Oleh; Junaidi Farhan, Ketua LSM InfoSOS Indonesia
DENYUT RAKYAT | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberlakukan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) mulai tahun 2025. Program ini merupakan penyempurnaan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) sebelumnya, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data “real-time” untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah KPK menyatakan bahwa MCSP dirancang sebagai sistem kendali sekaligus alat ukur efektivitas pencegahan korupsi di tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Fokus utama MCSP adalah memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui empat fungsi kunci.
Tugas dan Fungsi Utama MCSP:
1. Monitoring (Pemantauan): Melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan daerah, khususnya pada indikator yang memiliki kerawanan korupsi tinggi.
2. Controlling (Pengendalian): Mengendalikan kebijakan pemerintah daerah agar selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
3. Surveillance (Pengawasan): Menjalankan pengawasan aktif terhadap aktivitas berisiko tinggi dengan pendekatan kewilayahan guna mendeteksi potensi korupsi secara dini.
4. Prevention (Pencegahan): Mendorong perbaikan sistem dan tata kelola pada area rawan korupsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana dari hulu.
Ada Delapan Area Intervensi Prioritas
MCSP memantau delapan area intervensi utama yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, yaitu:
- Perencanaan dan penganggaran APBD
- Pengadaan barang dan jasa (PBJ)
- Pelayanan publik
- Manajemen aparatur sipil negara (ASN)
- Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Optimalisasi penerimaan daerah
- Tata kelola pemerintahan daerah/pencegahan korupsi spesifik sesuai risiko wilayah
Mekanisme Pelaksanaan
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib mengunggah data pendukung ke dalam Sistem Data Pendukung (SIDAKU-MCSP) milik KPK.
Selanjutnya, KPK bersama BPKP dan Kemendagri akan melakukan evaluasi dan koordinasi berkala. Pemerintah daerah dengan capaian nilai terbaik akan diberikan penghargaan.
Setiap temuan dalam MCSP wajib ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang disusun untuk tahun berjalan.
Dengan diluncurkannya MCSP, KPK berharap upaya pencegahan korupsi di daerah menjadi lebih terukur, responsif, dan berdampak langsung pada perbaikan layanan publik serta pengelolaan keuangan daerah.
Nilai MCSP yang bagus tidak menjamin daerah tersebut bebas korupsi.
Nilai tinggi di MCSP memang indikator positif, tapi sifatnya masih sebatas pencegahan sistemik, bukan jaminan bebas perilaku koruptif. Ini alasannya:
- MCSP Mengukur Sistem, Bukan Perilaku Individu
- Yang dinilai MCSP, kelengkapan dokumen, kepatuhan prosedur, ketersediaan data di SIDAKU, dan perbaikan tata kelola di 8 area rawan.
- Yang tidak dinilai MCSP adalah Integritas oknum pejabat, niat jahat, atau kongkalikong yang sengaja disembunyikan.
Sebagai contoh: Daerah bisa dapat nilai 95 karena semua SOP PBJ sudah digital dan transparan di sistem. Tapi kalau ada panitia dan vendor yang sepakat markup di luar sistem, MCSP tidak langsung mendeteksi.
MCSP Fokus ke “Hulu”, Korupsi Bisa Terjadi di “Hilir”
MCSP kuat di tahap perencanaan, penganggaran, dan pembuatan aturan. Kelemahan MCP dulu adalah terlalu administratif. MCSP 2025 sudah lebih ke lapangan, tapi tetap ada celah:
- Surveillance di MCSP membantu deteksi dini, tapi tidak bisa mengawasi 24/7 semua transaksi.
- Korupsi bisa muncul saat pelaksanaan proyek: laporan fiktif, kualitas dikurangi, suap lapangan.
- Nilai Bisa Tinggi Karena “Pintar Administrasi”
Beberapa pemda jago memenuhi eviden di SIDAKU-MCSP, upload dokumen lengkap, rapat tepat waktu, checklist terpenuhi. Nilai jadi hijau. Tapi substansi di lapangan bisa berbeda. Ini yang membuat KPK menekankan “hasil nyata di lapangan”.pada MCSP, bukan cuma dokumen.
Data KPK Sendiri Membuktikan
Dari era MCP dulu, ada daerah dengan nilai MCP tinggi >90 tapi kepala daerahnya tetap kena OTT KPK. Karena MCP/MCSP tidak bisa menangkap: gratifikasi, pemerasan jabatan, atau korupsi yang sangat tersembunyi. MCSP mengurangi risiko, tidak mengeliminasi 100%.
Jadi nilai MCSP bagus itu artinya apa?
- Risiko korupsinya lebih rendah, karena sistem sudah rapi, transparan, dan diawasi KPK.
- Komitmen pemda untuk mencegah kuat, karena mau repot memenuhi indikator.
- Kalau terjadi korupsi, lebih mudah dilacak, karena jejak data digitalnya ada.
Artinya Nilai MCSP bagus sama dengan “Sistem daerah ini sudah sehat dan tahan banting”. Tapi bebas korupsi atau tidak, tetap kembali ke integritas manusianya.
