Penulis : Ahmad Basri (Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan /K3PP)
OPINI (denyutrakyat.com) – Musibah, apapun bentuknya, kerap membawa “rezeki” yang tak pernah diduga. Orang menyebutnya rezeki nomplok. Datang tanpa dicari, tanpa diminta, bahkan tanpa rasa bersalah.
Dalam panggung politik, musibah selalu menghadirkan duka dan air mata. Namun di sudut lain ada pula yang tersenyum, menunggu dengan tenang, bahkan diam-diam berdoa dan bersyukur.
Ketika seorang kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun walikota, tersandung hukum akibat korupsi, maka roda konstitusi bergerak. Tanpa menunggu waktu lama wakil naik menggantikan.
Naik tanpa kampanye. Tanpa pertarungan gagasan. Kekuasaan berpindah hanya karena borgol menutup pergelangan tangan bersama jaket orange.
Di titik inilah jabatan berubah menjadi “berkah”. Sebuah rezeki politik. Rezeki atas nama konstitusi. Legal, sah, dan tak terbantahkan. Tetapi apakah selalu bermoral?
Dalam dunia politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Logika inilah yang menyelimuti relasi kekuasaan antara kepala daerah dan wakilnya.
Dan sulit dipercaya ketika seorang kepala daerah terjerat korupsi, wakilnya sepenuhnya bersih dari proses pengambilan kebijakan.
Padahal anggaran disusun bersama. Program disepakati bersama. Proyek dilelang dalam sistem yang diketahui bersama. Lalu ketika kepala daerah terjerat korupsi, wakil tampil seolah penonton yang tak tahu apa-apa.
Apakah wakil benar-benar tidak tahu? Atau tahu, tetapi memilih diam? Diam yang aman. Diam yang akhirnya berbuah jabatan. Diam menghasilkan keuntungan jabatan.
Inilah wajah politik, bisa senyum bersama, tertawa bersama, duduk satu meja makan bersama. Namun hati siapa yang bisa membaca? Ketika satu jatuh ke penjara, yang lain naik ke singgasana.
