Penulis: Junaidi Farhan (Ketua Umum Forum Membangun Desa)
DENYUT RAKYAT, Bandar Lampung – Data bisa bicara lebih keras dari opini. Mari lihat potret Indonesia hari ini.
Mayoritas Rentan Secara Ekonomi
Berdasarkan standar Bank Dunia 2022, dari ±288,3 juta penduduk Indonesia:
- ±5 juta orang hidup di bawah US$2,15 PPP (Purchasing Power Parity)/hari (kemiskinan ekstrem)
- ±48,6 juta orang di bawah US$3,65 PPP/hari
- ±171,4 juta orang di bawah US$6,85 PPP/hari
Angka terakhir berarti lebih dari 59% penduduk berada dalam kondisi rentan ekonomi, menurut definisi Bank Dunia untuk negara ‘upper-middle income’
Dan mari kita bergeser dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2024
Bank Dunia menggunakan standar US$6,85 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan di Indonesia, karena statusnya sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.
Standar ini menghasilkan estimasi kemiskinan sekitar 60,3% (171,8 juta jiwa) pada 2024, jauh lebih tinggi daripada data BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia
Standar 6,85 USD/Hari: Angka ini setara dengan sekitar Rp113.000 per orang per hari atau sekitar Rp3,4 juta per bulan.
Standar ini ditujukan untuk perbandingan global antarnegara berpendapatan menengah atas.
Perbedaan dengan BPS, yang menggunakan garis kemiskinan kebutuhan dasar yang lebih rendah (sekitar Rp595 ribu – Rp641 ribu per bulan pada 2025/2026).
Standar Lain: Jika menggunakan standar negara menengah-bawah, angka kemiskinan turun menjadi 15,6%, dan jika menggunakan standar negara miskin ($3/hari), hanya 1,3% – 5,44% penduduk Indonesia yang miskin.
Struktur Ketenagakerjaan Didominasi Sektor Informal
Data BPS Februari 2024 mencatat 142,18 juta orang bekerja. Dari jumlah itu, 59,17% atau ±84,1 juta orang berada di sektor informal. Mereka bekerja tanpa kontrak tetap, jaminan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Sementara pengangguran terbuka masih 7,2 juta orang.
Rasio Kewirausahaan Masih Terbatas
Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan rasio kewirausahaan 3,95% di 2024. Estimasi saat ini sekitar 3,4%, setara ±9,8 juta orang dari total penduduk. Artinya, proporsi pencipta lapangan kerja masih kecil dibanding angkatan kerja.
Guru Honorer: Tulang Punggung yang Rentan
Kemendikbudristek mencatat lebih dari 1 juta guru berstatus honorer pada 2023. Berbagai kajian menyebut upah mereka sering di bawah UMR dan status kepegawaiannya belum pasti. Padahal sistem pendidikan nasional bertumpu pada mereka.
Bantuan Sosial Menjangkau 40% Terbawah
Program bansos pemerintah menyasar desil 1-4, atau sekitar 40% penduduk terbawah. Ini mencakup ±115 juta jiwa. Luasnya cakupan menunjukkan masih besarnya populasi yang membutuhkan intervensi negara untuk kebutuhan dasar.
Catatan atas Representasi Politik
Sejumlah riset, seperti dari BRIN dan Perludem, menyoroti bahwa komposisi parlemen pasca-1998 masih didominasi aktor dan partai politik yang eksis sejak Orde Baru. Kajian oligarki yang dipopulerkan Vedi Hadiz & Richard Robison menyebut fenomena ini sebagai “kontinuitas elite”.
Akibatnya, banyak analis menilai reformasi 1998 lebih berhasil di level prosedural-elektoral, namun agenda pemberantasan korupsi dan penguatan kebijakan pro-rakyat masih menghadapi tantangan biaya politik tinggi dan kompromi elite.
Saatnya Menggugat Desain
Mari jujur membaca angka: 171 juta orang rentan, 84 juta pekerja tanpa kepastian, 1 juta guru digaji ala kadarnya, 115 juta hidup dalam jaring bansos. Di atas mereka, hanya ±10 juta yang memegang akses penciptaan nilai. Di atasnya lagi, sebuah sistem politik yang menurut banyak kajian masih diwarnai sirkulasi elite lama.
Ini bukan kecelakaan statistik. Ini pola.
Ketika reformasi hanya mengganti baju tapi tidak membongkar mesin, yang lahir adalah stabilitas semu: pertumbuhan naik, tapi mayoritas tetap merangkak. Ketika biaya politik tetap mahal, maka legislasi akan lebih tunduk pada sponsor ketimbang konstituen.
Ketika parlemen diisi wajah-wajah lama dengan kepentingan yang sama, jangan heran jika UU Ketenagakerjaan, UU Pendidikan, dan alokasi anggaran lebih sering menjawab kebutuhan pasar, bukan kebutuhan rakyat.
Indonesia tidak miskin sumber daya.
Indonesia miskin keberanian untuk merombak desain. Kita merayakan demokrasi prosedural setiap lima tahun, tapi membiarkan ketimpangan substansial diwariskan setiap hari. Jika angka-angka ini tidak membuat kita gerah, lalu angka seperti apa lagi yang kita tunggu?
Data sudah telanjang. Pertanyaannya: kita mau terus menutup mata, atau mulai menggugat arsitekturnya? ***
Catatan Redaksi: Tulisan ini adalah opini berbasis data. Sumber angka: Bank Dunia, BPS, Kemenkop UKM, Kemendikbudristek. Analisis politik merujuk pada riset akademik yang terbuka untuk diperdebatkan.
