DENYUT RAKYAT, LOMBOK TIMUR — Persoalan jalan yang menghubungkan wilayah Desa Pohgading Induk dan Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, kembali menjadi sorotan. Jalan yang telah digunakan masyarakat selama hampir 20 tahun tersebut hingga kini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, meski memiliki peran penting sebagai akses ekonomi masyarakat.
Sanusi Pane menilai kondisi ini menjadi ironi. Pasalnya, persoalan jalan tersebut bukan baru disuarakan hari ini. Sejak 2022, masyarakat telah berupaya menyampaikan kondisi jalan melalui pemberitaan media sekaligus mendorong pemerintah daerah agar melihat langsung persoalan di lapangan.
Bahkan pada 2023, jalan tersebut pernah ditinjau langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur bersama pejabat Dinas PUPR. Namun, setelah peninjauan tersebut, masyarakat masih belum melihat adanya tindak lanjut nyata berupa perbaikan jalan.
“Jalan ini sudah hampir 20 tahun. Sejak 2022 kami mencoba menyuarakannya melalui media dan pada 2023 bahkan Pj Bupati bersama pejabat PUPR sudah turun meninjau langsung. Tetapi sampai sekarang hasilnya masih nihil,” ujar Sanusi Pane.
Menurutnya, jalan tersebut bukan sekadar akses penghubung antardesa. Jalur itu merupakan salah satu akses vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat Desa Pohgading Induk dan Pohgading Timur serta wilayah Kecamatan Pringgabaya secara umum.
Yang lebih penting, kawasan sepanjang jalur tersebut juga berkaitan dengan aktivitas pengolahan tembakau rajang Kasturi atau Ampenan yang menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat setempat.
Terdapat sedikitnya tujuh lokasi pengolahan tembakau rajang yang berdiri di sepanjang jalur tersebut. Tembakau yang diolah berasal dari hasil pertanian masyarakat di wilayah Kecamatan Pringgabaya dan aktivitas pengolahannya telah berlangsung lintas generasi dari zaman dahulu hingga era milenial.
“Di jalur ini ada sekitar tujuh lokasi pengolahan tembakau rajang Kasturi atau Ampenan. Hasilnya berasal dari petani masyarakat Pringgabaya. Artinya, jalur ini punya hubungan langsung dengan perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.
Sanusi juga menyoroti keterkaitan aktivitas ekonomi tembakau tersebut dengan penerimaan daerah melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya melihat persoalan jalan secara lebih luas, bukan hanya sebagai persoalan infrastruktur, tetapi juga sebagai bagian dari penunjang aktivitas ekonomi dan sektor yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
“Kalau aktivitas tembakau di wilayah ini ikut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui DBHCHT, maka sangat wajar masyarakat bertanya: mengapa akses ekonominya justru dibiarkan rusak bertahun-tahun?” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak kembali menjadikan peninjauan lapangan sebagai akhir dari persoalan. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut dan pekerjaan nyata, bukan sekadar dokumentasi kunjungan pejabat.
Menurut Sanusi, hampir dua dekade merupakan waktu yang terlalu panjang untuk sebuah jalan yang menjadi akses ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar sementara jalan ini sudah hampir 20 tahun. Kalau pemerintah sudah pernah turun melihat langsung, maka pertanyaannya sederhana: kapan diperbaiki?” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Lombok Timur segera melakukan kajian teknis, menetapkan prioritas penganggaran, dan merealisasikan perbaikan jalan tersebut secara terukur.
Sebab bagi masyarakat Pohgading Induk dan Pohgading Timur, jalan bukan hanya soal aspal dan infrastruktur. Jalan adalah urat nadi ekonomi, akses menuju lahan pertanian, jalur distribusi hasil produksi, sekaligus bagian dari keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Setelah hampir 20 tahun menunggu, masyarakat kini tidak lagi membutuhkan janji peninjauan. Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar diperbaiki.