MCSP itu seperti mobil dengan rem ABS, airbag, dan sensor lengkap. Risiko kecelakaan turun drastis, tapi kalau sopirnya sengaja ngebut sambil mabuk, kecelakaan tetap bisa terjadi.
Contoh Kasus: Nilai MCP Tinggi Tapi Tetap Terjadi Korupsi
Ada beberapa kasus nyata di mana daerah dengan skor MCP >90 tetap terjerat kasus korupsi. Ini menunjukkan MCP/MCSP memang bukan jaminan. Berikut 3 contoh pola yang sering terjadi:
Kasus Suap & Gratifikasi Jabatan: “Sistem Hijau, Pejabat Merah”
Kontek: Sebuah kabupaten di Pulau Jawa tahun 2022-2023 meraih nilai MCP 91.5. Area Manajemen ASN dan PBJ nilainya hampir sempurna karena semua lelang sudah e-procurement, TPP ASN berbasis kinerja, dan mutasi ada Pansel.
Modus Korupsi yang Terjadi:
Bupati ditangkap OTT KPK karena menerima suap dari kontraktor. Suap tidak lewat sistem lelang. Caranya: kontraktor yang sudah menang lelang “resmi” dimintai fee 10-15% agar proyek tidak dipersulit saat pelaksanaan dan pencairan. Uangnya cash, di luar sistem.
Kenapa MCP Tidak Deteksi:
- MCP cek prosedurnya: Lelang online? Ya. Ada Pemenang? Ya. Dokumen lengkap? Ya. Nilai MCP aman.
- MCP tidak cek rekening pejabat: Gratifikasi cash ke kepala daerah tidak tercatat di SIDAKU.
- Ini ranah penindakan, bukan pencegahan sistem. MCP hanya bilang “pintu sudah dikunci”, tapi kalau kuncinya dikasih ke maling oleh pemilik rumah, MCP tidak tahu.
Kasus “Pintar Administrasi”: Markup Terencana di Perencanaan
Konteks: Sebuah kota di Sumatera tahun 2024 dapat MCP 93.2. Indikator Perencanaan & Penganggaran APBD nilainya tinggi karena semua usulan sudah lewat SIPD, e-planning jalan, ada forum musrenbang.
Modus Korupsi yang Terjadi:
Kepala Bappeda dan DPRD kongkalikong sejak awal. Mereka memasukkan proyek “siluman” dengan harga satuan di markup 40% di tahap perencanaan. Karena disusun rapi di SIPD dan disetujui DPRD, dokumennya sah. Saat audit BPK, secara administrasi tidak ada temuan. Tapi negara rugi puluhan miliar karena harga kemahalan.
Kenapa MCP Tidak Deteksi:
- MCP cek: Apakah ada dokumen perencanaan? Ada. Apakah lewat sistem? Ya.
- MCP tidak cek: Apakah harga satuan di RAB wajar atau tidak dibanding harga pasar. Itu butuh audit forensik harga. MCSP 2025 mencoba menutup ini dengan surveillance yang lebih detail, tapi tetap ada celah kalau datanya dimanipulasi dari hulu.
Kasus Lemahnya APIP: “Inspektorat Ikut Main”
Konteks: Sebuah provinsi pernah jadi Top 3 Nasional MCP dengan nilai 94. Indikator Penguatan APIP tinggi karena Inspektorat sudah level 3, punya piagam audit, dan jumlah auditor tercukupi.
Modus Korupsi yang Terjadi:
Ternyata Inspektur dan timnya menerima “upeti” dari OPD agar temuan audit dihapus. Proyek fiktif di Dinas Pendidikan lolos karena Laporan Hasil Pemeriksaan direkayasa. Kasus terbongkar bukan dari MCP, tapi dari laporan LSM ke Kejaksaan.
Kenapa MCP Tidak Deteksi:
- MCP menilai kelembagaan APIP: ada atau tidak, level berapa, anggaran cukup atau tidak.
- MCP tidak bisa menilai integritas orang APIP. Kalau auditornya ikut korupsi, dokumen yang diupload ke SIDAKU akan terlihat “bersih” semua.
Pola Umum dari 3 Kasus di Atas
- Nilai MCP Tinggi Karena Korupsi Terjadi Karena
- Prosedur & dokumen 100% lengkap Celah di luar prosedur: suap, gratifikasi, cash
- Sistem digital sudah jalan Manusia di balik sistem bersepakat jahat
- APIP secara struktur kuat Oknum APIP tidak berintegritas
Kesimpulan Tegas:
MCSP/MCP itu vaksin. Vaksin terbaik pun tidak membuat orang 100% kebal, tapi menurunkan risiko sakit parah. Daerah nilai tinggi artinya “sistem imun tata kelolanya kuat”. Kalau masih “sakit korupsi”, berarti virusnya varian baru yang sengaja diciptakan dari dalam.
Karena itu KPK sekarang dorong MCSP + OTT + peran masyarakat. Tiga kaki tidak bisa berdiri kalau satu patah.
