keberanian, dan pengorganisasian rakyat yang solid.
FORMADES: Solusi Jembatan Aspirasi Nasional
Melihat dinamika kebangsaan tersebut, Forum Membangun Desa (FORMADES) hadir bukan sekadar sebagai organisasi kemasyarakatan pelengkap prasyarat demokrasi. FORMADES lahir dari rahim kegelisahan akar rumput, membawa misi historis untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat secara nasional. Kami berdiri di garis depan untuk menjadi penyambung lidah dari mereka yang tak terdengar (giving voice to the voiceless) dari pelosok-pelosok desa di seluruh penjuru Nusantara.
Untuk memutus rantai kesenjangan sosial dan budaya ini, FORMADES tidak bergerak dengan retorika kosong atau janji di awan-awan. Kami menerjemahkan komitmen keadilan ini ke dalam fondasi ideologis organisasi melalui “Sapta Prakarsa FORMADES” (Tujuh Program Nasional) yang didelegasikan secara taktis melalui Program Quickwin. Peta jalan ini dirancang untuk mengintervensi akar persoalan secara langsung.
Prakarsa Kedaulatan Pangan dan Ekologi (Sekolah Desa & Ketahanan Pangan):
Kesenjangan ekonomi terjadi karena hilangnya kedaulatan masyarakat atas sumber dayanya. Melalui Sekolah Desa, FORMADES mendidik warga untuk berdikari, mengelola potensi pertanian, dan menjaga ekosistem lokal. Ketika desa berdaulat atas pangannya, mereka memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak bisa lagi didikte oleh pasar yang timpang.
Prakarsa Keadilan Sosial dan Hukum (Posbakum Formades):
Kesenjangan yang paling menyakitkan adalah ketimpangan di hadapan hukum. Orang miskin dan buta hukum di desa sering kali menjadi korban sistem. Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) FORMADES, kami berkomitmen melahirkan Kader-Kader Hukum di tingkat desa. Kami ingin setiap desa memiliki benteng pertahanan hukumnya sendiri. Masyarakat adat dan warga biasa harus memiliki akses keadilan yang setara, objektif, dan bermartabat.
Prakarsa Budaya dan Pengetahuan Lokal:
Guna mengatasi kesenjangan budaya, FORMADES merevitalisasi nilai-nilai gotong royong. Desa tidak boleh minder menghadapi modernisasi; sebaliknya, modernisasi harus ditekuk untuk melayani kepentingan penguatan identitas budaya lokal.
Kobarkan Gotong Royong, Sinergi Menuju Kedaulatan
Secara nasional, posisi FORMADES adalah sebagai strategic partner pemerintah sekaligus pengawal moral pembangunan. Kami percaya mutlak bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari pinggiran, dari desa-desa yang selama ini terlupakan.
Oleh karena itu, FORMADES membuka ruang sinergitas yang seluas-luasnya. Kami mendesak seluruh kader di daerah untuk membangun kolaborasi yang solid dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Rumah Hukum Indonesia, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. FORMADES bukan rival pemerintah, melainkan mitra strategis yang solutif dan katalisator pembangunan yang siap mengawal pemanfaatan dana desa serta potensi lokal demi kesejahteraan warga.
Mari kita kobarkan kembali api Gotong Royong dan Kebersamaan. Ini bukan slogan usang, melainkan sebuah strategi kebudayaan untuk melawan individualisme yang memicu ketimpangan sosial.
Ketika masyarakat desa bangkit—ketika mereka cerdas secara hukum, mandiri secara pangan, dan kokoh secara budaya—maka arus balik keadilan akan tercipta dengan sendirinya. FORMADES secara nasional berkomitmen penuh untuk terus mengonsolidasikan kekuatan akar rumput ini, memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat di tingkat desa.
Membangun desa adalah membangun bangsa. Menjaga desa adalah menjaga kedaulatan NKRI. Saatnya desa memimpin perubahan, menjemput keadilan yang hakiki!
Desa Berdaulat, Negara Kuat!
