DENYUT RAKYAT, JAKARTA — Baru juga MUI dorong hukuman mati buat koruptor kelas kakap, dua petinggi Komisi III DPR langsung pasang rem.
Benny K. Harman dan Ahmad Sahroni kompak menolak menjadikan hukuman mati sebagai senjata utama. Alasannya: tidak efektif. “Hukuman mati itu bukan solusi,” tegas Benny
Kalimat 5 kata itu langsung jadi bahan bakar di media sosial.
Netizen tidak terima. Di tengah vonis ringan dan koruptor masih bisa ketawa dari balik jeruji, pernyataan DPR ini dianggap bukti hukum kita tumpul ke atas. Komentar pedas bertebaran: “Pantes korupsi makin subur”, “Takut kena giliran?”, sampai “Saling lindungi mode: on”.
Perlu dicatat: tudingan “saling lindungi” itu murni kemarahan publik. Belum ada bukti soal motif pribadi Benny dan Sahroni.
Sahroni: Gantung Asetnya, Jangan Orangnya
Sahroni ambil jalur berbeda. Dia ngotot RUU Perampasan Aset jauh lebih penting dari hukuman mati.
Logikanya sederhana, tembak mati tidak mengembalikan uang negara. Sita asetnya, baru impas.
“Yang kita kejar itu kerugian negara. Kalau asetnya balik, rakyat yang diuntungkan,” ujar Sahroni.
Argumen itu masuk akal di atas kertas. Tapi di lapangan, publik sudah muak lihat koruptor dihukum ringan, aset tidak semua kembali, lalu keluar penjara jadi orang kaya baru.
Perdebatan ini makin panas karena timing-nya mepet. Tanggal 27 Agustus 2026, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan turun ke depan DPR. Tuntutannya dobel sahkan RUU Perampasan Aset, dan berani jatuhkan hukuman mati untuk koruptor.
Jadi sekarang bolanya di DPR. Mau pilih jalan aman dengan menyita harta, atau pilih jalan ekstrem yang bikin jera.
Publik sudah terlanjur bertanya satu hal kalau bukan solusi, lalu solusi DPR yang mana yang benar-benar bikin koruptor takut?
