DENYUT RAKYAT, CERITA – Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada hari Jum’at, 17 Agustus 1945 ditandai dengan pembacaan Teks Proklamasi oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56Jakarta, tepat Pkl. 10.00 WIB.
Masa awal kemerdekaan Indonesia (1945-1949) adalah periode penuh gejolak dan perjuangan yang diisi dengan proklamasi kemerdekaan, pembentukan negara, dan konflik dengan Belanda.
Kondisi politik dan ekonomi sangat tidak stabil, ditandai dengan adanya ancaman dari sisa-sisa Jepang, pemberontakan internal seperti Pemberontakan PKI Madiun, dan blokade ekonomi oleh Belanda. Di tengah kekacauan ini, bangsa Indonesia berupaya membangun negara dengan membentuk alat kelengkapan negara, mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, dan mulai menata pendidikan, sosial, budaya, serta ekonomi.
Masa awal pemerintahan Republik Indonesia (1945–1949) ditandai dengan sistem presidensial yang kemudian berubah menjadi sistem parlementer setelah kabinet presidensial pertama digantikan oleh kabinet parlementer pertama di bawah Sutan Sjahrir.
Tantangan utamanya adalah membentuk pemerintahan, mempertahankan kemerdekaan dari ancaman eksternal, serta mengelola situasi sosial dan ekonomi pasca-pendudukan Jepang.
Dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia telah delapan kali berganti Presiden sejak tahun 1945 hingga 2025. Berikut sejarah singkat program kerja Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa.
Presiden Ir. Soekarno (18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967
Program unggulan Presiden Soekarno mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi (Program Benteng, Sistem Alibaba, dan nasionalisasi perusahaan Belanda), politik (konsep Nasakom dan pembentukan Kabinet Kerja dengan Tri Program), luar negeri (Politik Mercusuar dan perjuangan Irian Barat), dan pembangunan infrastruktur megah (Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi).
Program unggulan berdasarkan bidang
Ekonomi. Program Benteng, yaitu memberikan alokasi devisa dan kredit perbankan untuk membantu importir pribumi.
Sistem Alibaba, yang mewajibkan pengusaha non-pribumi untuk melatih pengusaha pribumi.
Pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mendirikan BUMN seperti BNI, Pelni, dan Bank Industri Negara untuk menggeser dominasi ekonomi Belanda.
Program Nasionalisasi, yakni mengambil alih perusahaan-perusahaan strategis milik Belanda, seperti De Javasche Bank, perusahaan kereta api, dan perusahaan listrik.
Di Bidang Politik ada Tri Program Kabinet Kerja, yang berisi tiga program utama antara lain melengkapi sandang pangan rakyat, menyelenggarakan keamanan, dan mengembalikan Irian Barat.
Konsep Nasakom adakah upaya menyatukan ideologi nasionalis, agama, dan komunis untuk menjaga keseimbangan dan persatuan.
Politik Mercusuar untuk menunjukkan kehebatan Indonesia kepada dunia dengan menjadi mercusuar bagi negara-negara baru merdeka (NEFO).
Pembebasan Irian Barat, dengan memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, yang diwujudkan dengan pembangunan Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng.
Pembangunan Fisik meliputi : Proyek Pembangunan Megah, yaitu membangun infrastruktur monumental seperti Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Kompleks Parlemen.
Membangun Jakarta menjadi ibukota yang setara dengan kota-kota besar dunia, termasuk pembangunan Hotel Indonesia dan Tugu Selamat Datang.
Nama Kabinet pada masa Presiden Soekarno di antaranya adalah Kabinet Presidensial, Kabinet Djuanda (juga disebut Kabinet Karya), dan Kabinet Kerja (I, II, III, dan IV).
Kemudian, seiring berjalannya era Demokrasi Terpimpin, kabinet-kabinetnya memiliki nama seperti Kabinet Dwikora (I, II, dan III).
Presiden Jend (Purn) Soeharto (27 Maret 1968 – 21 Mei 1998)
Program unggulan Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, dengan program unggulan utama adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mencakup swasembada pangan melalui program Bimbingan Massal (Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas) serta revitalisasi pertanian.
