DENYUTRAKYAT.COM, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menunjukan komitmen dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengukuhkan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung periode 2025-2030 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memberi apresiasi kepada jajaran dewan pendidikan yang baru dikukuhkan.
“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat memajukan pendidikan di provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurut Gubernur, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus kunci utama kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa sejarah bangsa menunjukan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia.
Pengukuhan Dewan Pendidikan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor G/36/V.01/HK/2026, dengan susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan sepuluh anggota dari berbagai latar belakang profesional.
Ke-13 profesional dewan pendidikan provinsi Lampung adalah :
- Ketua : Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D.
- Wakil Ketua: Dr. Asad, S.Ag., S.Hum., M.H., C.Me.
- Sekretaris: Gino, S.Pd., M.H. dan anggota adalah;
- Prof. Dr. Herpratiwi, M.Pd;
- Dr. Azqia Akidatul Izzah, S.Hum., M.Pd.
- Dr. Mansur, M.Pd.I.
- Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H.
- Dr. (C). Akbar Tanjung, M.Pd.
- A. Burhanuddin, HB, S.H.I., M.Pd.
- Abdul Karim, S.Pd., M.Pd.
- Hengky Irawan, S.P., S.H., M.H., C.Med.
- Leliana Tiara, S.H., M.H.
- Tedi Purwoko, S.H., M.H.
Pada kesempatan tersebut, Syafrimen yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Lampung menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, terutama kesenjangan akses dan mutu pendidikan antar wilayah serta rendahnya keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, hanya sekitar 22 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, capaian literasi, numerasi, dan penguatan karakter dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kami akan mendorong kebijakan berbasis data, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas guru, serta memastikan pendidikan lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Syafrimen.
