DENYUTRAKYAT.COM, KARANGANYAR – Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar saat ini berada dalam tarik-menarik antara semangat perubahan dan realitas kebijakan yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya pengelolaan sampah dari sumber—rumah tangga hingga desa—sebagai fondasi utama penyelesaian krisis lingkungan yang kian mendesak.
Sejumlah program seperti “Sampah Selesai di Desa” dan “Karanganyar Asri” layak diapresiasi karena mulai melibatkan masyarakat secara langsung. Inisiatif ini membuka ruang bagi tumbuhnya kesadaran kolektif dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari hulu.
Namun, capaian tersebut masih jauh dari cukup jika melihat fakta bahwa Kabupaten Karanganyar menghasilkan sekitar 340 ton sampah setiap hari, sementara baru sekitar 10 persen yang terkelola dengan baik. Angka ini menjadi penegas bahwa persoalan sampah masih jauh dari kata tuntas.
Di sisi lain, kondisi TPA Sukosari yang masih menggunakan sistem open dumping menjadi cermin bahwa persoalan di hilir belum terselesaikan. Metode ini tidak hanya memperburuk kualitas lingkungan, tetapi juga menyimpan potensi ancaman bagi kesehatan masyarakat.
Dalam konteks kebijakan, terbitnya Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 660/2/69/Tahun 2026 tentang Gerakan Karanganyar Asri menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap darurat sampah.
Surat edaran tersebut memuat latar belakang yang cukup jelas—mulai dari praktik open dumping hingga rendahnya kesadaran masyarakat—serta menawarkan langkah-langkah seperti kerja bakti rutin, kampanye publik, penguatan bank sampah, hingga penerapan konsep eco-office.
Namun, jika ditelaah lebih jauh, kebijakan ini masih menyisakan sejumlah catatan kritis. Pertama, pendekatan yang ditawarkan cenderung normatif dan seremonial, seperti kerja bakti rutin, tanpa disertai desain kebijakan yang berbasis data dan pemetaan wilayah penghasil sampah terbesar.
Kedua, tidak terlihat adanya mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas, sehingga berpotensi menjadikan gerakan ini sekadar imbauan tanpa daya paksa.
Ketiga, ketergantungan pada pendekatan administratif tidak diimbangi dengan strategi perubahan perilaku yang sistematis dan berkelanjutan.
Selain itu, penguatan Bank Sampah yang didorong dalam kebijakan ini juga perlu dikritisi secara lebih mendalam.
Dalam praktiknya, skema Bank Sampah berpotensi menimbulkan paradoks: alih-alih mengurangi produksi sampah, justru dapat memicu masyarakat untuk terus menghasilkan sampah karena dianggap memiliki nilai ekonomis.
Dalam situasi tertentu, sampah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus ditekan jumlahnya, melainkan sebagai komoditas yang bisa “ditabung” dan menghasilkan keuntungan.
Jika tidak disertai dengan edukasi yang kuat tentang pengurangan dari sumber (reduce), maka pendekatan ini berisiko menggeser orientasi dari pengendalian menjadi produksi.
Persoalan lain yang luput dari perhatian adalah tidak optimalnya Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di tingkat desa.
Banyak TPS yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik karena keterbatasan pengelolaan, minimnya pendampingan, maupun tidak adanya sistem yang berkelanjutan.
Di sisi lain, pengelolaan sampah melalui skema bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kerap kali berhenti pada orientasi proyek dan keuntungan semata, bukan sebagai upaya serius untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.
Akibatnya, pendekatan yang dibangun menjadi parsial dan tidak menyentuh akar masalah.
Kritik ini sejalan dengan pandangan ReLiPS (Relawan Lingkungan Peduli Sampah) yang menilai bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih terjebak pada pendekatan seremonial dan solusi instan berbasis teknologi mahal.
ReLiPS menyoroti belum adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani wilayah-wilayah padat penduduk yang menjadi penyumbang sampah terbesar.
Padahal, tanpa pemetaan yang detail dan intervensi berbasis regulasi yang jelas, penanganan sampah akan terus bersifat umum dan tidak tepat sasaran.
Lebih jauh, ReLiPS menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan identifikasi kawasan prioritas secara spesifik, disertai kebijakan yang memiliki kekuatan mengikat—baik dalam bentuk kewajiban, insentif, maupun sanksi. Tanpa itu, berbagai program hanya akan berhenti pada tataran wacana.
Dalam konteks penegakan hukum, pemerintah daerah juga perlu berani melangkah lebih jauh dengan merumuskan regulasi yang memuat sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran.
Misalnya, bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga hukuman sosial berupa kewajiban terlibat langsung dalam kegiatan pembersihan sampah.
Pendekatan ini bukan semata-mata menghukum, melainkan sebagai upaya paksa untuk membentuk disiplin dan tanggung jawab ekologis.
Praktik semacam ini bukan hal baru. Di Malaysia, misalnya, pemerintah mulai menerapkan kebijakan denda hingga RM2.000 disertai kewajiban kerja sosial seperti membersihkan lingkungan selama beberapa jam bagi pelaku littering.
Kebijakan ini dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus membangun kesadaran langsung melalui pengalaman. Sementara di berbagai wilayah seperti Australia dan Inggris, penegakan hukum dilakukan melalui denda tegas dan mekanisme penindakan yang konsisten untuk mengubah perilaku masyarakat.
Sebagai tawaran solusi, ReLiPS mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan, disertai pembentukan kelompok-kelompok kecil di tingkat warga sebagai kader sadar lingkungan sehat dan hijau.
Kelompok ini dapat menjadi motor penggerak perubahan perilaku sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik di lapangan.
Selain itu, integrasi program penanganan sampah dengan gerakan pekarangan hijau berbasis rumah tangga menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan.
Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah organik, tetapi juga mendorong kemandirian pangan dan memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungannya.
Tidak kalah penting, pelibatan sekolah dan tenaga pendidik harus menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang.
Edukasi sejak dini perlu dilakukan melalui kegiatan yang konkret dan aplikatif, seperti pengembangan kebun siswa, program sekolah hijau, serta praktik langsung pengelolaan sampah di lingkungan pendidikan.
Dengan demikian, kesadaran ekologis tidak hanya menjadi wacana, tetapi tumbuh sebagai kebiasaan yang tertanam sejak usia dini.
Pada akhirnya, persoalan sampah bukan semata soal teknis, melainkan soal arah kebijakan dan keberpihakan. Tanpa keberanian untuk keluar dari pola lama yang seremonial dan parsial, maka berbagai program hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan berarti.
Karanganyar membutuhkan lebih dari sekadar gerakan—ia membutuhkan strategi yang terukur, kebijakan yang tegas, serta partisipasi masyarakat yang benar-benar ditempatkan sebagai pusat perubahan.
Jika itu mampu diwujudkan, maka bukan tidak mungkin Karanganyar akan bertransformasi dari daerah yang darurat sampah menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Jika tidak ada keberanian untuk mengubah arah kebijakan hari ini, maka yang kita wariskan bukan sekadar tumpukan sampah—tetapi kegagalan kolektif dalam menjaga masa depan.
