DENYUT RAKYAT, BANDAR LAMPUNG – Dunia pendidikan Kota Bandar Lampung sedang tidak baik-baik saja. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya untuk mencerdaskan anak-anak TK, SD, SMP, diduga kuat dijadikan sapi perah oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
Modusnya culas, terstruktur, dan masif. Bukan lagi pungli eceran, tapi diduga sudah jadi sistem setoran berjenjang yang dikoordinir lewat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan bermuara ke oknum Kepala Bidang (Kabid) di Disdikbud.
Berdasarkan penelusuran media dan pengakuan dari sumber internal Disdikbud, pengurus MKKS, hingga kepala sekolah yang ketakutan jabatannya dicopot, praktik ini memaksa kepala sekolah jadi pemalsu laporan keuangan.
Seorang Kepala SMP di Bandar Lampung yang enggan disebut namanya membongkar modus paling busuk.
“Contohnya, kegiatan kunjungan edukasi, seluruh biayanya sebenarnya sudah dibebankan dan dipungut langsung dari orang tua siswa. Namun, dalam SPJ sekolah, kegiatan tersebut tetap kami laporkan dibiayai menggunakan dana BOS. Uang BOS yang dicairkan untuk kegiatan itu lalu ditarik utuh untuk menutupi uang setoran ke atas,” ungkapnya geram.
Uang dari orang tua disikat, uang BOS juga disikat untuk setoran. Double untung bagi oknum, double buntung bagi siswa dan wali murid!
Kepala SD lain mengaku hidup dalam teror jabatan.
“Kami ini berada di posisi terjepit dan serba salah. Mau menolak setoran takut dicopot dari jabatan, tapi kalau diikuti, kami yang harus menanggung risiko hukum. Setiap kali ada audit dari BPK, Inspektorat, atau APH, kami cemas setengah mati takut manipulasi ini terbongkar,” tuturnya.
Pola kejahatannya jelas, Dana BOS cair dari bank, langsung dipotong di muka oleh oknum MKKS dengan dalih uang koordinasi, uang pembinaan, atau pengadaan kolektif yang di-markup gila-gilaan. Kas sekolah jebol, lalu ditutup dengan nota toko palsu, stempel palsu, honor fiktif, dan double budgeting.
LSM InfoSOS Indonesia keras menyoroti praktik dugaan korupsi terstruktur, sistemik dan masif tersebut.
“Ini bukan salah input, ini adalah tindak pidana korupsi yang menjadi atensi KPK. Menggunakan MKKS yang seharusnya jadi wadah profesional kepala sekolah, malah dijadikan tukang tagih upeti. Ini kejahatan birokrasi yang terencana. Terstruktur, sistemik dan masif,” tegas Junaidi Farhan Ketua LSM InfoSOS, Kamis (24/9/2026)
Menurutnya, jika ini dibiarkan, yang hancur bukan hanya laporan keuangan, tapi mutu pendidikan 300 ribu anak di Bandar Lampung.
LSM InfoSOS mendesak Kejari Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan BPK Perwakilan Lampung untuk tidak pura-pura tidak tahu.
Segera lakukan audit investigatif. Panggil dan periksa para Kabid di Disdikbud Kota Bandar Lampung. Bongkar siapa oknum MKKS yang menjadi operator lapangan pemeras kepala sekolah.
Hingga berita ini tayang, Disdikbud Kota Bandar Lampung dan para Kabid terkait belum ada yang dapat ditemui. Karena memang tidak mudah untuk bertemu pejabat di dinas tersebut.
Publik tentu sangat menunggu kelanjutan dari informasi dugaan memperkaya diri sekelompok oknum pejabat di Disdikbud Kota Bandar Lampung. Terlebih sikap ya g skan diambil APH.
