JAKARTA, denyutrakyat.com – Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi kebebasan pers di Indonesia. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, di sela acara jalan santai memperingati World Press Freedom Day 2026_di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
“Pemerintahan Presiden Prabowo yang memberi ruang penting bagi pembangunan HAM sudah otomatis memberi ruang kebebasan pers. Hal itu tidak perlu diragukan lagi,” kata Thomas kepada wartawan, dilansir ANTARA.
Menurut Thomas, kebebasan pers adalah hak asasi yang wajib dijamin negara. “Negara wajib memastikan penghormatan, pelindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak pers,” tegasnya.
Thomas mengklaim kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini semakin membaik, meski dihadapkan pada fenomena ledakan informasi dari berbagai platform digital.
“Media arus utama yang telah sekian lama bekerja dengan standar jurnalistik yang ketat kami harapkan terus bertumbuh dengan kualitas yang makin membaik. Bahwa ada banyak muncul media dengan bentuk baru yang tidak bisa kita hindari menjadi pendorong agar pers kita terus meningkatkan kualitas,” jelasnya.
Dia menegaskan KemenHAM berkomitmen memastikan ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suar kepentingan publik. “Kalau HAM kita semakin baik, maka otomatis kebebasan pers kita juga semakin baik,” ujar Thomas.
Sebagai langkah konkret, KemenHAM akan melibatkan jurnalis di seluruh Indonesia dalam agenda pembangunan HAM. Dalam waktu dekat, kementerian akan menggelar kelas khusus HAM untuk para jurnalis.
“Pengarusutamaan HAM di Indonesia butuh pelibatan jurnalis dan media pers. Kementerian HAM membuka ruang itu secara lebar. Selain untuk membantu literasi HAM untuk jurnalis, juga dalam kerangka memastikan pelindungan HAM para jurnalis,” tutur Thomas.
Senada, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan acara _fun walk_ bersama insan pers menjadi momentum memperkuat komitmen menjaga prinsip jurnalistik.
“Fun walk kawan-kawan pers bersama Dewan Pers ini, bagi kami, memberikan satu suasana kebatinan, kehangatan, keakraban, dan juga sebuah komitmen bahwa pers semakin eksis mempertahankan prinsip pers, objektivitas, profesionalitas, dan juga etika,” kata Komaruddin.
Pernyataan KemenHAM ini muncul di tengah komentar publik di media sosial yang meragukan komitmen pemerintah. Salah satu komentar warganet di laman Kompas.com berbunyi: “tak yakin, semua dah arah ke neo orba”.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga telah mempertegas perlindungan jurnalis agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan.
Mau dibikin versi lebih investigatif, opini, atau untuk medsos juga?
