Ahmad Basri | K3PP
DENYUT RAKYAT | Saat ini, nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Pemkab Tubaba), khususnya Kepala Daerahnya, sedang babak belur di mata masyarakat.
Selama kurang lebih satu bulan terakhir, kritik dan kekecewaan terus bermunculan, dan semuanya bermula dari satu hal: kegagalan fatal dan kebodohan dalam komunikasi publik saat menyikapi masalah jalan rusak.
Aksi gotong royong perbaikan jalan yang digelar, yang nyatanya hanya sekadar “tambal sulam” sesaat, justru menuai reaksi keras dan penolakan dari warga.
Hal ini sangat wajar. Sebab, apa yang diperlihatkan publik hanyalah sandiwara kosong, semata-mata untuk membangun citra diri, politik pencitraan yang dangkal, bukan solusi nyata.
Pemkab Tubaba jelas salah langkah dan gagal menempatkan diri dalam menangani persoalan fundamental yang sangat dirasakan rakyat: jalanan berlubang, rusak parah, dan berbahaya.
Dan kini, akibat kelalaian dan ketidak seriusan itu, harga yang harus dibayar sangat mahal. Kerusakan jalan, lubang-lubang menganga yang dibiarkan begitu saja, akhirnya merenggut nyawa manusia.
Kecelakaan fatal terjadi tepat di wilayah Poned Panaragan Jaya, memakan korban jiwa. Musibah ini bukan sekadar berita duka, tapi menjadi bukti pahit yang membuat kemarahan publik meledak ke titik tertinggi.
Di titik ini, kita harus sadar satu hal penting: Persoalan jalan rusak tidak lagi soal apakah jalan itu milik Provinsi atau Kabupaten. Batas administrasi dan birokrasi tidak ada artinya di hadapan nyawa manusia. Yang mutlak ada adalah tanggung jawab moral.
Jalan itu berada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan orang yang meninggal dunia adalah warga Tulang Bawang Barat. Secara etika, kemanusiaan, dan pemerintahan, Pemkab Tubaba wajib bertanggung jawab, hadir, dan merasakan kehilangan itu.
Ironi yang paling menyakitkan pun terjadi. Jenazah korban telah dimakamkan. Duka yang mendalam menyelimuti keluarga, diiringi tangis kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar yang turut bersedih.
Namun, di tengah kesedihan yang melumpuhkan hati itu, ada satu sosok yang hilang tak berbekas: Tentang Pemkab Tubaba.
Kabar yang terima, tidak ada satupun perwakilan Pemkab yang datang, tidak ada karangan bunga, tidak ada ucapan belasungkawa, tidak ada satu kata pun turut berduka cita.
Di mana posisi Kepala Daerah saat itu? Mengapa hening total? Mengapa tidak ada gerak langkah sedikitpun untuk menampakkan empati kepada keluarga korban yang sedang berduka?
Bukan hanya itu. Lembaga seperti Baznas Tubaba, yang biasanya paling gesit, paling aktif, dan paling cepat bergerak saat ada musibah untuk urusan sosial, kali ini juga tak terlihat batang hidungnya di kediaman rumah duka. Mereka lenyap.
Padahal, tugas utama lembaga ini adalah hadir menyejukkan hati yang sedang terluka. Semua ini akhirnya membuka mata kita sepenuhnya, tentang wajah sesungguhnya kekuasaan di depan rakyat.
Kita semakin paham satu kenyataan pahit: Rakyat kecil hanya dibutuhkan ketika mereka bisa dijadikan komoditas politik sesaat. Saat butuh suara, butuh dukungan, butuh foto, para pejabat datang merangkul, tersenyum manis, berjanji ini-itu.
Tapi saat rakyat tertimpa musibah, saat rakyat menderita, saat rakyat meninggal dunia karena kelalaian pemerintah? Tidak ada nilai politik, tidak ada pencitraan, maka untuk apa hadir?
Mereka lupa, jabatan adalah amanah, dan kekuasaan adalah pelayanan. Belasungkawa, doa, dan kehadiran di tengah duka bukanlah anugerah dari pejabat kepada rakyat, melainkan hak mutlak rakyat yang dilayani.
Ketika Pemkab Tubaba memilih diam dan tak peduli, mereka tidak sedang menghemat waktu. Mereka sedang mengubur sisa-sisa wibawa, kepercayaan, dan rasa hormat rakyat.
Dan ingatlah ini: Jembatan kepercayaan itu butuh puluhan tahun dibangun, tapi cukup satu kali ketidakpedulian, satu kali kebohongan, satu kali kelalaian dan jembatan itu runtuh seketika.
Untuk Pemkab Tubaba, khususnya Kepala Daerah: Jalan rusak masih ada, bahaya masih mengancam nyawa, dan keluarga korban masih menahan sakit. Jangan menunggu nyawa kedua, ketiga, atau keempat melayang lagi baru sadar.
Jangan sampai rakyat semakin yakin: Bahwa jabatan lebih mahal daripada nyawa rakyat, dan pencitraan lebih penting daripada belas kasihan.
Dimana belasungkawa Pemkab Tubaba? Jawabannya sudah jelas: Hilang, tertimbun di lubang-lubang jalan yang kalian biarkan rusak.