Program unggulan lainnya termasuk pembangunan infrastruktur, Program Keluarga Berencana (KB), Wajib Belajar 6 tahun, pembentukan Puskesmas dan Posyandu, serta transmigrasi untuk pemerataan penduduk.
Pembangunan ekonomi dan pertanian. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) adalah sebuah rencana pembangunan terpadu yang dilaksanakan selama 30 tahun untuk membangun infrastruktur Indonesia.
Swasembada Pangan dengan peningkatan produksi beras melalui program seperti Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal), sehingga Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an.
Industrialisasi pertanian, untuk mendorong produksi di sektor pertanian melalui ekstensifikasi (pembukaan lahan baru) dan intensifikasi (optimalisasi lahan yang sudah ada).
Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) yang diberlakukan pada tahun 1967 untuk menarik investasi asing guna memajukan ekonomi nasional.
Pembangunan sosial dan masyarakat
Keluarga Berencana (KB) adakah program untuk mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Program Pendidikan, dengan wajib belajar 6 tahun, merupakan penerapan wajib belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
Program makanan bergizi (PMTAS) adalah Program makanan tambahan untuk anak sekolah dasar untuk meningkatkan gizi dan minat belajar.
Di Bidang Kesehatan: Pembentukan Puskesmas dan Posyandu untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
Transmigrasi yang merupakan Program pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah lain untuk pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi.
Program lainnya
Pelunasan utang luar negeri: Kebijakan untuk memperbaiki kepercayaan internasional dan mempermudah akses pinjaman di masa depan.
Pembangunan infrastruktur: Pembangunan bendungan, irigasi, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung program pertanian dan pembangunan nasional.
Stabilitas keamanan: Menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan sebagai syarat untuk pembangunan ekonomi.
Nama kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah Kabinet Pembangunan, yang terdiri dari beberapa seri (I, II, III, IV, V, VI, dan VII) yang dibentuk dari tahun 1968 hingga 1998.
Ada juga kabinet di awal pemerintahannya sebelum Kabinet Pembangunan I, yaitu Kabinet Ampera II.
Kabinet Pembangunan: Serangkaian kabinet yang dibentuk untuk menjalankan program pembangunan nasional, masing-masing dimulai dan diakhiri pada periode berbeda selama pemerintahan Soeharto.
Kabinet Ampera II: Kabinet yang dibentuk sesaat sebelum era Kabinet Pembangunan dimulai, dan juga dipimpin oleh Soeharto.
Presiden BJ. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Program unggulan BJ Habibie mencakup pemulihan ekonomi dari krisis 1998, reformasi politik dan hukum (seperti pemilu, kebebasan pers, dan penghapusan Dwifungsi ABRI), serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Program-program unggulannya seringkali fokus pada penguatan demokrasi, kebebasan sipil, dan kemandirian bangsa melalui teknologi.
Bidang ekonomi : Penanggulangan krisis moneter dengan elakukan restrukturisasi perbankan dengan menutup bank bermasalah, mengambil alih bank, dan merekapitalisasi bank lain melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Penguatan nilai tukar rupiah, memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah agar menjadi lembaga independen, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan investor.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik pada tahun 1999 setelah sempat mengalami kontraksi parah pada tahun 1998.
Bidang politik dan hukum. Reformasi politik: Mempercepat pemilu, mencabut undang-undang yang dianggap represif, dan meninjau ulang UU Subversi.
Penghapusan Dwifungsi ABRI adakah menghapus kebijakan Dwifungsi ABRI yang memberikan peran politik pada tentara.
Kebebasan pers dan HAM dengan mengeluarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang memberikan kebebasan berbicara dan pers.
Penghapusan diskriminasi:
Mengeluarkan Inpres yang menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, termasuk larangan berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin.
Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pengembangan industri dirgantara. Melanjutkan proyek pengembangan pesawat N-250 Gatotkaca.
Penelitian dan pengembangan. Memanfaatkan keahlian di bidang Iptek untuk mengembangkan teknologi di Indonesia, termasuk teori “Mr. Crack” yang menjadi standar keselamatan penerbangan dunia.
Peningkatan sumber daya manusia: Visi untuk membangun sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kemampuan teknologi yang kuat.
