KARANGANYAR, denyutrakyat.com – Ancaman El Niño yang diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan hingga akhir 2026 menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Potensi musim kemarau panjang diperkirakan akan berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga kenaikan harga pangan di berbagai daerah.
Berdasarkan prediksi bmkg.go.id, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih kering dan lebih panjang dibanding kondisi normal. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan berpotensi mempengaruhi produksi pangan nasional.
Menanggapi kondisi tersebut, Yoseph Hetiyanto, pendiri Serikat Tani Bumi Lestari (Serta Bumi), sekaligus Ketua Bidang Litbang dan Inovasi DPP FORMADES, menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya bergantung pada negara maupun pasar, tetapi harus mulai dibangun dari keluarga dan desa.
“Ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim harus menjadi momentum kebangkitan pangan mandiri berbasis keluarga dan masyarakat desa. Ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan pasar dan distribusi besar, tetapi harus dimulai dari rumah tangga dan lingkungan terkecil,” ujarnya.
Menurut Yoseph, pekarangan rumah memiliki potensi besar sebagai sumber pangan keluarga apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Masyarakat dapat mulai menanam tanaman pangan sederhana seperti cabai, tomat, sayuran, rempah-rempah, hingga tanaman obat keluarga.
“Kalau setiap rumah mulai menanam pangan sendiri, maka ketergantungan terhadap pasar akan berkurang. Ketika harga pangan naik atau distribusi terganggu, masyarakat tetap memiliki cadangan pangan minimal untuk keluarganya,” katanya.
Ia juga mendorong penerapan sistem ketahanan pangan terintegrasi berbasis keluarga dan komunitas. Dalam konsep tersebut, sampah organik rumah tangga dapat diolah menjadi kompos, air limbah rumah tangga dimanfaatkan untuk tanaman, sementara budidaya ikan maupun ternak kecil menjadi bagian dari penguatan pangan keluarga.
“Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Dulu masyarakat desa hidup dengan pola yang lebih mandiri dan menyatu dengan alam. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menghidupkan kembali semangat pangan mandiri itu sesuai kondisi zaman hari ini,” tambahnya.
Sebagai Ketua Bidang Litbang dan Inovasi DPP FORMADES, Yoseph juga mendorong agar gerakan ketahanan pangan berbasis keluarga dan pekarangan dapat dijalankan secara serentak oleh seluruh DPC FORMADES se-Indonesia.
Menurutnya, keberadaan FORMADES harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja-kerja nyata di tingkat bawah.
“FORMADES harus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari solusi. Mulai dari RT, RW, dusun hingga desa, kita harus membangun gerakan bersama agar masyarakat mampu menghadapi ancaman krisis pangan dan perubahan iklim secara mandiri,” tegasnya.
Selain itu, FORMADES juga didorong untuk membangun sinergi dengan kelompok masyarakat tradisional, kelompok tani, kelompok perempuan, karang taruna, komunitas lokal, serta pemerintah desa dan pemerintah daerah.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Harus ada gotong royong, kolaborasi, dan gerakan bersama dari bawah,” ujarnya.
Yoseph menilai, jika gerakan pangan mandiri berbasis keluarga dan desa mampu dijalankan secara luas, maka Indonesia akan memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dalam menghadapi berbagai ancaman krisis di masa depan.
“Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang punya cadangan pangan besar di gudang negara, tetapi bangsa yang rakyatnya mampu menjaga dapur mereka tetap hidup di tengah situasi sulit,” pungkasnya.
