Ahmad Basri: Wakil Ketua Golkar Tubaba
TUBABA, denyutrakyat.com + Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golkar Tulang Bawang Barat telah usai digelar pada 3 Mei 2026. Agenda organisasi berjalan lancar, ketua definitif telah terpilih, dan struktur kepengurusan baru telah terbentuk sesuai mekanisme partai.
Secara formal, semua berlangsung sebagaimana mestinya. Namun dibalik kelancaran itu, ada satu fakta politik yang memantik perhatian publik sekaligus menimbulkan pertanyaan serius. Tentang ketidakhadiran Bupati Tulang Bawang Barat beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten dalam forum politik penting tersebut.
Pertanyaannya sederhana.apakah Bupati tidak diundang? Tentu tidak demikian. Panitia Musda telah menyampaikan undangan resmi jauh hari sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Tubaba.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa Bupati berhalangan hadir karena agenda dinas luar kota.
Dalam logika etika pemerintahan dan komunikasi politik, absennya kepala daerah masih dapat dimaklumi bila ada penugasan resmi lain. Namun persoalan tidak berhenti di situ
Publik kemudian bertanya mengapa Wakil Bupati juga tidak hadir? Jika keduanya berhalangan, bukankah Sekretaris Daerah, Kepala Kesbangpol, atau perwakilan resmi pemerintah daerah dapat hadir sebagai bentuk penghormatan institusional?
Faktanya, tidak satu pun representasi resmi Pemkab Tubaba terlihat dalam forum tersebut. Di sinilah persoalan menjadi lebih dari sekadar absensi seremonial. Ini bukan semata soal hadir atau tidak hadir, melainkan soal pesan politik yang terbaca.
Perlu diingat, pada Pilkada Tubaba 2024, Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik yang ikut mengusung pasangan Novriwan Jaya–Nadirsyah (NONA) hingga berhasil memenangkan kontestasi dan menduduki kursi Bupati serta Wakil Bupati periode 2024–2029.
Karena itu, ketidakhadiran total tanpa representasi dalam Musda Golkar memunculkan tafsir yang sulit dihindari: ataukah jarak politik yang mulai dibangun? Apakah ada pesan simbolik bahwa setelah kekuasaan diraih, partai pengusung tidak lagi menjadi prioritas strategis?
Dalam politik, simbol sering kali lebih kuat daripada pernyataan. Ketidakhadiran dapat dibaca sebagai sikap. Dan sikap, dalam dunia politik lokal.selalu melahirkan persepsi.
Bagi kader Golkar Tubaba, ini tentu bukan alasan untuk meratap. Sebaliknya, momentum ini harus dibaca sebagai alarm politik bahwa ketergantungan terhadap figur eksternal harus dievaluasi kembali.
Golkar Tubaba tidak boleh hanya menjadi kendaraan elektoral lima tahunan yang dibutuhkan saat pemilihan, lalu ditinggalkan setelah kekuasaan tercapai.
Golkar Tubaba harus kembali menegaskan dirinya sebagai kekuatan politik yang mandiri, berkarakter, dan mampu melahirkan kader internal sendiri untuk bertarung dalam Pilkada yang mendatang.
Musda ke-IV justru dapat menjadi titik balik: dari partai pengusung menjadi partai yang menyiapkan pemimpin dari rahimnya sendiri. Ini penting, sebab loyalitas politik tidak cukup dibangun melalui koalisi pragmatis, tetapi melalui komitmen ideologis dan keberpihakan nyata terhadap partai serta rakyat.
Ketidakhadiran Bupati dan jajaran Pemkab Tubaba mungkin hanya berlangsung beberapa jam dalam satu agenda. Namun makna politiknya bisa jauh lebih panjang.
Bisa dibaca sebagai sinyal perubahan sikap politik terhadap Golkar Tubaba.
Apa pun tafsirnya, Golkar Tubaba harus menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi strategis yakni memperkuat konsolidasi, mempertegas identitas politik, dan menyiapkan kader yang bukan sekadar bisa menang, tetapi juga memiliki komitmen terhadap perjuangan partai.
Pada akhirnya, politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang ingatan: siapa yang berjuang, siapa yang mendukung, dan siapa yang tetap menjaga hubungan setelah kemenangan itu diraih.
Karena itu, Golkar Tubaba ke depan harus tetap kritis bukan hanya kepada lawan politik, tetapi juga kepada setiap kekuasaan yang lahir dari dukungan politiknya sendiri.
Sebab demokrasi yang sehat menuntut partai politik tidak sekadar menjadi pengantar kekuasaan, melainkan pengawas yang konsisten terhadap kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