Nama kabinet di bawah Presiden BJ Habibie adalah Kabinet Reformasi Pembangunan, yang dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998 dan bertugas hingga 20 Oktober 1999. Kabinet ini merupakan salah satu langkah awal dalam era Reformasi setelah lengsernya Soeharto dari jabatan presiden.
Masa jabatan: 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999.
Pembentukan. Dibentuk sehari setelah B.J. Habibie dilantik menjadi presiden, yaitu pada tanggal 22 Mei 1998.
Tujuan: Menandai dimulainya era Reformasi dengan melakukan beberapa perubahan, seperti independensi bank sentral dan memasukkan anggota dari partai lain, bukan hanya dari Golkar dan militer.
Presiden KH. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Program unggulan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meliputi kebijakan politik seperti pembubaran Departemen Penerangan, pengakuan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, dan pencabutan larangan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.
Di bidang ekonomi, fokusnya adalah stabilisasi harga beras, peningkatan kinerja ekspor, dan penyelamatan ekonomi nasional yang sedang krisis. Selain itu, ada program-program lain seperti pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), pemisahan TNI dan Polri, serta pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan budaya.
Kebijakan politik
Pembubaran Departemen Penerangan, yang diganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menjamin kebebasan pers.
Pengakuan Tahun Baru Imlek. Ditetapkan sebagai hari libur nasional dan mencabut larangan ekspresi adat Tionghoa melalui Keppres No. 6 Tahun 2000.
Pemisahan TNI dan Polri. Memisahkan lembaga TNI dan Polri serta menempatkan keduanya di bawah kendali kepresidenan langsung.
Pencabutan larangan PKI. Mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kebijakan ekonomi. Stabilisasi harga beras, menjaga stabilitas harga beras dan memastikan ketersediaan beras lokal.
Pertumbuhan ekonomi, dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus ke positif dan mengurangi utang negara.
Peningkatan ekspor, program yang menggandakan nilai ekspor hingga dua kali lipat.
Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Kebijakan sosial dan budaya
Pariwisata berbasis budaya. Mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada budaya dan komunitas lokal.
Pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan langsung dalam program pemberdayaan masyarakat, termasuk di pedesaan dan pesantren.
Penanganan GAM. Pendekatan budaya untuk penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Program pendidikan dan masyarakat, dengan pemberian beasiswa. Menyediakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi).
Program Gus Dur School for Peace (GDSP) adalah melatih generasi muda untuk menjadi pemimpin yang toleran dan damai.
Nama kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini dilantik pada 29 Oktober 1999 dan menjabat hingga 23 Juli 2001, dengan masa bakti yang berakhir lebih cepat setelah Gus Dur dimakzulkan oleh MPR.
Presiden Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Program unggulan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Kabinet Gotong Royong berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi, penegakan hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Program utamanya meliputi penegakan hukum yang konsisten dan pemberantasan korupsi, memulihkan ekonomi melalui normalisasi kehidupan sosial dan penguatan ekspor, serta program sosial seperti program beras rakyat miskin (Raskin) dan Kartu Sehat untuk masyarakat miskin.
Selain itu, terdapat program-program seperti pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Reformasi TNI/Polri.
Nama kabinet pimpinan Presiden Megawati adalah Kabinet Gotong Royong, yang dibentuk pada 10 Agustus 2001 dan bertugas hingga 20 Oktober 2004. Kabinet ini didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz.
Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)
Program unggulan SBY mencakup beberapa bidang, seperti pemberantasan korupsi dan mafia hukum, penanggulangan terorisme, pembangunan infrastruktur dan revitalisasi industri, hingga program kesejahteraan sosial.
Beberapa program yang menonjol adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jamkesmas untuk masyarakat miskin, program Bidikmisi untuk pendidikan, serta program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) untuk ketahanan pangan.
Program unggulan
Pemberantasan korupsi. Fokus pada pemberantasan mafia hukum, terorisme, narkoba, dan perjudian.
Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya.
Revitalisasi industri pertahanan, pabrik, dan sektor perikanan serta kehutanan.
