DENYUT RAKYAT |REDAKSI – Di permukaan, sebuah daerah tampak tenteram ketika pemimpin puncaknya rajin terlihat beribadah, mengutip ayat, dan membangun citra religius.
Gubernurku agamis. Pidatonya selalu dibuka dengan doa, programnya diberi nama islami, dan setiap perayaan keagamaan ia hadir di baris depan. Citra itu menenangkan banyak orang. Masalahnya muncul ketika lapisan di bawahnya berjalan ke arah sebaliknya.
Ketika gubernur memegang simbol agama, tetapi pejabat di bawahnya bersikap zalim dan korup, tim sukses menjadi prioritas mendapat akses, sementara profesional diabaikan, maka yang terjadi bukan perbaikan moral, melainkan disonansi yang merusak dari atas ke bawah.
1. Kepercayaan publik hancur dua kali lipat
Masyarakat awalnya memberi modal kepercayaan besar karena melihat pemimpinnya religius. Ekspektasi mereka tinggi, kalau pemimpinnya takut Tuhan, bawahannya pasti takut juga.
Ketika yang terjadi justru pungli di dinas, pengadaan fiktif dan dimanipulasi, tim sukses mendapat akses dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi, pelayanan yang memperlambat urusan warga kecil, kekecewaan menjadi lebih dalam.
Bukan hanya benci pada pejabat korup, tapi juga muncul sinisme pada simbol agama itu sendiri. “Ternyata agamis cuma pencitraan” menjadi kesimpulan cepat yang merata.
2. Hukum dan keadilan jadi alat tawar
Pejabat zalim yang korup, memanfaatkan jurang antara citra atas dan praktik bawah. Mereka merasa aman karena tahu kritik terhadap mereka akan dibenturkan pada nama baik gubernur.
Akibatnya, hukum menjadi tumpul untuk orang berduit dan tajam untuk orang kecil. Laporan warga mandek di meja, sementara pelanggaran pengusaha dekat kekuasaan dibiarkan.
Tim sukses lebih prioritas mendapat peluang, sementara profesional diabaikan kemampuannya.
Ketika masyarakat melihat ini berulang, mereka berhenti percaya pada jalur formal dan mulai mencari jalan pintas, sogokan, atau preman.
3. Etos kerja dan kejujuran runtuh
Organisasi meniru perilaku pimpinannya yang paling dekat. Kalau kepala dinas bisa menindas bawahan, meminta setoran, dan lolos tanpa sanksi, maka pegawai di bawahnya akan meniru.
Yang jujur merasa bodoh, yang malas merasa aman. Lama-lama pelayanan publik jadi lambat, diskriminatif, dan transaksional. Masyarakat yang butuh KTP, izin usaha, atau bantuan sosial dipaksa berhadapan dengan sistem yang melelahkan.
4. Polaritas sosial menguat
Kelompok yang kritis akan menuduh seluruh struktur munafik. Kelompok yang loyal pada gubernur akan membela mati-matian dan menyerang siapa saja yang menyorot pejabatnya.
Perdebatan publik bergeser dari “bagaimana membenahi” menjadi “siapa membela siapa”. Solidaritas warga pecah, dan masalah nyata seperti kemiskinan, banjir, dan pendidikan terbengkalai karena energi habis untuk saling serang.
5. Generasi muda belajar pelajaran yang salah
Anak muda melihat bahwa kekuasaan tidak dihukum selama pandai menjaga citra. Mereka belajar bahwa religiusitas bisa dipisah dari integritas, bahwa jabatan adalah alat untuk menekan, bukan melayani.
Ketika ini menjadi norma, regenerasi kepemimpinan yang sehat semakin sulit. Orang baik enggan masuk sistem, atau masuk lalu ikut terbiasa.
Efek akhirnya sederhana, masyarakat kehilangan rasa aman, rasa adil, dan rasa memiliki terhadap daerahnya sendiri.
Mereka tetap melihat shalat berjamaah di alun-alun, tapi pulang ke rumah dengan urusan yang dipersulit, tanah yang digusur, bisnis yang menguasai semua asfek, dan suara yang tidak didengar.
Simbol tanpa substansi hanya menunda ledakan. Kalau pejabat zalim dan korup terus dibiarkan berlindung di balik bayang-bayang pemimpin agamis, maka yang rusak bukan cuma pemerintahan. Yang rusak adalah cara masyarakat memandang agama, negara, dan sesamanya.
