Bandar Lampung, denyutrakyat.com — Sebuah perkumpulan masyarakat bernama Formades (Forum Membangun Desa) gagasan sebagai respons atas kondisi kesadaran masyarakat yang dinilai masih lemah dalam memposisikan diri di hadapan kekuasaan.
Perkumpulan ini mengusung tagline gotong royong, Sinergi dan transparan dengan fokus pada edukasi, penguatan kemandirian warga dan pendampingan hukum.
Ketum Formades, Junaidi Farhan menyatakan bahwa selama ini relasi antara rakyat dan penguasa cenderung timpang.
“Kekuasaan kerap memposisikan rakyat hanya sebagai angka suara setiap lima tahun sekali. Setelah itu, rakyat dibiarkan terpecah, tidak solid, dan dibuat tergantung melalui program-program yang seolah gratis, padahal dibiayai dari pajak rakyat sendiri,” ujarnya.
Formades mencatat setidaknya lima pola yang terus berulang:
1. Rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu: Setelah suara didapat, aspirasi publik kerap diabaikan hingga pemilu berikutnya.
2. Pelemahan solidaritas: Penguasa cenderung membiarkan rakyat tidak kuat dan tidak solid agar lebih mudah dikendalikan.
3. Eksploitasi pajak dan sumber daya: APBN dan kekayaan alam banyak terserap untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu, bukan hajat hidup orang banyak.
4. Pencitraan tanpa substansi: Program-program digelontorkan dengan narasi kepedulian, namun tidak menyentuh akar masalah dan kebutuhan riil rakyat.
5. Menciptakan ketergantungan: Bantuan sosial dijadikan instrumen politik, sehingga rakyat terbiasa menunggu, bukan menciptakan solusi.
Di sisi lain, FORMADES juga menyoroti empat problem internal yang membuat masyarakat sulit keluar dari lingkaran tersebut:
1. Krisis berpikir dan gagasan: Budaya instan membuat banyak warga enggan menganalisis kebijakan dan merumuskan alternatif.
2. Budaya kritik tanpa solusi: Ruang publik dipenuhi pro-kontra, namun minim tawaran jalan keluar yang konkret.
3. Perpecahan horizontal: Energi habis untuk debat kubu, bukan untuk mengawasi kekuasaan bersama.
4. Mental Mengemis : Sebagian warga lebih nyaman menunggu bantuan daripada mengorganisir diri menyelesaikan persoalan.
Formades menawarkan dua langkah fundamental sebagai jalan keluar.
Pertama, membangun kesadaran massal bahwa rakyat harus bangkit dan mandiri. Mandiri berarti tidak menggantungkan nasib pada janji politik lima tahunan, melainkan aktif menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan politik dari tingkat RT.
Kedua, mendorong rakyat sadar akan hak kedaulatannya sesuai konstitusi. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tegas menyebut kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat adalah pemilik sah republik, bukan sekadar penonton.
Tiga Program Utama Formades
Untuk menerjemahkan gagasan tersebut, Formades akan menjalankan tiga pilar program:
1. Sekolah Desa
Program ini menyasar peningkatan kapasitas seluruh lapisan warga desa: anak, remaja, pemuda, perempuan, hingga laki-laki.
Tujuannya empat: meningkatkan kapasitas warga, menghidupkan kembali pengetahuan dan praktik lokal ekonomi serta ketahanan pangan, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan, dan memperkuat partisipasi warga dalam pengambilan keputusan desa.
Bentuknya dibuat membumi: Sekolah Kampung, Kelas Tematik, Lokakarya dan Praktik Lapangan, Diskusi Warga, hingga Magang Komunitas. “Desa tidak boleh cuma jadi objek. Lewat Sekolah Desa, warga yang menentukan arahnya.
2. Ketahanan Pangan Berbasis Rumah Tangga
Formades menargetkan lima capaian di sektor ini. Pertama, terbentuknya Lumbung Pangan Desa di setiap desa dampingan Formades. Kedua, tumbuhnya usaha pangan atau unit usaha pangan komunitas. Ketiga, terbitnya Peraturan Desa tentang Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Keempat, meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan lokal. Kelima, terbangunnya jejaring antar-desa pangan mandiri. Kalau dapur desa aman, desa punya posisi tawar
3. Posbakum Formades
Program ini menjawab minimnya akses keadilan di desa. Posbakum Formades akan menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat desa, mengaktifkan literasi dan kesadaran hukum warga, serta melatih dan membina Kader Hukum Desa di setiap desa.
Tak berhenti di pendampingan kasus, Posbakum juga mengorganisir dan mendokumentasikan persoalan hukum struktural desa, sekaligus mendorong advokasi kebijakan desa dan kecamatan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
FORMADES bukan anti-pemerintah. Kami anti ketergantungan dan anti perpecahan. Musuh kita adalah pola yang membuat rakyat lemah, bukan orang per orang,” tegas Junaidi
Perkumpulan ini bersifat terbuka dan non-partisan. Seluruh warga, komunitas, akademisi, hingga media diajak berkolaborasi menyebarkan kesadaran.
FORMADES adalah inisiatif sipil independen yang bertujuan memperkuat posisi tawar masyarakat melalui literasi konstitusi, kemandirian ekonomi warga, dan kontrol sosial berbasis data.
