Bandar Lampung, denyutrakyat.com – Hari ini tak ada yang istimewa di desa. Secara umum desa-desa tidak ada yang memperingati hari lembaga sosial desa (LSD) yang diperingati setiap 5 Mei.
Mungkin lupa, atau tidak tahu bahkan mungkin masih dianggap tidak penting. Padahal sejatinya hari ini dapat menjadi moment yang sangat baik bila di desa-desa mau memperingati hari lembaga sosial desa. Ibu-ibu PKK bisa sibuk menyiapkan penyuluhan stunting, pemuda Karang Taruna menggelar lapak pelatihan sablon, sementara pengurus LPMD berdiskusi dengan kepala desa soal pembangunan desa, soal dana desa yang dipangkas, atau UMKM desa menggelar kegiatan bazar.
Momentum yang semestinya dapat menjadi penyemangat dan memotivasi masyarakat desa untuk ikut peduli terhadap pembangunan di desanya Momen itu jadi terlewatkan dan mungkin dianggap tidak penting.
Padahal bagaimana lembaga sosial desa bekerja: senyap, konsisten, dan menjadi nadi bagi denyut pembangunan di tingkat paling bawah.
Hari Lembaga Sosial Desa yang diperingati setiap awal Mei dapat menjadi penegas, peran strategis organisasi kemasyarakatan tersebut. Mereka bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan ujung tombak yang menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan riil warga. Tanpa mereka, pembangunan inklusif dan berkelanjutan berisiko hanya menjadi jargon di atas kertas.
Dari Gotong Royong ke Kebijakan Publik
Di berbagai wilayah Indonesia, kontribusi lembaga sosial desa terbukti lintas sektor. Karang Taruna menggerakkan ekonomi kreatif anak muda dan menjadi garda tanggap bencana. PKK mendorong ketahanan keluarga lewat program dasawisma, kebun gizi, hingga pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merumuskan usulan pembangunan partisipatif yang lahir dari musyawarah warga.
“Jangan bayangkan desa hanya urusan cangkul dan sawah. Desa hari ini menghadapi disrupsi digital, krisis iklim, sampai bonus demografi,” ujar Junaidi Farhan, Ketua Umum Forum Membangun Desa (Formades) saat dihubungi Selasa, (5/5/2026)
Menurut Junaidi, lembaga sosial desa adalah buffer sekaligus akselerator.
“Sebagai buffer, mereka menjaga nilai gotong royong dan kearifan lokal agar tidak tergerus urbanisasi. Sebagai akselerator, mereka menerjemahkan kebijakan makro menjadi aksi mikro yang dirasakan warga,” tegasnya.
“Musrenbang akan hambar tanpa LPMD. Program penurunan stunting tidak akan menyentuh dapur tanpa kader PKK. Pemuda desa bisa tersesat tanpa Karang Taruna. Jadi kalau ditanya penting atau tidak, jawabannya: lembaga sosial desa itu infrastruktur sosial yang tidak bisa digantikan,” jelas Ketum Formades yang juga merupakan Ketua DPD LPM Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Peringatan yang Diisi Aksi, Bukan Seremoni
Peringatan Hari Lembaga Sosial Desa tidak harus diperingati dengan seremoni yang besar, tetapi cukup diisi dengan kerja nyata. Rangkaian kegiatan meliputi kerja bakti massal, pelatihan keterampilan menjahit dan digital marketing, penyuluhan kesehatan gratis, hingga forum diskusi “Desa Masa Depan”.
Aktivitas ini memiliki dua fungsi sekaligus. Pertama, mempererat kohesi sosial warga yang mulai renggang akibat migrasi dan kesibukan ekonomi.
Kedua, meningkatkan kapasitas SDM desa agar mampu menjawab tantangan zaman. Seorang kader PKK yang paham gizi, atau pemuda Karang Taruna yang bisa membuat konten promosi wisata desa, jauh lebih berdampak daripada sekadar baliho pembangunan.
Tantangan: Minim Anggaran, Krisis Kader
Namun, peran besar itu belum sebanding dengan dukungan yang diterima. Junaidi Farhan menyoroti tiga tantangan utama lembaga sosial desa saat ini.
Pertama, keterbatasan pendanaan. “Banyak kegiatan masih swadaya. Dana desa ada, tapi pos untuk penguatan kelembagaan sosial sering tidak prioritas,” ungkapnya.
Kedua, regenerasi kader. Arus urbanisasi membuat anak muda lebih memilih ke kota, sehingga kader yang aktif didominasi usia 40 tahun ke atas.
Ketiga, minimnya pelatihan manajerial dan digital. Padahal, tuntutan akuntabilitas dan pelaporan kini serba aplikasi.
“Kalau negara mau desa kuat, jangan hanya gelontorkan dana fisik. Investasi ke manusianya, ke lembaganya. Beri mereka pelatihan, akses teknologi, dan insentif yang layak. Karena dari merekalah kepercayaan warga ke pemerintah dibangun,” tambah Junaidi.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ada beberapa daerah yang Pemerintah daerahnya mulai merespons. Dengan mengalokasikan Bimtek khusus untuk LPMD dan Karang Taruna melalui dinas PMD. Sinergi juga dibangun dengan kampus dan sektor swasta untuk program desa binaan.
Ke depan, Hari Lembaga Sosial Desa diharapkan tidak berhenti sebagai pengingat tahunan. Ia harus menjadi titik evaluasi: sejauh mana negara hadir memperkuat infrastruktur sosial di desa. Sebab, seperti kata Junaidi Farhan, “Kota boleh jadi etalase kemajuan, tapi desa adalah fondasi. Dan fondasi itu dijaga oleh lembaga sosial desa.”
Ketika fondasi kokoh, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi dari kota, melainkan asa yang benar-benar dirawat dari desa.
