JAKARTA, DENYUTRAKYAT.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pengelolaan dana desa dalam satu dekade terakhir.
Menurutnya, terdapat dana desa yang tidak tersalurkan secara penuh kepada masyarakat. Temuan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membahas soal pendanaan Koperasi Merah Putih, dalam kegiatan Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026)
Prabowo Subianto mengatakan banyak anggaran dana desa yang tidak sampai ke rakyat selama kurun waktu 10 tahun terakhir.
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” kata Prabowo dalam paparannya.
Menurutnya, hal tersebut terlihat karena banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum karena tidak mengelola anggarannya dengan baik.
“Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” ucapnya.
Terkait progres Koperasi Merah Putih, Prabowo menyebut dalam dua bulan ke depan jumlahnya akan mencapai ratusan di berbagai daerah Indonesia. Saat ini, lanjut dia, sudah terbangun sekitar 30.000 koperasi dengan 30.000 gudang serta sejumlah fasilitas yang membantu rakyat.
Nantinya, anggaran pengelolaan Koperasi Merah Putih berasal dari dana desa.
“Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian merincikan beberapa fasilitas dan kebijakan dari Koperasi Merah Putih. Dalam setiap koperasi, kata Prabowo, akan memiliki gudang, cold storage (kulkas penyimpanan), hingga gerai-gerai.
“Di situ akan ada Farmasi Desa Murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir,” ujar Prabowo.
Selain itu, Koperasi Merah Putih juga akan memberikan subsidi serta bunga yang kecil.
“Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga bisa mengambil peran sebagai supplier pangan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)
“Sudah diatur dalam tata kelola SPPG makan bergizi gratis (MBG) itu diatur nanti yang bisa menyuplai ke SPPG adalah usaha desa setempat, boleh BUMDes, boleh koperasi, boleh UMKM, dan lain-lain,” tegasnya
