TULANG BAWANG BARAT, denyutrakyat.com — Pernyataan Bupati Tulang Bawang Barat, Novriwan Jaya, yang meminta masyarakat tidak hanya “ngeributin jalan rusak” memicu polemik. Faktanya, data lapangan menunjukkan lebih dari 65% ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan. Sebagian belum tersentuh perbaikan lebih dari setahun.
Di saat yang sama, program unggulan “Tubaba Q Sehat” dipertanyakan efektivitasnya di tengah minimnya sarana kesehatan dan banyaknya BPJS warga miskin yang tidak aktif.
Fakta di Lapangan Berbanding Terbalik dengan Pernyataan
1. Jalan Rusak lebih 65%, Setahun Tak Diperbaiki
Berdasarkan pantauan tim dan keluhan warga di 9 kecamatan, mayoritas jalan penghubung antar tiyuh dan kecamatan rusak parah. Lubang menganga, aspal terkelupas, dan akses ekonomi warga terganggu. Kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 12 bulan tanpa penanganan signifikan dari Pemkab Tubaba.
Ironisnya, Bupati justru mengimbau masyarakat agar tidak hanya fokus meributkan jalan rusak. Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan kolaborasi dengan BAZNAS di Balai Tiyuh Candra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah, Kamis (7/5/2026).
Publik menilai imbauan itu mengabaikan fakta bahwa infrastruktur jalan adalah urat nadi ekonomi dan pelayanan dasar.
2. MoU Beasiswa dengan STAN, Telkom, BPS: Lalu Tugas Pemkab Apa?
Bupati mengklaim telah MoU dengan STAN, IPDN, Telkom, dan BPS agar anak-anak Tubaba bisa mendapat beasiswa. Namun substansinya dipertanyakan.
Analisis MoU tersebut baru tahap kerja sama awal. Tugas substansial Pemkab adalah:
- Anggaran: Menyiapkan APBD untuk biaya hidup, asrama, atau pendampingan, karena beasiswa instansi itu seringkali tidak menanggung 100%.
- Persiapan SDM: Membuka bimbel gratis, try out, dan pembinaan intensif. Tanpa itu, anak Tubaba sulit lolos seleksi STAN/IPDN yang sangat ketat.
- Data & Verifikasi: BPS hanya penyedia data. Pemkab wajib memverifikasi warga miskin by name by address agar tepat sasaran.
- Advokasi: Memastikan kuota khusus daerah 3T benar-benar didapat, bukan sekadar MoU seremonial.
Tanpa langkah konkret itu, MoU rawan hanya jadi pencitraan. Hingga kini belum ada data berapa anak Tubaba yang sudah lolos via MoU tersebut.
3. Tubaba Q Sehat’ vs Realita: Cek Gratis, Sakit Berat Pemda Tutup Mata
Program unggulan “Tubaba Q Sehat” digadang-gadang Bupati sebagai solusi kesehatan. Namun implementasinya baru sebatas cek kesehatan gratis dan pengobatan ringan di Puskesmas keliling.
Ada masalah krusial yang belum dijawab:
- BPJS PBI Banyak Nonaktif: Ratusan warga miskin pemegang KIS-PBI tidak bisa berobat karena status kepesertaan tidak aktif. Pemkab belum ada upaya jemput bola untuk reaktivasi.
- Sarana Minim: RSUD Tubaba belum tipe C, dokter spesialis terbatas, alat kesehatan minim. Pasien sakit berat tetap dirujuk ke Menggala atau Bandar Lampung dengan biaya sendiri.
- Rujukan Tertutup: Tidak ada skema Pemkab menanggung biaya warga miskin yang BPJS-nya mati saat butuh operasi atau cuci darah.
Jika 95% warga belum sadar kesehatan dengan cek rutin, substansinya bukan salah warga. Itu cerminan gagalnya edukasi, akses, dan kepercayaan publik.
Warga enggan cek kesehatan karena tahu, kalaupun sakit, berobatnya susah dan mahal. Kesadaran kesehatan tumbuh jika sarana dan jaminan layanan ada.
4. Pemberdayaan Masyarakat Masih Nihil
Hingga memasuki tahun kedua kepemimpinan Novriwan Jaya dan Nadirsyah, program pemberdayaan masyarakat belum terlihat dampaknya.
Kelompok UMKM, petani, dan pemuda tiyuh mengaku belum menerima pelatihan, bantuan modal, atau pendampingan berkelanjutan dari Pemkab. Anggaran pemberdayaan dipertanyakan alokasinya.
5. Infrastruktur Dasar Justru Diabaikan
Jalan, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan adalah 3 pilar pelayanan dasar UU 23/2014 tentang Pemda. Ironis jika “Tubaba Q Sehat” jadi unggulan, sementara Puskesmas banyak yang kekurangan nakes, obat, dan bangunan rusak. Gedung sekolah pun banyak yang rusak. Bagaimana mau sehat dan cerdas jika aksesnya saja lumpuh?
“Jalan ke kebun hancur, hasil bumi murah karena ongkos mahal. Kami disuruh jangan ngeluh, lalu mau ngapain? Terbang?” ujar Saparudin, petani Daya Sakti.
Pengamat kebijakan publik, menilai ada misprioritas. “Program kesehatan bagus, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa jalan bagus, ambulans susah. Tanpa BPJS aktif, cek gratis jadi sia-sia. Pemkab harus jujur akui mana yang belum beres, bukan menyalahkan warga yang kritik.”
Tuntutan Publik
- Audit dan transparansi realisasi perbaikan jalan 2024-2026.
- Buka data realisasi MoU beasiswa, berapa yang sudah kuliah, berapa anggaran pendampingan dari APBD.
- Reaktivasi massal BPJS PBI warga miskin dan skema darurat untuk sakit berat.
- Peta jalan jelas pembangunan RSUD dan pemenuhan nakes di seluruh Puskesmas.
- Laporan kinerja pemberdayaan masyarakat berbasis tiyuh.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Tubaba belum memberi keterangan resmi terkait data 65% jalan rusak dan BPJS nonaktif.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasar data lapangan dan keluhan warga. Hak jawab Pemkab Tubaba terbuka untuk edisi berikutnya.
