DENYUT RAKYAT, Metro – Rapat Paripurna DPRD Kota Metro terkait LKPJ Wali Kota TA 2025 (terbaru April 2026) diwarnai sorotan tajam dari seluruh fraksi yang mengkritik program mangkrak, birokrasi tidak solid, dan menyoroti kinerja Pemkot. Rapat dipimpin Ketua DPRD Ria Hartini, mencakup pandangan umum fraksi-fraksi atas laporan kinerja.
Rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD, Senin (20/4/2026) sore itu dihujani interupsi dari seluruh fraksi hingga berujung aksi walkout dua anggota dewan.
Dua legislator yang memilih keluar dari ruang sidang adalah Ahmadi dan Basuki Rahmat. Keduanya menyatakan kekecewaan mendalam atas tidak hadirnya Bambang Iman Santoso dalam rapat penting tersebut.
Absennya walikota memicu polemik sejak awal sidang dibuka. Seluruh fraksi DPRD secara bergantian melontarkan interupsi yang mempertanyakan ketidakhadiran wali kota dalam forum strategis tersebut.
Dari total 25 anggota DPRD Metro, ada 21 anggota yang hadir. Namun situasi semakin tegang ketika dua anggota memilih walkout, sehingga hanya tersisa 19 anggota yang melanjutkan sidang. Empat anggota tidak hadir, yakni Subhan, Fahmi Anwar, Sudarsono, dan Wasis Riyadi.
Ketegangan memuncak ketika interupsi demi interupsi dilayangkan, mempertanyakan legitimasi moral dan etika politik atas ketidakhadiran kepala daerah dalam forum pertanggungjawaban publik tersebut.
Ahmadi, salah satu anggota yang walkout, menilai kehadiran wali kota meski secara virtual adalah hal yang prinsipil dalam forum sekelas paripurna LKPJ.
“Saya sepakat rapat diteruskan, asal wali kota ikut secara Zoom supaya pertanggungjawabannya jelas. Karena usulan saya tidak ditanggapi, saya walkout,” tegasnya.
Ia juga mengaku tidak mendapat informasi memadai sebelumnya terkait ketidakhadiran wali kota.
“Saya baru tahu tadi soal suratnya. Jadi saya tidak bisa banyak komentar. Tapi karena usulan saya tidak dipenuhi, saya memilih keluar,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan Basuki Rahmat. Meski tidak banyak berbicara, sikap walkout yang diambilnya menjadi sinyal keras adanya kekecewaan terhadap mekanisme komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, M. Rafieq Adi Pradana yang mewakili wali kota dalam rapat tersebut dinilai tidak cukup meredam kritik sebagian anggota dewan, terutama setelah gelombang interupsi dari lintas fraksi terus bergulir.
Sekretaris DPRD Kota Metro, Yahya Rachmat, menjelaskan bahwa ketidakhadiran wali kota bukan tanpa alasan. Ia menyebut adanya agenda nasional yang tidak bisa ditinggalkan.
“Pada 17 April 2026, ada surat bernomor 100.1.7/382/D01-01/2026 bersifat penting, terkait undangan kepada wali kota untuk menghadiri rapat koordinasi nasional bersama Menteri Pertanian di Jakarta,” ucapnya.
Meski demikian, alasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan polemik. Sejumlah anggota DPRD menilai bahwa rapat paripurna LKPJ merupakan forum konstitusional yang seharusnya menjadi prioritas utama kepala daerah, terlebih menyangkut laporan kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.
