Bandar Lampung, denyutrakyat.com – Aksi tak lazim terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung secara terbuka menggelar aksi penyampaian aspirasi menuntut pencopotan Kepala Satpol PP, M. Zulkarnain, Rabu (29/4/2026)
Usai apel pagi di Lapangan Korpri, komplek Kantor Gubernur Lampung, sekitar 300 personel berseragam lengkap bergerak tertib menuju Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Mereka membawa surat pernyataan sikap yang langsung diserahkan ke pihak Sekda.
“Kami minta Bapak Gubernur melalui Sekda untuk mengganti atau memberhentikan Kasatpol PP M. Zulkarnain. Ini demi marwah dan soliditas institusi,” tegas salah satu perwakilan anggota yang enggan disebut namanya saat ditemui di lokasi.
Dari surat pernyataan yang diterima redaksi, ada tiga isu krusial yang menjadi pemicu:
- Krisis Kepemimpinan: Gaya kepemimpinan Kasat dinilai otoriter dan tidak komunikatif.
- Transparansi Anggaran: Dugaan tidak dilibatkannya pejabat struktural dalam penyusunan anggaran dinas.
- Kondusivitas Internal: Menurunnya moral dan kinerja anggota akibat kondisi organisasi yang tidak sehat.
Aksi berlangsung kondusif. Para anggota berbaris rapi dan membubarkan diri setelah perwakilan diterima pejabat Pemprov.
Aksi ini langsung direspons serius Inspektorat Provinsi Lampung. Inspektur Bayana menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam.
“Seluruh laporan dan tuntutan anggota Satpol PP akan kami tindaklanjuti sesuai aturan. Ini atensi serius,” kata Bayana
Langkah konkret Inspektorat adakah Kasatpol PP, M. Zulkarnain akan segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas dugaan permasalahan kepemimpinan. Inspektorat membuka opsi pemeriksaan menyeluruh terkait tata kelola organisasi dan anggaran di Satpol PP Lampung. Serta Tim Inspektorat telah bertemu perwakilan pendemo untuk menggali akar masalah.
Aksi ini tergolong langka dalam birokrasi. Satpol PP sebagai penegak Perda yang biasanya membubarkan demo, kali ini justru “turun ke jalan” mendemo pimpinannya sendiri.
Pengamat pemerintahan menilai aksi ini sinyal adanya distrust akut di internal Satpol PP.
“Kalau anak buah sampai berani terbuka minta kepala dinasnya mundur, berarti ada masalah komunikasi dan kepercayaan yang sudah akut. Gubernur harus segera ambil keputusan agar tidak mengganggu pelayanan publik,” ujar sumber di Pemprov.
Hingga berita ini diturunkan, M. Zulkarnain belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Para anggota berharap Gubernur Lampung menindaklanjuti aspirasi ini secara objektif demi menyelamatkan kinerja dan nama baik institusi Satpol PP sebagai garda terdepan penegak Perda.
