Oleh: Ahmad Basri: K3PP
DENYUT RAKYAT | TUBABA – Mungkin Bupati Tulang Bawang Barat mulai gerah menghadapi gelombang kritik masyarakat terkait kerusakan jalan yang semakin merata di sembilan kecamatan.
Jalan rusak bukan lagi keluhan pinggiran, melainkan kenyataan sehari-hari yang dirasakan langsung oleh rakyat. Dari jalan kabupaten hingga akses antar wilayah, persoalan infrastruktur kini menjadi simbol paling nyata dari rapuhnya keberpihakan pembangunan.
Sayangnya, penjelasan yang disampaikan justru terdengar sederhana, normatif, dan nyaris seragam bahwa semua terhambat karena kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada struktur APBD daerah.
Dalih ini seolah menjadi jawaban paling aman atas kegagalan merealisasikan janji politik saat kampanye, khususnya soal pembangunan jalan.
Efisiensi pusat kemudian tampil seperti “obat mujarab” baru dalam komunikasi politik daerah dan menjadi alasan praktis untuk menjelaskan lambannya pembangunan, sekaligus tameng untuk meredam kritik publik.
Narasi yang dibangun sederhana bahwa bukan pemerintah daerah yang tidak bekerja, tetapi keadaan fiskal lah yang memaksa semuanya tertunda.
Namun, benarkah sesederhana itu?
Apakah kebijakan efisiensi dari pusat memang sedemikian parah hingga melumpuhkan seluruh kemampuan daerah untuk bergerak?
Ataukah istilah “efisiensi” justru sedang dipakai sebagai cara paling cepat untuk mengalihkan tanggung jawab politik dari pundak pemimpin daerah?
Di sinilah masyarakat perlu berpikir kritis. Sebab jika semua kegagalan pembangunan selalu dilemparkan ke pusat, lalu di mana letak visi, kreativitas, dan kapasitas kepemimpinan seorang kepala daerah?
Bukankah justru dalam situasi fiskal sulit, kualitas pemimpin diuji yakni mampukah mencari terobosan, menyusun prioritas, melakukan efisiensi internal, membuka investasi, atau menghadirkan inovasi kebijakan?
Jika jawabannya hanya “karena efisiensi pusat,” maka publik patut bertanya lalu untuk apa memilih pemimpin dengan segudang janji perubahan jika pada akhirnya hanya menjadi penyampai alasan?
Program-program populis seperti “bolo ngarit” mungkin bisa menjadi narasi alternatif di sektor tertentu, tetapi rakyat tentu tidak sedang meminta sekadar slogan atau program simbolik. Program bolo ngarit bukanlah kebutuhan inti masyarakat Tubaba yang sesungguhnya.
Rakyat membutuhkan jalan yang layak, infrastruktur yang berfungsi, dan bukti nyata bahwa pemerintah hadir menyelesaikan persoalan mendasar.
Semua daerah di Indonesia menghadapi tekanan fiskal yang relatif sama. Efisiensi bukan hanya dialami Tubaba. Tetapi tidak semua daerah menjadikannya sebagai alasan utama stagnasi.
Di sinilah perbedaan antara pemimpin yang adaptif dengan pemimpin yang pasif terlihat jelas. Pemimpin kreatif akan mencari solusi. Pemimpin inovatif akan menyusun strategi. Pemimpin berkarakter akan tetap bekerja meski anggaran terbatas.
Sebaliknya, pemimpin yang miskin terobosan akan lebih mudah menjadikan pusat sebagai kambing hitam, lalu meminta rakyat bersabar tanpa batas waktu yang jelas.
Masalahnya, rakyat tidak hidup dari kata “sabar.” Rakyat hidup di jalan rusak, debu pembangunan yang tertunda, dan janji politik yang terus mengalami penundaan.
Karena itu, publik Tubaba harus mulai membedakan antara keterbatasan nyata dan kegagalan manajerial.
Jangan sampai istilah “efisiensi pusat” berubah menjadi alat retoris yang meninabobokan masyarakat, sementara tanggung jawab kepemimpinan perlahan menguap.
Sebab pada akhirnya, kepemimpinan bukan diukur saat anggaran berlimpah. Kepemimpinan diuji justru ketika keadaan sulit apakah mampu mencari jalan, atau justru sibuk mencari alasan.
