TUBABA, denyutrakyat.com – Pada masa kontestasi kepala daerah, publik disajikan narasi optimisme yang kuat. Percepatan pembangunan, sinergi dengan pemerintah pusat, dan daya ungkit kemajuan daerah menjadi frasa yang dominan. Infrastruktur jalan, khususnya, diposisikan sebagai program prioritas. Narasi mengenai konektivitas wilayah hingga keberadaan tiga gerbang tol sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi disampaikan secara meyakinkan. Masyarakat diminta menaruh harapan bahwa pembenahan akan segera terealisasi.
Namun, pergeseran narasi terjadi pascakewenangan diperoleh. Muncul pernyataan publik yang berbunyi: “Jangan ribut di jalan rusak, tidak maju-maju kita.”
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan substansial. Jika sebelumnya kondisi jalan rusak diposisikan sebagai persoalan mendesak yang memerlukan percepatan, mengapa saat ini kritik atas hal yang sama justru dimaknai sebagai kegaduhan yang kontraproduktif?
Faktanya, masyarakat menyampaikan keluhan karena masih merasakan dampaknya secara langsung. Kerusakan kendaraan akibat lubang jalan, risiko kecelakaan bagi pengendara roda dua, hingga tingginya biaya logistik untuk distribusi hasil pertanian bukan sekadar retorika. Itu adalah realitas harian yang memiliki konsekuensi ekonomi dan keselamatan.
Terlihat adanya ironi: saat berstatus sebagai kandidat, kondisi infrastruktur jalan menjadi instrumen politik untuk menarik simpati. Namun setelah menduduki jabatan publik, suara kritis mengenai kondisi tersebut perlahan diposisikan sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam kerangka demokrasi, masyarakat memberikan mandat bukan hanya untuk mendengar rencana kerja, melainkan untuk menyaksikan implementasi nyata. Jika isu infrastruktur dijadikan dasar legitimasi untuk meminta dukungan, maka kritik yang muncul hari ini seharusnya dipandang sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas janji, bukan sebagai bentuk kegaduhan.
Paradoks berikutnya muncul ketika pemerintah pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa masih banyak masyarakat belum mengetahui program yang dijalankan, dan menganggap sosialisasi sebagai tugas pemerintah.
Hal ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan komunikasi. Pemerintah menghendaki agar programnya dipahami publik, sementara publik menghendaki agar kondisi riil yang mereka hadapi dipahami oleh pemerintah. Dua kepentingan ini berjalan tanpa titik temu.
Perlu ditegaskan, masyarakat memahami bahwa pembangunan daerah memerlukan proses dan waktu. Yang menjadi persoalan bukan semata soal kecepatan pengerjaan, melainkan inkonsistensi sikap setelah kekuasaan diperoleh.
Publik memiliki ingatan kolektif. Mereka mengingat siapa yang dahulu paling vokal menyuarakan percepatan perbaikan jalan. Dan saat ini mereka juga mencatat siapa yang mengimbau agar persoalan jalan rusak tidak terus dipersoalkan.
Pada titik inilah ironi politik tampak secara jelas. Pergeseran narasi tersebut berisiko menggerus kepercayaan publik, karena menunjukkan adanya jarak antara komitmen saat kampanye dengan sikap saat menjalankan pemerintahan.
