DENYUT RAKYAY, BANDAR LAMPUNG — Empat kata “Desil Anda sudah naik” kini jadi alasan banyak keluarga kehilangan bantuan sosial. Bukan karena penghasilan bertambah, tapi semata karena angka di sistem berubah.
Di warung, di kontrakan, di rumah petak, pertanyaan warga sama: kalau data menyatakan sudah mampu, mengapa untuk beli beras, bayar listrik, dan biaya sekolah anak masih harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan banyak yang masih nunggak?
Warga memahami negara butuh data untuk menentukan penerima bantuan. Namun mereka menolak jika data hanya mengandalkan administrasi tanpa turun mengecek kenyataan di lapangan. Banyak kasus nyata, tukang ojek yang punya motor karena alat kerja, bukan karena kaya. Buruh harian yang penghasilannya tidak tetap. Keluarga dengan banyak tanggungan yang rumahnya tercatat bagus di data, tapi isi dompetnya sering kosong.
“Data adalah alat untuk menggambarkan kondisi masyarakat, bukan alat untuk mengubah kenyataan hidup masyarakat,” demikian pernyataan warga yang viral beberapa hari terakhir.
Kritik tajam juga datang dari Ketua Umum Forum Membangun Desa, Junaidi Farhan.
“Pemerintah jangan memaksakan dianggap sukses menurunkan kemiskinan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat hanya dengan angka di atas kertas. Faktanya di lapangan, masyarakat miskin justru makin banyak,” tegas Junaidi, Selasa (1/9/2026)
Ia meminta pemerintah, BPS, Kementerian Sosial, pemerintah daerah hingga desa tidak hanya mengejar angka. Keberhasilan menurunkan kemiskinan harus dibuktikan dengan kondisi nyata di jalanan, bukan hanya grafik di layar komputer.
Warga menuntut tiga hal, transparansi dasar perubahan desil, verifikasi lapangan yang benar-benar dilakukan, dan ruang yang luas untuk mengajukan keberatan. Masyarakat bisa mengecek DTKS lewat aplikasi Cek Bansos dan mengajukan sanggah jika data tidak sesuai kenyataan.
“Jangan sampai orang miskin kehilangan bantuan karena data yang tidak sesuai kenyataan. Di balik satu perubahan desil, ada beras yang tidak terbeli dan masa depan anak yang terancam, data seharusnya mengikuti kondisi rakyat, bukan sebaliknya,” tutup Junaidi.
