TULANG BAWANG BARAT, denyutrakyat.com — Setahun lebih menjabat, kepemimpinan Bupati Novriwan Jaya dan Wakil Bupati Nadirsyah disorot. Di lapangan, pembangunan nyata minim. Jalan kabupaten makin hancur. ASN dan pejabat mengeluh akibat efisiensi anggaran.
Di sisi lain, Siltap dan insentif aparatur tiyuh berbulan-bulan tidak dibayar, gaji P3K paruh waktu masih nunggak, utang Rp30 miliar diambil tanpa persetujuan DPRD, sementara Tunjangan Optimalisasi Bupati 150% dari TPP Sekda tetap cair.
Sejak dilantik, warga Tubaba menilai belum ada gebrakan infrastruktur dari Bupati Novriwan Jaya. Kondisi jalan kabupaten memburuk di sejumlah titik. Keluhan ASN dan pejabat mencuat karena pemangkasan TPP, pembatasan perjalanan dinas, sertifikasi guru dipotong, gaji P3K Paruh Waktu tertahan atas nama efisiensi.
“Efisiensi jalan terus, tapi hasilnya tidak kelihatan di pembangunan. Jalan malah makin rusak,” kata salah satu ASN yang enggan disebut nama, Kamis (7/5/2026)
Siltap dan insentif Aparatur Tiyuh Masih Banyak Yang Macet, sehingga banyak perangkat tiyuh, dan BPT belum gajian. Alasan, DBH Rp69 miliar dari Provinsi Lampung tertunda. Bayar gaji P3K paruh waktu masih telat dan terkendala.
Alokasi Dana Desa (ADD) 2026 dipotong. Turun Rp9 miliar jadi Rp39,3 miliar. Sementara Pemkab klaim PAD 2025 lampaui target.
Utang Daerah Rp30 M tanpa persetujuan DPRD. Pemkab berdalih tarik pinjaman jangka pendek tutup cash mismatch. Belum jelas untuk apa penggunaannya, karena masih ada keluhan dari Aparatur Tiyuh, tenaga P3K paruh waktu yang belum dibayar.
Perbup 28/2025 mengunci Tunjangan Optimalisasi Bupati sebesar 150% dari TPP Sekda, dapat tunjangan per bulan tanpa indikator kinerja. TPP ASN justru dipangkas.
Ketua LSM InfoSOS Indonesia, Junaidi Farhan, menyebut ini krisis prioritas. “PAD naik, sudah utang Rp30 M, tapi pos wajib seperti Siltap, insentif aparatur tiyuh dan gaji P3K tidak beres. Jalan hancur, ASN menjerit efisiensi, tapi tunjangan lain KDH aman,” kata Junaidi.
Sementara itu, Pemkab menyatakan APBD Tubaba bukan defisit tanpa kendali. Katanya yang terjadi kontraksi akibat dana transfer pusat turun. APBD Perubahan 2025, transfer pusat turun dari Rp904,05 miliar jadi Rp855,20 miliar. Total pendapatan Rp929,27 miliar. Proyeksi 2026 pendapatan Rp831,98 miliar, belanja Rp827,48 miliar, disebut berimbang.
“APBD tidak terus-menerus defisit yang tidak teratasi, melainkan penurunan pendapatan yang mengharuskan pengurangan belanja,” dalih Pemkab.
Junaidi menegaskan, legalitas Perbup 28/2025 berdasar PP 109/2000 Pasal 9 tidak menjawab soal etika. “Pasal 9 bilang sesuai kemampuan keuangan. Faktanya daerah kontraksi, utang tanpa DPRD, Siltap dan gaji P3K paruh waktu macet, jalan hancur, lebih dari setahun minim pembangunan. Tapi tunjangan optimilisasi Kepala Daerah jalan terus.
Pertanyaan Publik Belum Terjawab
- Ke mana utang Rp30 M? Kalau untuk mismatch, kenapa Siltap aparatur tiyuh dan gaji P3K OW masih macet sampai April 2026.
- Kenapa tunjangan Optimalisasi Kepala Daerah, tidak ditunda? Saat babyak jalan berlubang dan ASN mengeluh efisiensi.
- Kapan pembangunan nyata dimulai? Setahun lebih menjabat, infrastruktur jalan justru memburuk.
“Efisiensi atau kontraksi boleh jadi warisan pusat. Tapi pilihan tetap ambil jatah tunjangan Optimalisasi tiap bulan, ngutang diam-diam, saat rakyat disuruh prihatin dan jalan hancur, itu keputusan pribadi. Rapor pembangunan dan empati masih merah,” tutup Junaidi.
Sampai berita ini diturunkan beberapa pejabat daerah Kabupaten Tukang Bawang Barat belum memberi respon atau klarifikasi. Pesan WhatsApp kepada Kepala BPKAD, Mukmin dan Kadis PMDT, Sofyan Nur juga hanya ceklis dua, tanpa balasan.
