DENYUT RAKYAT, TUBABA – Dokumen anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tahun 2025 bocor ke publik. Dari total Rp30,2 miliar yang dibagi ke 316 paket kegiatan, satu pos langsung jadi sorotan: perjalanan dinas swakelola Rp2,025 miliar.
Anggaran Rp2 miliar itu tidak langsung. Ia dipecah lagi jadi 29 paket kecil dengan judul mulus yaitu penyusunan kebijakan, fasilitasi pimpinan, monitoring, pelaporan.
Pertanyaannya sederhana, ini kebutuhan kerja, atau strategi pecah-pecah anggaran biar gampang cair dan susah diaudit?
Banyak jalan mengalami kerusakan berat sampai ringan ditunda perbaikannya. Alasannya klise anggaran terbatas, sedang efisiensi.
Tapi di satu bagian Setda, pos perjalanan dinas saja tembus Rp2 miliar.
Logika warga tidak salah. Kalau uang terbatas, yang tidak langsung dirasakan rakyat seharusnya paling terakhir disentuh. Bukan malah jadi pos terbesar kedua.
Proses pengesahan anggaran ini juga layak diseret ke ruang publik. Apa DPRD Tubaba benar-benar membedah 316 paket itu satu per satu?
Atau cuma stempel?
Tanpa pembahasan ketat, APBD jadi lahan subur buat markup halus dan pemborosan terstruktur. Padahal itu uang pajak rakyat, bukan uang kas pribadi.
Beberapa media online sudah kirim daftar pertanyaan ke Kabag Umum Setda Tubaba sejak 19 Mei 2026. Isinya jelas, dasar pecah 316 paket, target output 29 paket perjalanan dinas, dan relevansinya dengan pelayanan publik.
Namun konfirmasi itu belum ada jawaban. Atau tidak ada klarifikasi. Yang ada cuma diam.
Diam itu mahal. Diam di sini membuka ruang liar dugaan akal-akalan anggaran, dugaan fee proyek perjalanan, dugaan ketidaksesuaian output.
Padahal satu kali penjelasan terbuka bisa mematikan semua spekulasi. Kalau 29 paket itu bersih dan terukur, tunjukkan. Kalau salah perencanaan, akui dan perbaiki. Lebih terhormat daripada membiarkan kecurigaan membesar.
Transparansi bukan sekadar upload PDF anggaran. Transparansi adalah berani jawab: “Uang rakyat ini kami belanjakan untuk apa, dan hasilnya apa untuk rakyat?”
Sementara itu redaksi denyutrakyat.com juga telah meminta informasi dan klarifikasi terkait pemberitaan diatas kepada Kepala BPKAD Tubaba, Mukmin melalui pesan WhatsApp, namun sama belum juga mendapat jawaban alias masih membisu.
Ruang klarifikasi masih terbuka. Tetap ditunggu. Kalau tidak ada jawaban, publik yang akan menilai.
