DENYUT RAKYAT, JAKARTA – Bayangkan ini, seorang bapak tukang becak yang tiap hari mengayuh demi biaya kuliah anaknya, tiba-tiba “naik kelas” jadi orang kaya versi data negara. Sementara lurah di desanya justru tercatat lebih “miskin” di atas kertas.
Itulah yang dialami Timbul, 49 tahun, warga Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, DIY. Dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, desil Timbul melonjak dari desil 1 ke desil 9 tanpa ada pemberitahuan. Anaknya baru diterima di perguruan tinggi. Kini Timbul cemas, apakah KIP Kuliah anaknya masih bisa lanjut?
“Lebih tinggi dari lurah saya, Pak. Lurah di sini desil 8,” ujar Timbul lirih. Ia tidak mengerti bagaimana angka itu muncul. Yang ia tahu, becaknya masih sama, penghasilannya masih pas-pasan, dan cicilan hidup belum pernah libur.
“Ini alarm, bukan sekadar angka”
Dikutip dari kompas.com: Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, menyebut kasus ini harus jadi tamparan keras bagi pemerintah.
“Bukan berarti sistem desilnya salah total. Tapi ketika data bertentangan dengan fakta yang kita lihat sehari-hari di lapangan, yang harus kita periksa pertama adalah: siapa yang menginput, bagaimana memverifikasi, dan seberapa cepat memperbaikinya,” kata Selly Selasa (25/8/2026).
Bagi Selly, yang paling menyakitkan bukan salah inputnya. Tapi dampaknya ke manusia.
“Kalau perubahan desil diterapkan kaku pada mahasiswa yang sudah jalan, masa depan anak bangsa bisa hilang di tengah jalan. Jangan sampai karena urusan administrasi, anak yang benar-benar butuh justru kehilangan dukungan,” ujarnya.
Ia meminta Kemendagri, Kemensos, BPS, dan kementerian terkait segera duduk bareng. Data boleh digital dan canggih, tapi tetap manusia yang memasukkan dan memperbarui.
“Jangan sampai kita punya sistem hebat, tapi isinya tidak menggambarkan wajah rakyat yang sebenarnya,” tegasnya.
Mekanisme sanggah jangan bikin rakyat menunggu berbulan-bulan
Selly juga menyoroti proses koreksi data. Saat ini memang sudah ada kanal digital untuk mengajukan perubahan desil. Tapi menurutnya itu belum cukup.
“Jangan sampai hak orang sudah dicabut dulu, baru proses koreksinya jalan 3 bulan kemudian. Mekanismenya harus cepat, sederhana, transparan, dan benar-benar responsif,” katanya.
Timbul sekarang sedang minta tolong ke perangkat desa untuk mengurus perubahan desilnya. Ia hanya ingin satu hal: kepastian bahwa anaknya bisa kuliah tanpa harus berhenti karena kesalahan data.
Catatan penting untuk KIP
Selly mengingatkan, untuk KIP perlu dibedakan antara pendaftar baru 2026 dengan mahasiswa “on going” yang sudah menerima bantuan. Kalau dipotong di tengah, negara justru yang dirugikan karena investasi pendidikan anak itu terhenti.
Pemerintah menyebut DTSEN dibuat agar bantuan lebih tepat sasaran. Tapi tepat sasaran hanya akan terasa kalau datanya memang benar-benar melihat kondisi nyata: berapa yang dikayuh tiap hari, berapa yang masuk ke dapur, dan berapa mimpi yang digantungkan pada satu kursi kuliah.
“Data itu tentang manusia, bukan hanya angka” Itu yang kini dirasakan Timbul. Dan mungkin, juga dirasakan ribuan keluarga lain yang diam-diam mengecek desilnya malam ini dengan cemas.
Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Umum Forum Membangun Desa (Formades) Junaidi Farhan memberi masukan kecil kepada pemerintah tetapi cukup menohok.
“Yang harus disejahterakan itu kehidupan nyata rakyat, bukan memainkan data dengan menaikan desil seolah-olah rakyat sejahtera, sehingga menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memberi subsidi dan bantuan sosial”. kata Junaidi singkat.
