Nasional Arsip - Halaman 3 dari 7

Resolusi Sumedang: Desa Naik Kelas Jadi Pusat Kekuatan Rakyat

Beranda, Berita, Nasional|18/05/2026

DENYUT RAKYAT, SUMEDANG – Musyawarah Daerah FORMADES Jawa Barat di Sumedang, 15-16 Mei 2026, melahirkan “Resolusi Sumedang”. Ini bukan dokumen seremonial. Ini pernyataan perang terhadap sistem yang terus menjadikan desa

Dari Sumedang, Formades Jabar Gaungkan Restorasi Desa Lewat Musda Perdana 2026

Beranda, Berita, Fokus, Nasional|17/05/2026

SUMEDANG, denyut rakyat — Forum Membangun Desa (Formades) Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) perdana di Pondokan Hanjuang Hegar, Sumedang, Jumat (15/5/2026). Forum ini menjadi tonggak awal konsolidasi organisasi sekaligus

Tokoh Organisasi dan Penggerak Desa, Aam Sofyan Terpilih sebagai Nahkoda Baru FORMADES Jawa Barat

Beranda, Berita, Fokus, Nasional, Sosial|17/05/2026

SUMEDANG, denyut rakyat — Musyawarah Daerah (MUSDA) Dewan Pimpinan Daerah Forum Membangun Desa (DPD FORMADES) Jawa Barat tahun 2026 menetapkan Aam Sofyan sebagai nahkoda baru organisasi tersebut. Sosok organisatoris dan

Pataka FORMADES Berkibar di Tanah Pasundan

Beranda, Berita, Nasional|17/05/202617/05/2026

SUMEDANG, denyut rakyat – Kabupaten Sumedang seperti sedang menerima tamu lama yang pulang membawa semangat baru. Selama dua hari, 15–16 Mei 2026, ruang Musyawarah Daerah (MUSDA) FORMADES Jawa Barat bukan

Aam Sofyan Terpilih Aklamasi Pimpin Formades Jawa Barat 2026-2031

Berita, Nasional|17/05/2026

SUMEDANG, denyutrakyat.com – Haji Aam Sofyan dari Kabupaten Bandung terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Forum Membangun Desa Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam Musyawarah Daerah Formades

Kemenkes Tegaskan Menkes Budi Tak Cantumkan Gelar Akademik dalam Dokumen Dinas

Berita, Nasional|13/05/2026

JAKARTA, denyutrakyat.com – Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak pernah mencantumkan gelar akademik dalam administrasi dan dokumen resmi kementerian. Penegasan ini disampaikan menyusul laporan dugaan pemalsuan

STOP HIBAH VERTIKAL

KPK: Stop Hibah Vertikal Dan THR, Ketika “Uang Damai” ke Forkopimda Jadi Jerat Kepala Daerah

Beranda, Berita, Fokus, Nasional|13/05/2026

JAKARTA, denyutrakyat.com – Senin pagi, 11 Mei 2026. Ruang rapat Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendadak hening saat Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut satu kata yang biasanya bikin sumringah, THR.

KPK Larang Kepala Daerah Bagi-bagi Dana Hibah dan THR ke Polisi-Jaksa: “Sudah Ada APBN, Jangan Cari Aman”

Beranda, Berita, Nasional|13/05/2026

JAKARTA, denyutrakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi melarang keras kepala daerah memberikan tunjangan hari raya maupun dana hibah ke instansi vertikal seperti Polda, Polres, dan Kejaksaan. Larangan ini menyusul temuan 3

KemenHAM Jamin: Era Prabowo Takkan Bungkam Pers, “Kebebasan Sudah Harga Mati”

Berita, Nasional|11/05/2026

JAKARTA, denyutrakyat.com – Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi kebebasan pers di Indonesia. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, di sela

Jawablah Kritik dengan Data, Bukan Stempel Hoax

Berita, Beranda, Nasional|10/05/202610/05/2026

Bandar Lampung, denyutrakyat.com – Di era keterbukaan informasi, satu pola berulang setiap kali pemerintah diterpa dugaan korupsi: konferensi pers digelar, lalu muncul kalimat “itu hoax” atau “fitnah”. Tanpa data, tanpa

Inisiatif Membangun Kesadaran Warga Desa di Tengah Pola Kekuasaan yang Melemahkan

Berita, Fokus, Nasional|07/05/2026

Bandar Lampung, denyutrakyat.com — Sebuah perkumpulan masyarakat bernama Formades (Forum Membangun Desa) gagasan sebagai respons atas kondisi kesadaran masyarakat yang dinilai masih lemah dalam memposisikan diri di hadapan kekuasaan. Perkumpulan

Dirjen Dukcapil Tegaskan Fotokopi KTP-el Berpotensi Melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Berita, Nasional|07/05/2026

JAKARTA, DENYUTRAKYAT.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa praktik penggandaan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan terkait

Nasional