Oleh : Yoseph Heriyanto – Ketua Litbang dan Inovasi DPP FORMADES
DENYUT RAKYAT | Panen raya selalu menjadi kabar baik. Ada rasa syukur ketika tanaman yang berbulan-bulan dirawat akhirnya bisa dipanen. Ada kebanggaan ketika hasil pertanian meningkat. Ada pula harapan bahwa kehidupan petani akan menjadi lebih baik.
Pemerintah pun biasanya hadir dalam momentum seperti itu. Memberikan apresiasi, menyampaikan komitmen, dan menegaskan pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat. Semua itu tentu baik dan patut dihargai.
Namun ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dibicarakan: bagaimana dengan petani ketika tidak ada panen raya?
Ketika biaya produksi semakin mahal. Ketika sawah mulai kekurangan air. Ketika saluran irigasi rusak. Ketika tanaman padi tumbuh, tetapi tidak menghasilkan bulir sebagaimana yang diharapkan petani, atau yang di lapangan dikenal dengan istilah padi KB.
Pada kondisi seperti itu, petani tidak membutuhkan panggung. Mereka membutuhkan seseorang yang datang ke sawah, melihat persoalannya, mendengarkan keluhannya, kemudian bersama-sama mencari jalan keluar.
Di sinilah kita perlu melihat kembali bagaimana seharusnya pemerintah bekerja untuk petani.
Persoalan Petani Tidak Bisa Diselesaikan dari Balik Meja
Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan pertanian adalah kecenderungan melihat petani melalui angka. Berapa luas lahan, berapa produksi, berapa produktivitas, dan berapa jumlah kelompok tani. Data-data tersebut memang penting, tetapi angka tidak selalu mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sawah.
Petani mungkin mengatakan biaya produksi semakin berat. Petani lain mengeluhkan kekeringan. Di tempat lain, saluran irigasi tidak lagi berfungsi dengan baik. Ada pula petani yang mengalami tanaman padi tumbuh tetapi gagal menghasilkan.
Semua itu membutuhkan pemetaan masalah secara langsung, bukan sekadar laporan administratif.
Pemerintah semestinya memiliki kemampuan untuk mengetahui persoalan pertanian sampai tingkat lahan: wilayah mana yang mengalami kekeringan, jaringan irigasi mana yang rusak, petani mana yang mengalami gagal panen, apa penyebabnya, berapa luas lahan terdampak, dan intervensi apa yang paling tepat.
Tanpa pemetaan yang baik, kebijakan mudah berubah menjadi program yang seragam untuk persoalan yang sebenarnya berbeda-beda.
Pemerintah Tidak Harus Bekerja Sendirian
Di sinilah perspektif baru perlu dibangun. Persoalan pertanian terlalu besar jika hanya dibebankan kepada pemerintah.
Pemerintah justru dapat membangun kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat sipil: organisasi petani, lembaga independen yang fokus terhadap persoalan, perguruan tinggi, komunitas, kelompok pemerhati lingkungan, hingga lembaga nonpemerintah yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan petani.
Mereka dapat dilibatkan dalam satu pekerjaan yang sangat penting: mendengar, memetakan, mendampingi dan mencari solusi bersama petani.
Bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab. Justru sebaliknya. Pemerintah tetap menjadi penanggung jawab kebijakan, tetapi memiliki lebih banyak mata dan telinga yang bekerja sampai ke tingkat masyarakat.
Model semacam ini jauh lebih sehat dibandingkan pemerintah merasa harus mengetahui dan menyelesaikan semuanya sendiri.
SERTA BUMI dan Praktik Kecil yang Patut Dilihat
Salah satu contoh menarik dapat dilihat dari kerja sukarela Serikat Tani Bumi Lestari (SERTA BUMI) yang selama ini membersamai petani.
Yang dilakukan bukan sekadar datang ketika ada kegiatan. Pendekatannya adalah turun, mendengar cerita petani, melihat persoalan yang terjadi, melakukan pemetaan sederhana, kemudian mencoba mencari kemungkinan solusi bersama petani.
Memang, gerakan masyarakat seperti ini tidak memiliki sumber daya sebesar pemerintah. Tetapi justru di situlah terdapat pelajaran penting. Kedekatan dengan petani menghasilkan pengetahuan yang kadang tidak muncul dalam laporan resmi.
Petani bukan hanya objek yang menerima program. Petani adalah sumber pengetahuan mengenai sawahnya sendiri.
Mereka tahu kapan air mulai sulit. Mereka tahu perubahan kondisi tanah. Mereka tahu kapan tanaman mulai menunjukkan gejala yang tidak biasa. Mereka tahu bagaimana biaya produksi berubah dari musim ke musim.
Pengetahuan semacam itu seharusnya menjadi bagian dari dasar pengambilan kebijakan.
Dan pekerjaan mendengar serta memetakan persoalan tersebut sesungguhnya merupakan salah satu pekerjaan pemerintah.
Dari Menunggu Laporan Menjadi Mendeteksi Masalah
Kita perlu bergerak dari pola menunggu laporan menuju pola mendeteksi persoalan lebih awal.
Ketika suatu kawasan mulai mengalami kekeringan, pemerintah seharusnya sudah memiliki data dan dapat segera mengetahui dampaknya terhadap petani.
Ketika jaringan irigasi mulai bermasalah, kerusakan sudah tercatat sebelum menyebabkan kegagalan produksi yang lebih luas.
