DENYUT RAKYAT, Kaltim – Rencana aksi unjuk rasa besar di Kalimantan Timur pada 21 April 2026 memicu perhatian publik. Pengetatan pengamanan di sekitar Kantor Gubernur, termasuk pemasangan kawat berduri, justru menimbulkan tanda tanya di tengah meningkatnya ketegangan.
Aksi yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Kaltim itu akan dipusatkan di depan Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Menjelang hari pelaksanaan, aparat mulai meningkatkan kesiagaan dengan menempatkan kendaraan taktis serta memperketat penjagaan di sejumlah titik strategis.
Langkah pengamanan ini disebut sebagai upaya antisipatif demi menjaga ketertiban. Namun, kondisi tersebut justru memicu beragam reaksi publik yang mempertanyakan pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dalam menghadapi aspirasi masyarakat.
Dikutip dari Kompas; Pemasangan kawat berduri di area Kantor Gubernur Kalimantan Timur jelang demo 21 April 2026 disorot. Pengamat kebijakan publik, Saipul Bahtiar menilai, pemasangan kawat berduri dan penguatan pagar merupakan fenomena tidak lazim jika dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya.
“Ini seperti memperlakukan kantor pemerintahan sebagai markas militer. Padahal, kantor gubernur itu rumah rakyat,” kata Saipul saat ditemui di kampus Fisipol Universitas Mulawarman, Senin, (20/4/2026).
Saipul menyebut, dalam prinsip pemerintahan yang baik, pemimpin tidak perlu membangun sekat fisik yang berlebihan jika yakin kebijakannya berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, keberadaan kawat itu bisa membahayakan masyarakat maupun pegawai yang beraktivitas di area kantor setelah aksi berakhir.
Akumulasi Kekecewaan Masyarakat Terkait rencana aksi 21 April, Saipul melihat hal ini sebagai akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah.
Seperti terkait anggaran kendaraan dinas senilai Rp 8,5 Miliar dan renovasi rumah jabatan serta fasilitas untuk gubernur-wakil gubernur yang mencapai Rp 25 Miliar. Selain itu, beban ekonomi masyarakat juga disebut meningkat.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, hingga tarif layanan air disebut menambah tekanan di tengah kondisi upah yang tidak banyak berubah. Saipul juga menyinggung soal transparansi anggaran, termasuk honor tim ahli gubernur yang dinilai cukup besar. Saipul berharap Gubernur dan DPRD bersedia menemui langsung para demonstran.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim mengatakan, pihaknya telah memperkuat pagar hingga memasang kawat berduri di area kantor gubernur.
“Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari fondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” kata Edwin saat ditemui di lobi Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Menurut dia, penambahan tiang besi menjadi salah satu langkah utama untuk memastikan pagar tidak mudah roboh jika terjadi tekanan massa. Selain penguatan fisik, Pemprov Kaltim juga menggelar simulasi pengamanan bersama aparat gabungan.
“Simulasi ini untuk persiapan pengamanan pada 21 April, terkait rencana aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan elemen mahasiswa,” ujar Edwin.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.897 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi. “Harapannya aksi bisa berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” katanya.
