DENYUT RAKYAT — Tiap 1 Juni, bendera naik serentak dari Istana sampai desa. Naskah Soekarno dibaca, tagar #PancasilaJiwaBangsa trending. Tapi 24 jam kemudian, Sila 5 masuk laci lagi. Bansos jadi amunisi politik, hukum jadi palu godam, tanah rakyat jadi konsesi. Pancasila tidak mati sendiri. Ia dibunuh perlahan, pakai dasi dan pidato.
Pancasila lahir 1 Juni 1945 sebagai “philosophische grondslag” fondasi berpikir negara, bukan hafalan upacara. Soekarno dari para tokoh pejuang menggali dari bumi Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemanusiaan.
Hari ini fondasinya retak. Retaknya bukan karena rakyat amnesia, tapi karena elit menjadikannya properti. Dipajang saat butuh legitimasi, disembunyikan saat bagi-bagi proyek. Makna 1 Juni bergeser: dari “Ini arah kita” jadi “Ini tameng kita”.
Uji kebijakan ke 5 sila, narasinya langsung bolong:
- Sila 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penggusuran paksa, kriminalisasi aktivis, UU dikebut tanpa dengar publik jadi rutinitas. Adabnya hilang saat rakyat dianggap gangguan, bukan subjek.
- Sila 5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketimpangan menganga. 1% orang kuasai aset lebih besar dari 99% lainnya. Subsidi dicabut atas nama efisiensi, sementara kebocoran anggaran triliunan disebut “dinamika”. Keadilan sosial tinggal slogan, bukan sistem.
- Sila 1, 3, 4, Agama dan kepercayaan jadi alat politik kepentingan, merebut kekuasaan. Kebhinekaan & Musyawarah. Kebhinekaan dipakai memecah lawan politik. Musyawarah diganti voting kilat tengah malam.
Pancasila jadi “mistar”, tapi mistarnya dipatahkan penguasa sendiri biar tak ketahuan melenceng.
“Diekstraksi dari bumi Indonesia” artinya Pancasila hidup kalau dipraktikkan. Kalau elit cuma pakai buat stempel kekuasaan, Pancasila kehilangan giginya.
Upacara ditambah postingan Media Sosial, jadi kulit pencitraan. Maknanya berubah dari kompas jadi pajangan. Pancasila tidak butuh dibela. Yang butuh dibela adalah rakyat yang haknya digadaikan atas nama Pancasila.
Kalau elit tak sungguh-sungguh, maka 1 Juni harus diambil alih dari bawah: Warga, kampus, serikat buruh, petani, nelayan, emak-emak PKK, jadi penjaga sila 3 dan 5 lewat tiga kerja:
- Kontrol APBN, kawal anggaran, bukan cuma dengar pidato.
- Kawal Revisi UU, tolak pasal siluman, desak partisipasi publik.
- Gotong Royong Real, bukan pencitraan, tapi solidaritas yang menyelesaikan masalah.
Di tengah elit yang munafik, makna 1 Juni cuma satu, menagih janji, bukan menyalakan lilin. Pertanyaannya sederhana, kebijakan ini manusiawi nggak? Adil nggak ke buruh, petani, nelayan, UMKM? Kalau tidak, berarti melenceng dari ruh 1 Juni. Pancasila lahir untuk dipraktikkan. Jika tidak, ia akan tetap jadi tumbal tiap tahun, tiap upacara.
