DENYUTRAKYAT.COM, TUBABA – Fenomena mangkirnya 19 dari 35 anggota DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa HUT Tubaba ke-17 tahun 2026 di gedung dewan bukan sekadar absensi biasa. Ini adalah sinyal.
Bahkan, bisa dibaca sebagai gejala awal dari retaknya konsolidasi politik yang selama ini tampak solid di permukaan.
Peristiwa ini sejatinya bukan yang pertama. Ini terulang kembali. Dan setiap pengulangan dalam politik selalu membawa pesan: ada sesuatu yang tidak lagi berjalan normal.
Kesan yang muncul menjadi sederhana namun serius bahwa peringatan hari jadi kabupaten tidak lagi dianggap penting oleh sebagian besar anggota dewan.
Padahal, secara simbolik, forum paripurna istimewa bukan sekadar seremoni, melainkan ruang legitimasi politik antara eksekutif dan legislatif dalam merawat ingatan kolektif tentang daerah.
Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?
Harus diakui, DPRD adalah lembaga politik. DPRD dihuni oleh para politisi yang tidak pernah benar-benar steril dari kalkulasi kepentingan politik personaliti.
Setiap sikap, termasuk kehadiran atau ketidakhadiran, selalu mengandung pesan politik baik tersurat maupun tersirat.
Dari total 35 anggota dewan, tentu tidak semua memiliki posisi dan akses yang sama terhadap kekuasaan.
Ada yang berada dalam lingkaran inti kekuasaan, dekat dengan eksekutif, terakomodasi kepentingannya, bahkan menjadi “anak emas” dalam distribusi peran dan kebijakan.
Namun, tidak sedikit pula yang berada di pinggiran yang suaranya jarang didengar, aspirasinya kerap diabaikan, dan perannya tereduksi.
Kelompok terakhir inilah yang seringkali menjadi “silent opposition” dalam tubuh kekuasaan itu sendiri.
Mereka mungkin tidak berteriak di ruang publik, tetapi menunjukkan sikap melalui gestur politik termasuk dengan cara absen dalam forum resmi.
Ketidakhadiran itu, dalam perspektif ini, bukanlah kemalasan semata. Ini bisa dibaca sebagai bentuk kejenuhan, protes diam, atau bahkan sinyal ketidakpuasan terhadap pola relasi antara legislatif dan eksekutif yang dianggap tidak sehat.
Jika ditarik lebih jauh, kondisi ini menjadi ironi. Mengingat hampir seluruh partai politik di Tubaba merupakan pendukung utama pasangan “NONA” dalam Pilkada 2024 lalu.
Secara teoritis, koalisi besar semacam ini seharusnya melahirkan stabilitas politik yang kuat. Namun realitas menunjukkan hal sebaliknya—soliditas itu mulai mengalami erosi dari dalam.
Di titik inilah, absennya mayoritas anggota dewan dalam peringatan HUT Tubaba ke-17 tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa biasa.
Ini adalah indikator bahwa “perahu besar” yang selama ini mengangkut kekuasaan bersama mulai mengalami retak di bagian bawahnya.
Retakan itu mungkin belum terlihat jelas di permukaan. Namun riaknya sudah terasa.
Bukan tidak mungkin retakan itu akan melebar menjadi keretakan terbuka.
Dan ketika itu terjadi, maka tahun-tahun menuju 2030 bukan lagi sekadar perjalanan waktu, melainkan medan pertarungan baru yang akan menentukan arah politik Tubaba ke depan.
