Bandar Lampung, denyutrakyat.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp3.164.057.345,02 pada 22 paket pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung, Nomor: 11/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.03/01/2026 tanggal 26 Januari 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik, kelebihan pembayaran bersumber dari dua hal:
1. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.371.874.446,06.
2. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak senilai Rp1.792.182.898,96.
Selain itu, BPK juga mencatat adanya keterlambatan penyelesaian satu paket pekerjaan pembangunan jembatan oleh PT JMB yang belum dikenakan denda sebesar Rp103.777.286,43.
Realisasi Anggaran dan Pembayaran
Pada TA 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp952.346.319.645,28 dengan realisasi per 30 September 2025 mencapai Rp496.556.787.632,49 atau 52,14%. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp222.303.358.000 digunakan untuk membiayai 22 paket proyek dimaksud.
Pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi telah direalisasikan sebesar Rp200.638.697.200, dengan sisa retensi per 30 September 2025 sebesar Rp21.664.660.800.
Rekomendasi BPK
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk memerintahkan Kepala Dinas BMBK, M. Taufiqullah, agar:
1. Memproses pengembalian kelebihan pembayaran dari penyedia jasa konstruksi sebesar Rp2.702.026.404,09.
2. Memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT JMB sebesar Rp103.777.286,43.
Tindak Lanjut Pengembalian
Hingga laporan diterbitkan, tujuh dari 22 penyedia jasa telah menyetorkan pengembalian kelebihan pembayaran dengan total Rp462.030.940,93. Adapun rinciannya:
- CV MK: Rp116.941.783,92 – STS 23 Desember 2025
- CV RP: Rp54.489.427,10 – STS 15 Desember 2025
- CV UAK: Rp30.324.389,05 – STS 23 Desember 2025
- CV MI: Rp40.753.018,01 – STS 17 Desember 2025
- CV SP: Rp95.194.558,53 – STS 18 Desember 2025
- CV RRM: Rp670.221,74 – STS 11 Desember 2025
- CV KBP: Rp123.657.542,58 – STS 24 Desember 2025
15 Rekanan Belum Mengembalikan
Sementara itu, 15 penyedia jasa konstruksi lainnya belum merealisasikan pengembalian kelebihan pembayaran per 26 Januari 2026. Total kewajiban yang belum disetor mencapai Rp2.702.026.404,09, dengan rincian:
- CV DBGM: Rp436.895.708,68
- PT BLP: Rp386.578.666,15
- PT JMB: Rp556.434.094,76
- CV GMK: Rp295.338.131,95
- CV WPP: Rp207.597.796,03
- CV RC: Rp171.312.818,44
- CV AKM: Rp153.556.635,51
- CV RG: Rp141.551.351,06
- CV BM: Rp111.115.720,39
- CV BJ: Rp88.899.866,26
- CV MSR: Rp54.786.861,77
- CV Pa: Rp40.343.513,39
- PT MPP: Rp21.732.807,26
- CV MAS: Rp20.169.819,82
- CV SAP: Rp15.712.612,62
Potensi Penanganan APH
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila tindak lanjut atas temuan BPK tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak LHP diterbitkan, maka kasus tersebut berpotensi dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan awal Mei 2026, belum diperoleh keterangan dari Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, terkait perkembangan pengembalian kelebihan pembayaran oleh 15 rekanan tersebut.