Kesejahteraan sosial. Bantuan langsung tunai (BLT/BLSM) yaitu bantuan tunai untuk masyarakat miskin.
Jamkesmas: Jaminan kesehatan masyarakat.
Bidikmisi: Program beasiswa pendidikan tinggi untuk siswa kurang mampu.
Pamsimas adalah Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
Peningkatan kehidupan masyarakat miskin di perkotaan dan nelayan.
Pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan dan penyetaraan antara pendidikan dan dunia kerja. Beasiswa LPDP untuk pendidikan pascasarjana di dalam dan luar negeri.
Ekonomi dan energi. Pengurangan subsidi BBM, namun juga menaikkan harga BBM di waktu-waktu tertentu untuk mengurangi konsumsi. Penghematan energi di kantor pemerintah dan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Nama Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono :
*Kabinet Indonesia Bersatu I, bersama Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)
* Kabinet Indonesia Bersatu II bersama wakil Presiden Boediono (20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014)
Presiden Ir. Joko Widodo
( 2014 – 2024)
Program kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, Nawacita disusun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu.
Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Adapun intisari dari Program Nawa Cita tersebut adalah:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
Beberapa program unggulan presiden Jokowi adalah :
1. PSN (PIK 1 dan 2)
2. Proyek Jalan Tol di Pulau Sumatera
3. Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (Whoosh)
4. PSN IKN (mangkrak)
5. Beberapa Bandar Udara sakah satunya Bandara PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang bebas dari otoriter pemerintah (tanpa Bea Cukai dan Imigrasi)
Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024 – Sekarang)
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan program prioritas sebagai berikut:
1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen sebesar itu, bila asumsinya semua merupakan luas panen padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton gabah (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
Dalam hal energi, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio-diesel dan bio-avtur dari kelapa sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari air, angin, gelombang laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan terlaksana.
Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) perlu didorong untuk menjadi solusi penyediaan energi listrik di daerah pedalaman. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara melalui reformasi kebijakan dan sistem perpajakan dalam rangka memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah langkah terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.
Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23% Fokus reformasi kebijakan perpajakan diarahkan pada pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Pemberian insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Berpolitik dengan baik berarti membuka kesempatan untuk masyarakat dalam berperan serta pada setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi, sosial dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Perilaku Pemimpin Sejati
Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan dan pembinaan karir. Dengan langkah-langkah tersebut, kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik serta meritokrasi dapat direalisasikan dan politik uang dapat diminimalkan.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu dilakukan secara terstruktur dan tegas, sehingga akan diperoleh manfaat ekonomi berupa tambahan pembiayaan bagi pemerintah dalam rangka percepatan kemajuan negara.
5. Pemberantasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas. Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5% di akhir 2029.
6. Pemberantasan Narkoba
Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba.
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Kemajuan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan melalui pengembangan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan dan penyediaan pendidikan, termasuk menyediakan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren (untuk mencetak santri berkualitas unggul), dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara Dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat.
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk menjaga tumbuhkembangnya anak, termasuk kecukupan gizi.
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi gas rumah kaca (GRK) akan dilaksanakan: diantaranya dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, serta meningkatkan pengelolaan tanah, air, dan hutan secara lestari. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan juga akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di pihak lain, petani didorong untuk membangun kelembagaan agar mendapatkan sarana produksi pertanian yang lebih kompetitif dan harga panen yang lebih menjamin kemakmuran.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah hadir menjamin ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Target menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua. Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/ renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.
Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Peningkatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkahlangkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
Penguatan program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial dan gen Z terutama pada bidang bisnis inovasi dan teknologi akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha wirausaha baru.
Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan 10 kota-kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), Termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan menjaga lingkungan.
Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia. Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.
16. Memastikan Kerukunan antar umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis.
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Program yang telah dilaksanakan atau dalam proses dari pemerintah Prabowo Subianto adalah :
1. Pembentukan DANANTARA INDONESIA
2. Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukan bagi pejabat atau anak – anak sekolah
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)
Nama Kabinet Presiden Prabowo Subianto bersama wakil presiden Gibran Rakabuming Raka adakah Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan pemecahan dari kementerian sebelumnya.
 |
| Penulis : Junaidi Farhan |
