Bandar Lampung, denyutrakyat.com – Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wagub Jihan Nurlela harusnya malu. Baru setahun menjabat, tata kelola keuangan Pemprov Lampung sudah kebobolan Rp121,5 miliar. Itu bukan duit kaget. Itu duit hasil penyimpangan yang ketahuan BPK, lalu dikembalikan diam-diam.
Faktanya pahit. Angka Rp121.507.928.229,51 ini meledak 5 kali lipat dibanding 2024 yang cuma Rp25,3 miliar. Bahkan lebih besar dari target APBD 2025 yang cuma Rp117,2 miliar. Artinya: Pemprov lebih jago bikin salah daripada capai target.
Dua biang kerok utama:
Gaji dan tunjangan fiktif, Rp119,1 miliar
Naik Rp96 miliar dari tahun lalu. Modusnya memalukan. ASN sudah meninggal masih digaji berbulan-bulan. Contoh: Ns. guru SMAN 2 Pringsewu wafat Februari 2025, gajinya baru distop September. DA guru SMAN 1 Way Pengubuan wafat Februari, gajinya cair sampai Juli. Total ada 19 ASN cuti besar tapi tetap terima duit. Ini bukan kelalaian. Ini pembiaran sistematis.
Perjalanan dinas abal-abal: Rp2,3 miliar
Dari uji petik 4 OPD saja, BPK temukan kelebihan bayar Rp191,7 juta. Sampai Januari 2026, masih ada Rp147,8 juta uang rakyat yang “menggantung” belum kembali. Anggaran dinas 2025 tembus Rp67,9 miliar. Banyak yang cuma seremonial, tak ada hasil.
Ironisnya, yang dibayar untuk mencegah ini malah kecipratan gede.
Pemprov gelontorkan Rp10,56 miliar untuk honor pengelola keuangan. Rp400 juta untuk jasa transaksi keuangan. TAPD dapat Rp1,66 miliar. Tenaga ahli Rp16,5 miliar, naik dari tahun lalu. Total sampai September 2025, honor PJPK saja sudah Rp6,8 miliar. Hasilnya? BPK tetap catat Rp609,6 juta honor tim di BPKAD yang “tidak sesuai ketentuan”.
DPRD Lampung sudah geram. Dalam Paripurna 30 Maret 2026, Pansus nyebut e-budgeting dan e-purchasing gagal total. Inspektorat dianggap disfungsi. Bappeda ditegur karena dinas boros masih jalan. BPKAD didesak stop defisit dengan pangkas belanja non prioritas.
Pertanyaannya buat Mirza-Jihan? Mau berapa miliar lagi yang bocor sebelum kalian bereskan dapur sendiri? Rp121,5 miliar itu cukup untuk bangun puluhan sekolah atau beli ribuan ton pupuk subsidi. Tapi di Lampung, duit itu habis untuk gaji orang mati dan tiket jalan-jalan birokrat.
Data ini bukan fitnah. Semua tercetak di LKPJ 2025 yang ditandatangani Mirza sendiri dan LHP BPK Nomor: 11/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.03/01/2026.