Ketika muncul laporan mengenai padi KB, pemerintah tidak berhenti pada keluhan petani, tetapi segera mengirim tenaga teknis untuk mencari penyebab dan memetakan wilayah terdampak.
Begitu pula ketika biaya produksi semakin tinggi, pemerintah memiliki data yang cukup untuk memahami komponen biaya yang paling membebani petani.
Dengan sistem seperti itu, pemerintah tidak lagi hanya datang setelah masalah terjadi. Pemerintah dapat hadir sebelum masalah berkembang menjadi krisis.
Masyarakat Sipil Bisa Menjadi Mata dan Telinga Pemerintah
Kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah bukan berarti pemerintah menyerahkan kewenangannya. Justru pemerintah dapat membangun mekanisme yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil menjadi mitra pemantauan dan pendampingan petani. Misalnya melalui pemetaan partisipatif.
Petani bersama organisasi pendamping memetakan kondisi lahan, sumber air, saluran irigasi, pola produksi, persoalan tanaman dan berbagai risiko yang mereka hadapi.
Data tersebut kemudian dibawa kepada pemerintah untuk menjadi bahan kebijakan.
Dengan cara ini, hubungan pemerintah dengan masyarakat tidak berhenti pada pola pemerintah membuat program lalu petani menerima program.
Hubungannya berubah menjadi petani menyampaikan persoalan, masyarakat sipil membantu memetakan, pemerintah merespons, solusi diuji bersama, kemudian hasilnya dievaluasi.
Ini jauh lebih demokratis. Dan yang lebih penting, lebih dekat dengan kenyataan di lapangan.
Petani Tidak Boleh Hanya Ditemui Ketika Berhasil
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap petani. Petani bukan sekadar penerima program pemerintah. Bukan pula sekadar objek pembangunan. Petani adalah aktor utama dalam sistem pangan.
Karena itu, keberpihakan kepada petani tidak seharusnya diukur dari banyaknya seremoni panen, bantuan yang disalurkan, atau pidato tentang ketahanan pangan.
Ukuran yang lebih jujur adalah apakah petani memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko produksi.
Apakah ketika kekeringan datang ada sistem yang bekerja?
Apakah ketika irigasi rusak ada respons cepat?
Apakah ketika tanaman mengalami persoalan ada tenaga pendamping yang datang?
Apakah ketika petani gagal panen ada mekanisme perlindungan?
Dan apakah pemerintah mengetahui persoalan tersebut sebelum petani harus berteriak lebih keras?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi ukuran.
Pemerintah dan Masyarakat Harus Turun ke Sawah Bersama
Komitmen pemerintah untuk mendengar petani tentu patut diapresiasi. Namun komitmen akan jauh lebih berarti jika diterjemahkan menjadi sistem kerja yang konkret.
Pemerintah dapat membuka ruang yang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil untuk ikut melakukan pemetaan dan pendampingan.
Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam penelitian dan pencarian solusi teknologi.
Kelompok petani dapat menjadi pusat informasi mengenai kondisi lapangan. Penyuluh tidak hanya menjadi penyampai program, tetapi juga penghubung antara persoalan petani dan kebijakan pemerintah.
Pemerintah kemudian menjadi orkestrator yang memastikan seluruh pengetahuan dan sumber daya tersebut bertemu dalam sebuah kebijakan yang nyata.
Dengan demikian, persoalan petani tidak lagi diselesaikan secara sektoral dan parsial.
Sebab sesungguhnya persoalan pertanian bukan hanya persoalan dinas pertanian.
Kekeringan berkaitan dengan tata kelola air. Irigasi berkaitan dengan infrastruktur. Biaya produksi berkaitan dengan ekonomi. Gagal panen berkaitan dengan perlindungan sosial dan ekonomi petani. Sementara keberlanjutan pertanian berkaitan dengan masa depan desa.
Maka sudah waktunya pemerintah membangun pendekatan yang lebih kolaboratif. Bukan pemerintah versus masyarakat. Bukan pula masyarakat menggantikan pemerintah.
Melainkan pemerintah bersama masyarakat bekerja untuk petani.
Sebab pada akhirnya, pemerintah memang seharusnya hadir di tengah persoalan. Tetapi pemerintah juga tidak harus datang sendirian.
Ada organisasi petani. Ada komunitas. Ada perguruan tinggi. Ada lembaga nonpemerintah. Ada kelompok masyarakat yang selama ini bekerja secara sukarela.
Mereka bisa menjadi mata, telinga, sekaligus teman kerja pemerintah di lapangan.
Apa yang dilakukan SERTA BUMI bersama petani mungkin masih kecil jika dibandingkan dengan luasnya persoalan pertanian. Tetapi dari kerja kecil semacam itu kita bisa belajar satu hal:
Solusi sering kali mulai ditemukan ketika kita berhenti berbicara tentang petani dan mulai berbicara bersama petani.
Dan bukankah itulah yang semestinya menjadi cara kerja pemerintah?
Bukan hanya hadir ketika panen berhasil, tetapi hadir ketika petani mulai kesulitan.
Bukan hanya menghitung hasil panen, tetapi memahami mengapa sebagian petani gagal panen.
Bukan hanya membuat program untuk petani, tetapi duduk bersama petani untuk menentukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.
Karena sawah tidak pernah membaca dokumen kebijakan.
Sawah hanya merespons air, tanah, cuaca, biaya, kerja keras dan keputusan-keputusan nyata manusia yang mengelolanya. Di situlah pemerintah seharusnya hadir.
