Oleh: Yoseph Heriyanto, Aktivis Lingkungan, Ketua DPP Formades Bidang Litbang dan Inovasi
DENYUT RAKYAT | Persoalan sampah kini menjadi salah satu tantangan serius yang sedang dihadapi Kabupaten Karanganyar. Masalah ini tidak lagi sekadar urusan kebersihan lingkungan, tetapi sudah menyangkut persoalan ekologi, kesehatan masyarakat, tata kota, hingga masa depan generasi mendatang.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah terlihat dari lahirnya berbagai regulasi dan kebijakan strategis dalam dua tahun terakhir. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Instruksi Bupati Nomor 600.4/6 Tahun 2025 dan Surat Edaran Nomor 658.1/1785.9 secara tegas melarang pembakaran sampah dan pembuangan sampah ilegal.
Kebijakan ini sekaligus menekankan pentingnya pengelolaan sampah mandiri mulai dari tingkat desa dan kelurahan.
Tidak berhenti di situ, pada tahun 2026 Pemkab Karanganyar kembali memperkuat langkah penanganan sampah melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 600.4/280 tanggal 23 Februari 2026 yang mewajibkan aksi bersih sampah serentak setiap Selasa dan Jumat di seluruh perangkat daerah, kecamatan hingga desa.
Dalam kebijakan terbaru tersebut juga ditegaskan bahwa sampah hasil kerja bakti tidak boleh lagi dibuang ke TPA Sukosari. Sampah harus diselesaikan dan dikelola langsung di masing-masing wilayah.
Artinya, pola lama membuang sampah ke TPA perlahan mulai ditinggalkan. Pemerintah daerah ingin membangun kesadaran bahwa penyelesaian sampah harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga dan lingkungan sekitar.
Bahkan Pemkab Karanganyar juga menargetkan penghentian sistem open dumping atau pembuangan terbuka pada akhir tahun 2026 dengan pengembangan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar industri.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Sebab persoalan sampah di Karanganyar memang sudah berada pada titik yang memerlukan penanganan serius dan menyeluruh.
Berdasarkan informasi lapangan, wilayah Kecamatan Colomadu saja memproduksi sampah organik dan anorganik rata-rata sekitar 40 ton per hari. Sementara di tingkat desa, seperti Desa Gajahan, volume sampah rumah tangga mencapai sekitar 2–3 ton per hari atau setara 1–2 kilogram sampah per rumah tangga setiap hari.
Jika kondisi ini terus dibiarkan dan masyarakat masih menggunakan pola lama — semua sampah dibuang dan diserahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan — maka sesungguhnya kita hanya sedang memindahkan sampah dari rumah ke tempat lain. Padahal kapasitas TPS maupun TPA sangat terbatas.
Karena itu, penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas OPD secara terpadu untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dinas Lingkungan Hidup dapat fokus pada penguatan sistem teknis pengelolaan sampah anorganik, pengadaan sarana dan prasarana, penguatan bank sampah, hingga sistem pemilahan sampah.
Sementara Dinas Pertanian dapat mengambil peran strategis dalam penyelesaian sampah organik melalui program budidaya tanaman rumah tangga, pengembangan kompos, urban farming, hingga pemanfaatan pekarangan rumah.
Sampah organik rumah tangga sebenarnya memiliki potensi besar jika diolah dengan benar. Selain mengurangi volume sampah, hasil pengolahan juga dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pertanian maupun ketahanan pangan keluarga.
Namun program seperti ini tentu tidak cukup hanya berhenti pada slogan dan imbauan semata. Dibutuhkan pendampingan intensif, penguatan sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
Selain itu, pendidikan tentang sampah dan ekologi juga harus mulai diperkuat sejak dini melalui sekolah. Sekolah tidak boleh hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan akademik semata, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter dan budaya lingkungan.
Anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mencintai lingkungan, hingga memahami dampak kerusakan ekologi terhadap kehidupan manusia.
Budaya sadar lingkungan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi kebiasaan hidup masyarakat di masa depan.
Program seperti kebun sekolah, bank sampah sekolah, komposting sederhana, hingga gerakan membawa tempat makan dan minum sendiri perlu diperluas secara masif di lingkungan pendidikan. Sebab persoalan sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan perilaku dan budaya masyarakat.
Selain pendekatan edukasi dan partisipasi masyarakat, upaya penegakan hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah daerah harus berani menegakkan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah secara konsisten dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Masih banyak ditemukan praktik pembuangan sampah sembarangan di sungai, lahan kosong, pinggir jalan, hingga pembakaran sampah liar yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Jika pelanggaran seperti ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka upaya penanganan sampah tidak akan pernah berjalan maksimal.
Karena itu, sosialisasi Perda harus diikuti dengan pengawasan dan penindakan yang nyata. Sanksi administratif, sanksi sosial, hingga denda bagi pelanggar perlu diterapkan secara adil dan konsisten agar muncul efek jera sekaligus membangun disiplin kolektif masyarakat terhadap persoalan lingkungan.
Penegakan hukum yang baik juga harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas dan sistem pengelolaan sampah yang memadai, sehingga masyarakat tidak hanya dituntut taat aturan, tetapi juga diberi solusi dan kemudahan dalam mengelola sampahnya.
Karena itu, pelibatan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting. Kolaborasi bersama KWT, Bank Sampah, Kelompok Tani, PKK, Posyandu, karang taruna, komunitas lingkungan, tokoh agama, hingga organisasi sosial masyarakat perlu diperkuat dalam membangun partisipasi dan kesadaran kolektif.
Ke depan, pembentukan Pos DARLING (Pos Sadar Lingkungan) di tingkat RT juga dapat menjadi langkah strategis. Pos ini dapat diisi relawan peduli lingkungan yang bertugas melakukan edukasi, pendampingan, hingga pengawasan pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan masing-masing.
Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara serius, masif, dan berkelanjutan, maka persoalan sampah di Kabupaten Karanganyar perlahan dapat diatasi.
Sudah saatnya masyarakat tidak lagi berpikir bahwa persoalan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan semata.
Karena sejatinya, sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri.
Maka semangat “Sampahku Tanggung Jawabku” harus benar-benar menjadi gerakan bersama demi menjaga lingkungan, ekologi, dan masa depan anak cucu kita.
