DENYUT RAKYAT, TUBABA – Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Junaidi Farhan, yang juga putra daerah Tubaba, angkat suara keras terkait kegaduhan di Tiyuh Karta Tanjung Selamat, Kecamatan Tulang Bawang Udik.
Menurut Junaidi, persoalan yang terjadi saat ini bukan persoalan hukum atau persoalan batas wilayah. Persoalan ini murni karena ulah sekelompok kecil warga dari Lampung Utara yang mengatas namakan adat yang masuk ke wilayah Tubaba dan berusaha mengintervensi untuk menunda Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati) Karta Tanjung Selamat.
“Yang terjadi di lapangan itu hanya beberapa warga yang mengatas namakan masyarakat adat untuk menunda Pilkati. Itu adalah intervensi sekelompok kecil warga Lampung Utara yang masuk ke wilayah Tubaba. Mereka berteriak-teriak ingin menunda Pilkati, padahal Pilkati itu tidak ada korelasi sama sekali dengan isi Berita Acara Kesepakatan,” tegas Junaidi Farhan di Bandar Lampung, Jum’at (23/10/2026).
Junaidi menjelaskan, kelompok tersebut justru menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Utara itu sendiri tidak paham dan tidak mengerti apa isi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tahun 2023 lalu.
Berita Acara Kesepakatan Nomor: 126/188/01/2023 yang ditandatangani pada Senin, 6 November 2023 di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung oleh Sekda Lampung Utara dan Sekda Tubaba itu, isinya jelas:
1. Menjaga kondusifitas sambil menunggu terbitnya Permendagri tentang Batas Daerah.
2. Mengagendakan musyawarah lanjutan penyelesaian batas wilayah adat yang difasilitasi Pemprov Lampung.
3. Menunda sementara pembangunan Tugu Adat di batas wilayah.
4. Pemprov akan mengagendakan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
5. Mempercepat terbitnya Permendagri batas wilayah via koordinasi ke Kemendagri.
“Tidak ada satu pasal pun bahkan satu kalimat pun, yang menyebut penundaan Pilkati, Pilkades, atau pemerintahan Tiyuh Karta Tanjung Selamat. Yang disepakati untuk dihentikan sementara itu Tugu Adat, bukan hak demokrasi warga. Jadi kalau ada yang bilang Pilkati harus ditunda karena kesepakatan, itu bohong besar dan gagal paham,” ujar Junaidi.
Kedua, Junaidi Menyayangkan Pernyataan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara
Lebih jauh, Junaidi Farhan juga menyampaikan kekecewaan mendalam atas pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Lampung Utara maupun Wakil Bupati Lampung Utara melalui video yang beredar di media sosial.
Pernyataan tersebut, menurutnya, tidak sesuai substansi kesepakatan dan justru memperkeruh suasana.
“Kami sangat menyayangkan. Seharusnya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara sebagai kepala daerah yang paham aturan, tidak ikut-ikutan menyebarkan narasi yang salah. Pernyataan mereka yang mengatakan Pilkati ditunda atas instruksi Gubernur dan Kapolda itu tidak ada dasarnya di dalam Berita Acara. Itu justru menyesatkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik baru di tapal batas,” katanya.
Junaidi menegaskan, Pemkab Tubaba tetap berkomitmen melaksanakan Pilkati Karta Tanjung Selamat dan pelaksanaannya sudah berjalan sukses, aman, damai, dan demokratis sudah sesuai aturan yang berlaku di Kabupaten Tubaba.
“Tiyuh Karta Tanjung Selamat secara administrasi adalah wilayah sah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tidak ada Bupati manapun di republik ini yang punya kewenangan untuk menunda pemilihan di kabupaten lain. Kalau merasa punya instruksi Gubernur dan Kapolda, silahkan buktikan secara tertulis. Kalau tidak bisa buktikan, itu artinya fitnah terhadap Gubernur dan mencatut nama Kapolda,” pungkas Junaidi.
LPM Tubaba menyatakan akan terus mengawal Pilkati yang sudah selesai dilaksanakan dan akan melaporkan seluruh manuver intervensi ini secara resmi ke Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri agar persoalan tapal batas tidak terus digoreng oleh kelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.
