DENYUT RAKYAT, METRO – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Metro rampung, tapi rasa ganjalnya belum hilang.
Pemkot Metro mengumumkan hasil makalah 19 Mei 2026 dan hasil wawancara. Hasilnya: Ahmad Heriyanto, Kepala Dinas PM-PTSP Tulang Bawang Barat, mengunci posisi 1. Sementara dua putra-putri asli Metro, Ade Erwinsyah dan Ika Pusparini Anindita Jayasinga, hanya bisa menempel ketat di belakang.
Di hasil makalah, Ahmad raih 87,14. Ade 86,04. Ika 85,39. Selisih tipis, tapi cukup untuk membuatnya unggul.
Di hasil wawancara, gap makin tipis dan memanas. Ade 86,14. Ika 86,13. Ahmad 88,23. Artinya, dua kader asli Metro nyaris imbang dengan kandidat luar. Tapi tetap kalah di angka akhir.
Ini bukan soal siapa lebih pintar. Ini soal keberpihakan. Seleksi terbuka boleh diikuti siapa saja. Tapi ketika dua putra daerah yang tumbuh, bekerja, dan memahami urat nadi birokrasi Metro hanya jadi pengekor, publik wajar bertanya: untuk apa ada jargon “putra daerah”?
Ade dan Ika bukan kaleng-kaleng. Nilai mereka hanya beda 0,01 di wawancara. Kalau bukan soal kompetensi, lalu apa? Jaringan? Afiliasi politik? Atau memang sejak awal kursi Sekda Metro sudah disiapkan untuk “orang luar atau orang dekat”?
Ironinya, daftar peserta juga diisi pejabat provinsi dan pejabat teknis lain. Muhammad Yuliardi, Sukmawan Hendriyanto, Agus Triyadi. Semua punya nilai di kisaran 79-81. Tapi publik Metro tak peduli siapa nomor 5 atau 6. Mereka peduli: kenapa anak kandung Metro tak diberi jalan mulus memimpin rumahnya sendiri?
Pemkot Metro boleh berdalih proses berjalan profesional, transparan, dan berdasarkan nilai. Tapi keadilan bukan hanya soal angka. Keadilan juga soal konteks. Seorang Sekda memimpin birokrasi lokal. Ia butuh pemahaman budaya, jaringan lokal, dan komitmen jangka panjang pada kota. Itu yang tak bisa diukur di kertas ujian.
Kalau akhirnya kursi 1 tetap jatuh ke Ahmad Heriyanto, Pemkot Metro wajib menjelaskan ke publik: apa yang kurang dari Ade dan Ika? Jangan sampai seleksi terbuka ini hanya jadi formalitas, sementara keputusan sudah digariskan dari awal.
Sebab jika putra daerah saja harus puas jadi penonton di tanahnya sendiri, jangan heran kalau kepercayaan publik pada meritokrasi hanya jadi slogan.
Metro punya banyak kader. Pertanyaannya: apakah kota ini berani memakai anaknya sendiri untuk memimpin, atau lebih nyaman menitipkan kemudi pada “tamunya”? Atau akankah ada kejutan lain yang ada dalam opini publik tersembunyi? Yang malu-malu mengungkap ada dugaan pengantin sang wali kota.
Publik boleh berharap tetapi pansel punya hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.
